Implementasi Tentang Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan)

Silalahi, Esra Fuza and DR. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum and Ardi Ferdian, S.H.,M.Kn (2023) Implementasi Tentang Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan pasal 3 UU SPPA dijelaskan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan. Khususnya berhak atas pembinaan yang akan diberikan kepada anak selama menjalani masa pidananya di LPKA. Pembinaan bagi narapidana anak dan dewasa dilaksanakan berdasarkan Peraturan emerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembuimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan tahap awal meliputi masa pengamatan , pengenalan dan penelitian, perencanaan program kepribadian dan kemandirian. Rutan Kelas 1 Medan dalam pelaksanaan rogram tersebut masih terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat Rutan di peruntukkan untuk warga binaan dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan dan juga upaya dari pelaksanaan pasal 3 UU SPPA tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan Kelas 1 Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan terjun langsung terhadap objek di Rutan Kelas 1 Medan.ix Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Rutan Kelas I Medan telah melaksanakan kewajibannya melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meskipun terdapat berbagai hambatan. Dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemui banyak ketidak sesuaian, hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya anak yang berada di Rutan Kelas I Medan di pindahkan ke rutan karena adanya pandemi covid-19, keadaan yang mengharuskan LPKA di jadikan sebagai tempat karantina atau tempat isolasi tahanan baru sebelum dipindahkan ke Rutan. Kapasitas Rutan yang juga sudah melebihi kapasitas membuat pegawai kesulitan memenuhi hak warga binaan maupum anak yang di pindahkan dari LPKA ke Rutan Kelas I Medan.

English Abstract

Article 14 of the SPPA Law explains that LPKA is obliged to provide education, skills training, coaching, and fulfillment of other rights in accordance with the provisions of the legislation. In particular, they are entitled to guidance that will be given to children during their criminal period in LPKA. Guidance for child and adult prisoners is carried out based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Guidance and Guidance of Correctional Inmates. The initial stage of coaching includes a period of observation, introduction and research, planning personality and independence programs. Class 1 Medan Rutan in implementing the program there are still many obstacles in the implementation of guidance for children who are in conflict with the law considering that the Rutan is intended for adult inmates. This study aims to analyze the implementation, obstacles and efforts of the implementation of Article 3 of the SPPA Law concerning the development of children who are in conflict with the law in the Class 1 Rutan Medan. This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach by going directly to objects in the Class 1 Rutan Medan. Based on the results of this study, the Class I Rutan in Medan has carried out its obligations to provide guidance to children who are in conflict with the law, even though there are various obstacles. In the implementation of thexi program, there are still many discrepancies, this is because basically children who are in the Class I Rutan Medan are transferred to the detention center due to the covid-19 pandemic, a situation that requires LPKA to be made a place of quarantine or a place of isolation for new prisoners before transferred to prison. The capacity of the detention center has also exceeded its capacity, making it difficult for employees to fulfill the rights of the inmates and children who were transferred from LPKA to the Class I Rutan in Medan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	18 Jan 2024 03:06
Last Modified:	18 Jan 2024 03:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211864

Text (DALAM MASA EMBARGO) Esra Fuza Silalahi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item