Alternatif Pengaturan Lamanya Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Raja, Elias Satria H Lumban and Alfons Zakaria, S.H., L.LM and Ardi Ferdian, S.H., M.Kn (2023) Alternatif Pengaturan Lamanya Pembayaran Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pertentangan pengaturan antara Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 18 Undang-Undang Tentang TIPIKOR, yang di dalamnya mengatur mengenai durasi pembayaran dan alur tahapan dari pembayaran uang pengganti hingga pidana penjara pengganti. Dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa terpidana masih dapat membayarkan uang penggantinya hingga saat dirinya setelah menjalani penjara pokok, maupun saat terpidana menjalani penjara pengganti. Namun pada Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tentang TIPIKOR diterangkan bahwa pembayaran uang pengganti harus dilakukan oleh terpidana selambat-lambatnya hanya selama 1 (satu) bulan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pertentangan antara kedua peraturan tersebut, yang secara khusus menyoroti terkait pertentangan durasi pembayarannya, dan juga alur atau tahapan eksekusi uang pengganti di dalam kedua peraturan tersebut yang menjadi terkesan berantakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tentang TIPIKOR yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? 2. Bagaimana alternatif pengaturan pembayaran uang pengganti dan pidana penjara pengganti? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dam pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan didapat dari studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara sistematis dengan menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan. Dari hasil penelitian metode diatas, penulis memperoleh hasil jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan antara Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 dinilai bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tentang TIPIKOR yang telah diperbaharui dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, terutama dalam hal durasi pembayaran, dan alur eksekusinya. Penulis memberikan alternatif pengaturan dengan cara membatasi pembayaran uang pengganti hanya selama 1 (satu) bulan, kemudian terpidana tidak dapat kembali membayarkan uang penggantinya saat tengah menjalani penjara pokok maupun pengganti yang telah lewat dari 1 (satu) bulan, dan alur yang diterapkan dalam eksekusi uang pengganti ini tidak boleh mengulang alur yang sebelumnya. Selain itu berdasarkan ketiga poin alternatif pengaturan yang penulis berikan, maka didapati juga revisi atas rumusan pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, hal ini dengan guna untuk membentuk rumusan yang baru dan menghindari pertentangan yang telah terjadi.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem of conflicting arrangements between article 10 paragraph (2) of the Supreme Court Regulation concerning Additional Criminal Compensation Money in Corruption Crimes and article 18 of the Law on TIPIKOR, which regulates the duration of payment and the flow of stages of payment. replacement money up to a replacement prison sentence. In Article 10 Paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 5 of 2014 it is stated that the convict can still pay his replacement money until after he has served the main prison, as well as when the convict is undergoing a replacement prison. However, in Article 18 Paragraph (2) of the Law on TIPIKOR, it is explained that payment of replacement money must be made by the convict no later than 1 (one) month. Therefore, this research is aimed at examining the conflict between the two regulations, which specifically highlights the conflict over the duration of the payment, as well as the flow or stages of execution of replacement money in the two regulations which seem messy. Based on the foregoing, this paper raises the formulation of the problem: 1. Does article 10 paragraph (2) of the Supreme Court Regulation concerning Additional Compensation Money in Corruption Crimes conflict with Article 18 Paragraph (2) of the Law on TIPIKOR which has been renewed? with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption? 2. What are the alternative arrangements for payment of replacement money and replacement imprisonment? The writing of this paper uses a normative juridical method with a statutory approach (statute approach), and conceptual approach (conseptual approach). The legal materials used were obtained from literature studies and internet studies. The analysis technique used is systematically by interpreting the law by linking one article to another in a law. From the results of the research method above, the authors obtained answers to the existing problems that the arrangement between Article 10 Paragraph (2) of the Supreme Court Regulation Number 5 of 2014 was considered to be contrary to Article 18 Paragraph (2) of the Law on TIPIKOR which has been renewed by the Law Law Number 20 of 2001, especially in terms of the duration of payments, and the flow of execution. The author provides an alternative arrangement by limiting the payment of replacement money for only 1 (one) month, then the convict cannot pay his replacement money again while serving the main or replacement prison which has passed 1 (one) month, and the flow that is applied in the execution of the money this replacement may not repeat the previous flow. Apart from that, based on the three alternative regulatory points that the author has provided, there is also a revision of the formulation of Article 10 Paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 5 of 2014, this is in order to form a new formulation and avoid conflicts that have occurred.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	18 Jan 2024 02:12
Last Modified:	18 Jan 2024 02:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211810

Text (DALAM MASA EMBARGO) Elias Satria Hotmatua Lumban Raja.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item