Ardane, Fadilla Aulya and Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD and Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn (2023) Urgensi Reformulasi Batasan Usia Perwalian Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Dan Kompilasi Hukum Islam. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini mengangkat permasalahan terkait adanya dualisme pengaturan mengenai batasan usia perwalian pada anak di Indonesia. Perbedaan tersebut terletak pada Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Pasal 107 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak diperuntukkan bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang berhak untuk berada di bawah perwalian adalah anak yang berusia di bawah 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Permasalahan inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perbandingan batasan usia perwalian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, serta merekomendasikan pengaturan yang tepat terkait batasan usia perwalian dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran melalui internet. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa adanya dualisme menyebabkan kerugian bagi anak. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian immateriil, dimana pada anak yang berusia di atas 18 tahun terdapat putusan yang mengabulkan dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, namun ada juga putusan yang tidak dapat menerima permohonan dengan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan atau Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Sehingga bagi yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 otomatis akan merugi secara immateriil karena telah menyita waktu dalam prosesnya, namun permohonan tidak dapat diterima. Pihak anak maupun keluarga juga pasti mengalami kekecewaan karena dengan tidak diterimanya permohonan perwalian oleh pengadilan, keperluan anak jadi terhambat. Dengan alasan tersebut maka rekomendasi yang tepat untuk menyudahi dualisme ini adalah perlu dibuatkan klausula pasal tambahan pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan untuk keperluan tertentu agar batas usia perwalian dapat dinaikkan menjadi 21 tahun. Dan penambahan penjelasan terkait Pasal 50 ayat (3) bahwa ketentuan khusus tersebut misalnya terkait militer, dan perundang-undangan lain.
English Abstract
This thesis raises issues related to the dualism of arrangements regarding the age limit for guardianship of children in Indonesia. The difference lies in Article 50 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1 paragraph (1) of the Child Protection Law, and Article 107 Paragraph (1) of Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. Guardianship in the Marriage Law and Child Protection Law is intended for children who are under 18 years of age or have never entered into marriage, while the Compilation of Islamic Law regulates that children who are entitled to be under guardianship are children who are under 21 years of age or have never entered into marriage. This problem then creates legal uncertainty. The writing of this thesis aims to examine and analyze the comparison of the age limit of guardianship from the perspective of the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law, as well as recommend appropriate arrangements regarding the age limit of guardianship in the perspective of the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law. The method in this thesis uses normative legal research methods, using several approaches, namely statutory approaches, and case approaches. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Then the legal material search technique is carried out by literature study and internet searches. The legal material was analyzed using descriptive analysis. The research shows that dualism causes harm to children. The loss in question is immaterial loss, where for children over 18 years of age there are decisions that grant using the legal basis of the Compilation of Islamic Law, but there are also decisions that cannot accept applications with the legal basis of the Marriage Law or Government Regulation Number 29 of 2019. So that those who use the legal basis of the Marriage Law and Government Regulation No. 29/2019 will automatically lose immaterially because they have taken time in the process, but the application cannot be accepted. The child and family must also experience disappointment because the court did not accept the guardianship application, so the child's needs are hampered. For this reason, the right recommendation to end this dualism is that an additional clause needs to be made in Article 50 paragraph (3) of the Marriage Law for certain purposes so that the guardianship age limit can be raised to 21 years. And the addition of an explanation related to Article 50 paragraph (3) that these special provisions are, for example, related to the military, and other legislation.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052301 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Samuri |
Date Deposited: | 18 Jan 2024 04:11 |
Last Modified: | 18 Jan 2024 04:11 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211965 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Fadilla Aulya Ardane.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (12MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |