Analisis Kepastian Hukum Pasal 4 Huruf C Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terkait Batasan Metode Bisnis Yang Dapat Dipatenkan

Syach, Mohammad Arsy and Moch. Zairul Alam.,, S. H., M.H and Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H. (2023) Analisis Kepastian Hukum Pasal 4 Huruf C Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Terkait Batasan Metode Bisnis Yang Dapat Dipatenkan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perihal kekaburan hukum pada Pasal 4 Huruf C Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkait batasan metode bisnis yang dapat dipatenkan. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa metode bisnis bukanlah termasuk sebuah invensi, dengan begitu metode bisnis bukanlah sebagai objek yang dapat diberikan perlindungan paten sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Huruf C Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Namun, apabila melihat pada bagian penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa “yang dimaksud atas metode bisnis yang bukan merupakan invensi adalah metode bisnis yang tidak memiliki karakter dan efek teknik”. Batasan-batasan tersebut yaitu “memiliki karakter” dan “efek teknik” yang mana dalam UU Paten tidak diberikan penjelasan atau pengertian lebih lanjut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bisa atau tidaknya suatu metode bisnis menjadi objek yang dapat dipatenkan. Maka dari itu, perlu diteliti lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum terkait batasan-batasan metode bisnis yang dapat dipatenkan dan tidak dapat dipatenkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisis Pasal 4 Huruf C Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten terkait batasan-batasan metode bisnis yang dapat dipatenkan? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal terkait batasan metode bisnis yang dapat dipatenkan menurut Pasal 4 Huruf C Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melalui perbandingan instrumen hukum paten di negara lain? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur dan peraturan perundangundangan yang relevan dengan topik bahasan penelitian. Analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis menemukan bahwa yang dimaksud sebagai ‘memiliki karakter’ dalam pasal tersebut adalah metode bisnis terkait harus memuat unsur yang dapat membedakannya dengan unsur lain atau unsur pembeda (distinguishes feature). Sedangkan yang dimaksud memiliki ‘efekteknik’ adalah metode bisnis terkait harus menggunakan teknologi dalam penggunaannya. Metode bisnis yang hanya berupa skema bisnis biasa tanpa ada unsur ’artifisial’ atau teknologi di dalam penggunaannya tidak tergolong metode bisnis yang dapat dipatenkan. Lalu apabila dibandingkan dengan negara lain, yang mana dalam penelitian ini dibatasi 2 negara yakni Amerika Serikat dan Jepang, pengaturan terkait paten metode bisnis di Indonesia masih mengandung ketidakpastian hukum. Selain itu, tidak adanya pedoman pelaksanaan maupun pedoman pemeriksaan yang jelas terkait paten metode bisnis. Berbeda dengan Amerika Serikat dan Jepang yang telah secara jelas mengatur mengenai paten metode bisnis dalam Undang-Undang maupun pedoman pelaksananya.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	18 Jan 2024 07:20
Last Modified:	18 Jan 2024 07:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/212082

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Mohammad Arsy Syach.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item