Analisis Yuridis Sanksi Bagi Emiten Menurut Pasal 13 Ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Anggraini, Missyella and Dr. Sihabudin,, S.H., M.H, and Moch. Zairul Alam,, S.H., M.H, (2023) Analisis Yuridis Sanksi Bagi Emiten Menurut Pasal 13 Ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan hukum incomplete norm pada rumusan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 51/POJK/03/2017 terkait pengaturan sanksi terhadap emiten yang tidak melaksanakan kewajiban sustainability reporting. Emiten sebagai pihak yang melakukan penawaran umum di bursa wajib melakukan penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) secara berkala menurut ketentuan POJK No. 51/POJK/03/2017. Permasalahan timbul ketika pengaturan sanksi bagi emiten yang melanggar kewajiban tersebut rumusan normanya tidak lengkap. Pengaturan sanksi hukum yang tidak lengkap dapat menghambat proses penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Di sisi lain, berdasarkan prinsip keterbukaan, masyarakat sebagai pemodal berhak untuk mendapatkan keterbukaan informasi salah satunya adalah dari penyampaian laporan keberlanjutan. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana analisis yuridis pengaturan sanksi terhadap Emiten yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) menurut Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017?; dan 2) Apa saja kewenangan yang dapat dilakukan oleh OJK apabila Emiten tetap tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) meski telah diberi sanksi menurut Pasal 13 ayat (2) POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sistematis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa rumusan sanksi administratif pada Pasal 13 ayat (2) POJK No. 51/POJK.03/2017 normanya tidak lengkap (incomplete norm) karena jenis dan tingkatan sanksi pada pasal itu terbatas pada satu jenis sanksi saja tanpa memperhatikan implikasi atas akibat pelanggaran yang ditimbulkan. Keterbatasan tingkatan sanksi administratif pada rumusan pasal tersebut dapat melemahkan efektivitas dan tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai. OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum sanksi di bidang pasar modal dapat mengambil tindakan lanjutan terhadap emiten yang tidak melaksanakan kewajiban sustainability reporting dengan syarat pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian materill atau bukti ditemukan menunjukkan dugaan terjadinya tindak pidana. Selain berdasarkan kedua alasan itu, OJK tidak berwenang untuk mengambil upaya tindak lanjut terhadap pelanggaran administratif di bidang pasar modal.

English Abstract

This thesis research raises the legal problem of incomplete norm in the formulation of Article 13 paragraph (2) POJK No. 51/POJK/03/2017 related to the regulation of sanctions against issuers who do not carry out sustainability reporting obligations. Issuers as parties conducting public offerings on the stock exchange are required to submit sustainability reports periodically according to the provisions of POJK No. 51/POJK/03/2017. Problems arise when the regulation of sanctions for issuers who violate these obligations is incomplete. Incomplete legal sanction arrangements can hinder the law enforcement process and the achievement of legal objectives. On the other hand, based on the principle of openness, the public as investors have the right to obtain information disclosure, one of which is from the submission of sustainability reports. Based on the introduction above, the problems raised in this thesis include: 1) How is the juridical analysis of the regulation of sanctions against issuers that do not carry out the obligation to submit a sustainability report according to Article 13 paragraph (2) POJK Number 51/POJK.03/2017?; and 2) What are the authorities that can be exercised by OJK if the issuer still does not carry out the obligation to submit a sustainability report even though it has been sanctioned according to Article 13 paragraph (2) POJK Number 51/POJK.03/2017. The writing of this thesis uses normative juridical research method using statute approach and systematic approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained will be analyzed using the methods of grammatical interpretation, systematic interpretation, and comparative interpretation. From the results of the research, the author finds that the formulation of administrative sanctions in Article 13 paragraph (2) POJK No. 51/POJK.03/2017 is an incomplete norm because the types and levels of sanctions in the article are limited to one type of sanction without considering the implications of the resulting violations. The limited level of administrative sanctions in the formulation of the article can weaken the effectiveness and purpose of law enforcement to be achieved. OJK as an authorized institution in the enforcement of sanctions in the field of capital markets can take further action against issuers who do not carry out sustainability reporting obligations provided that the violation results in material losses or evidence is found indicating allegations of criminal acts. Apart from these two reasons, OJK is not authorized to take follow-up efforts against administrative violations in the capital market sector.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username ihwan
Date Deposited:	18 Jan 2024 04:14
Last Modified:	18 Jan 2024 04:14
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211968

Text (MASIH DALAM MASA EMBARGO) Missyella Anggraini.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item