Tinjauan Yuridis Mengenai Penyadapan Dalam Keadaan Mendesak Berdasarkan Pasal 78 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Chasana, Fadilla Umul and Milda Istiqomah, S.H., MTCP and Galieh Damayanti, S.H., M.H (2023) Tinjauan Yuridis Mengenai Penyadapan Dalam Keadaan Mendesak Berdasarkan Pasal 78 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sedangkan teknik analisa bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) gramatikal, teleologis, sistematis, dan futuristis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan masalah bahwa penggunaan frasa keadaan mendesak selain yang ada di UU Narkotika juga termuat dalam KUHAP dan dalam UU Terorisme serta Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2010. Kemudian konsep dan definisi dari peraturan tersebut dapat diambil dan dijadikan rujukan untuk menjabarkan maksud dari penyadapan dalam keadaan mendesak dalam UU Narkotika, yaitu menjadi sebagai keadaan yang tidak biasa/tidak terduga dan sangat penting dalam pencegahan tindak pidana narkotika penyidik dapat terlebih dahulu melakukan penyadapan tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri terhadap orang yang diduga tersangka/terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selanjutnya penulis menawarkan perbaikan dengan penjabaran dan pengaturan lebih lanjut yang detail atas ketentuan penyadapan dalam keadaan mendesak mengenai maksud, kategori, tindakan yang dapat dilakukan sebelum dan setelah penyadapan beserta akibat hukum yang berkenaan dengan permohonan persetujuan penyadapan. Hal ini dikarenakan setelah dilakukan perbandingan dengan pengaturan yang ada di negara lain terlihat bahwa terdapat kekurangan sehingga ada baiknya untuk dilakukan reevaluasi dan reformulasi ketentuan atau pasal terkait penyadapan dalam keadaan mendesak khususnya yang terdapat di Pasal 78 UU Narkotika guna lebih menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi masyarakat terkhususnya dalam ranah privasi sebagai konsekuensi dari dilakukannya penyadapan.

English Abstract

In this research, the author raises issues related to the existence of norm ambiguity in Article 78 of the Narcotics Law. The choice of the issue is motivated by the unregulated and unexplained meaning of the phrase in urgent circumstances in wiretapping in the Narcotics Law. In this paper, the author also compares the regulation of wiretapping in the context of urgent circumstances with the United States, Australia, and Hong Kong. There are several different concepts or regulatory formulations that have not been regulated in detail in Indonesia. Based on the above, this research raises the formulation of the problem, namely what is the meaning of the phrase "wiretapping in urgent circumstances" by investigators regulated in Article 78 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? and how is the ideal regulatory concept regarding "wiretapping in urgent circumstances" based on the principle of legal certainty. This research uses a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials while the technique of analyzing legal materials is by using grammatical, teleological, systematic and futuristic interpretation methods. From the results of the research using the method above, the author obtained answers to the formulation of the problem that the use of the phrase urgent circumstances in addition to those in the Narcotics Law is also contained in the Criminal Procedure Code and in the Terrorism Law and National Police Chief Regulation Number 5 of 2010. Then the concepts and definitions of these regulations can be taken and used as a reference to describe the purpose of wiretapping in urgent circumstances in the Narcotics Law, being an unusual/unexpected and very important situation in the prevention of narcotics crimes, investigators can first conduct wiretapping without the written permission of the head of the district court against people who are suspected of being suspects/involved in narcotics crimes. Furthermore, the author offers improvements by elaborating and further regulating in detail the provisions of wiretapping in urgent circumstances regarding the purpose, categories, actions that can be taken before and after wiretapping along with the legal consequences related to the application for wiretapping approval. This is because after comparison with existing arrangements in other countries, it appears that there are shortcomings so it is better to reevaluate and reformulate the provisions or articles related to wiretapping in urgent circumstances, especially those contained in Article 78 of the Narcotics Law in order to create more legal certainty and ensure protection for the community, especially in the realm of privacy as a consequence of wiretapping.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	18 Jan 2024 04:16
Last Modified:	18 Jan 2024 04:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211974

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fadilla Umul Chasana.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item