Analisis Yuridis Zero-Rating Terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 14 Dan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rafiansyah, Mohammad and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H. and Afrizal Mukti Wibowo,, S.H., M.H. (2023) Analisis Yuridis Zero-Rating Terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 14 Dan Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan belum adanya regulasi yang jelas terkait zero-rating. Zero-rating merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara Internet Service Provider dan Penyedia konten sehingga pengguna Internet Service Provider tersebut dapat mengakses penyedia layanan jasa konten tanpa dibebani penggunaan data internet. Keberadaan zero-rating tersebut memiliki potensi untuk mencederai iklim persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis zero-rating ditinjau dari Pasal 14 dan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat? (2) Bagaimana urgensi dari peraturan zero-rating dalam hukum di Indonesia? Selanjutnya penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan analisis oleh penulis melalui metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa zero-rating tidak dapat dianggap pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena tidak dapat memenuhi unsur dari pasal yang mendekati dari zero-rating tersebut yaitu pasal 14 tentang larangan integrasi vertikal dan pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Oleh karena terdapat ketidakmampuan UU Persaingan Usaha tersebut untuk mencakup zero-rating maka terdapat urgensi dari regulasi zero-rating di Indonesia dengan alasan bahwa zero-rating memiliki unsur sebagai tindakan yang berpotensi bersifat anti persaingan. Kemudian rekonstruksi yang tepat terkait regulasi zero-rating di Indonesia pada masa yang akan datang ialah dengan pelarangan zero-rating pada konten berjenis video streaming dan mengkaji dengan pendekatan case by case terkait zero-rating pada jenis konten lainnya.

English Abstract

In this thesis, the author addresses the issue of the lack of clear regulations regarding zero-rating. Zero-rating is an agreement between Internet Service Providers and content providers that allows users of the Internet Service Provider to access content services without incurring data usage charges. The existence of zero-rating has the potential to harm the business competition climate in Indonesia. Based on the above, the thesis formulates the research questions: (1) How is the analysis of zero-rating viewed from the perspective of the Law on Business Competition? (2) What is the urgency of zero-rating regulation in Indonesian law? Furthermore, this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials in this study will be analyzed by the author using grammatical and systematic interpretation methods. From the results of the research using the above methods, the author obtains answers to the existing problems that zero-rating cannot be considered a violation according to Law Number 5 of 1999 Regarding the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition because it does not meet the elements of the relevant article of zero-rating, namely Article 14 regarding the prohibition of vertical integration and Article 15 paragraph (2) regarding tying agreements. Due to the inadequacy of the Law on Business Competition to encompass zero-rating, there is an urgency for zero-rating regulation in Indonesia on the grounds that zero-rating has elements that potentially undermine competition. A proper reconstruction of zero-rating regulation in Indonesia in the future is to prohibit zero-rating for video streaming content and assess other types of content zero-rating on a case-by-case basis.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	18 Jan 2024 07:27
Last Modified:	18 Jan 2024 07:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212099

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Mohammad Rafiansyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item