Upaya Perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Masyarakat Akibat Dari Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Rig Seturian Oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur

Ramadhanita Putri, Nabila and Dr. Istislam.,, S.H., M. Hum and Daru Adianto.,, SH.,M.T (2023) Upaya Perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Terhadap Masyarakat Akibat Dari Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Rig Seturian Oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah upaya Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap masyarakat yang terdampak Kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian) oleh PT. pertamina Hulu Kalimantan Timur dan faktor-faktor Penghambat perlindungan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap masyarakat terdampak kegiatan pengeboran minyak lepas pantai (rig seturian). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat yang terdampak kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian) oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah daerah Penajam Paser Utara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian). Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Socio-legal yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan data sekunder selain wawancara penulis menggunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian adalah upaya Pemerintah daerah dalam perlindungan hukum kepada masyarakat nelayan terdampak kegiatan pengeboran migas (rig seturian) adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam pemberian kompensasi. Upaya perlindungan secara preventif belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Penajam paser utara yaitu menetapkan nilai kompensasi sebagaimana disebutkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 tahun 2015. Ada beberapa faktor penghambat upaya perlindungan hukum pemerintah kabupaten Penajam Paser utara terhadap nelayan terdampak kegiatan rig seturian diantaranya kewenangan perizinan yang berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Keterlibatan Pemerintah Kabupaten sangat terbatas pada saat pembahasan tentang AMDAL, Kurangnya Sumber Daya Manusia pada dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang concern dengan permasalahan tersebut.

English Abstract

In this study the author will examine how legal protection efforts by the Regional Government of North Penajam Paser Regency are for the people affected by offshore oil and gas drilling activities (seturian rigs) by PT. pertamina Hulu East Kalimantan and what are the factors that become obstacles to efforts to protect the law against communities affected by offshore oil drilling activities (seturian rigs). The aim of the study was to find out and analyze the legal protections carried out by the North Penajam Paser district government for the people affected by offshore oil and gas drilling activities (seturian rigs) by PT. Pertamina Hulu East Kalimantan and the factors that become obstacles to the North Penajam Paser Regional Government in providing legal protection for communities affected by offshore oil and gas drilling activities (seturian rigs). The research method used by the author is Socio-legal, namely direct research with related respondents to obtain primary data and secondary data in addition to interviews the author uses legal principles and legal norms as primary legal material. The results of the study are the efforts of the local government in legal protection for fishing communities affected by oil and gas dril ling activities (seturian rigs) as mediators and facilitators in providing compensation. Preventive protection efforts have not been implemented by the Penajam Paser Utara district government, namely determining the compensation value as stated in East Kalimantan Governor Regulation Number 34 of 2015. There are several factors inhibiting the legal protection efforts of the Penajam Paser Utara district government for fishermen affected by the Seturian rig activity, including the licensing authority that is in the Central Government and the Provincial Government of East Kalimantan, the involvement of the District Government is very limited during discussions on the AMDAL

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username verry
Date Deposited:	18 Jan 2024 07:40
Last Modified:	18 Jan 2024 07:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212117

Text (Dalam Masa Embargo) Ramadhanita putri nabila.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item