Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang).

Aji., Henry Purnama and Tjahjanulin, Dr., Drs. MS and Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP (2023) Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana setiap daerah berkesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui, mendeskipsikan, dan menganlisis pengelolaan aset/barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang; dan (2) untuk mengetahui, mendeskipsikan, dan menganlisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan aset/barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang. Metode penelitiannya dikelompokkan menjadi tiga, yaitu penelitian eksperimental, deskripsi, dan historis. Metode eksperimental menekankan pada try and error untuk menemukan suatu hasil atau yang lebih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lokasi-yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahana dan Kawasan Permukiman Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Teknik analis data pada jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dimulai dari mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik pembahasan dan disajikan dalam bentuk gambar atau tabel dan lampiran penjelas. Dalam proses pelaksanaannya, PUPRPKP bertindak sebagai pengelola dan pemelihara barang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang. Dalam proses pengadaan barang oleh Pemerintah Kota Malang melewati beberapa tahap yakni perencanaan, pengajuan, penganggaran, persetujuan, serta pengawasan. Pengadaan barang milik daerah, khususnya Pemerintah Kota Malang, setidaknya melewati 3 proses diantaranya yaitu perencaaan, penganggaran, pengajuan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan dan pengadaan. Sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas PUPRPKP dapat menjadi pendukung, namun juga memerlukan peningkataan dalam proses pengelolaan barang milik daerah. Beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah maka dinas PUPRPKP hendaknya lebih mengefektifkan implementasi unsur-unsur sistem pengendalian internal untuk melakukan kontrol dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan barang milik daerah, dan secara rutin melakukan peningkatan kemampuan SDM penyusun laporan barang melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sosialisasi peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah. Dinas PUPRPKP hendaknya juga meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyusun laporan barang milik daerah melalui peningkatan kualitas teknologi informasi yang dipergunakan, dengan melakukan perawatan dan perbaikan peralatan secara lebih terjadwal dan teratur.

English Abstract

The implementation of regional autonomy is a hope for the implementation of development as a whole where each region has the opportunity to manage, develop and develop their respective regions according to their needs and potential. The aims of this study were (1) to find out, describe, and analyze the management of regional assets/goods at the Public Works Department of Malang City; and (2) to find out, describe, and analyze the supporting and inhibiting factors in the management of regional assets/goods at the Malang City Public Works Service. The research methods are grouped into three, namely experimental, descriptive, and historical research. The experimental method emphasizes try and error to find a result or one that is more in line with the stated goals. The locations used in this study were the Department of Public Works, Spatial Planning, Housing and Residential Areas of Malang City, East Java Province. Data analysis techniques in this type of research with a qualitative approach start from collecting data related to the topic of discussion and presented in the form of pictures or tables and explanatory attachments. In the implementation process, PUPRPKP acts as a manager and maintainer of goods owned by the City Government of Malang. In the process of procuring goods by the City Government of Malang through several stages, namely planning, submission, budgeting, approval, and supervision. Procurement of regional property, especially the City Government of Malang, at least goes through 3 processes including planning, budgeting, submitting to the leadership for approval and procurement. The human resources within the PUPRPKP Agency can be a supporter, but also require improvement in the process of managing regional property. Some things that need to be conveyed as suggestions based on the results of research that has been carried out, namely: in order to improve the quality of regional property management, the PUPRPKP service should make the implementation of elements of the internal control system more effective to control and prevent irregularities in the management of regional property, and routinely increasing the capacity of human resources to prepare goods reports through education and training (training) as well as dissemination of regulations related to the management of regional property. The PUPRPKP Office should also increase the use of information technology in compiling reports on regional property by improving the quality of information technology used, by carrying out maintenance and repairs of equipment in a more scheduled and regular manner.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030780
Uncontrolled Keywords:	Barang Milik Daerah, Dinas PUPRPKP
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	22 Jan 2024 03:33
Last Modified:	22 Jan 2024 03:33
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211732

Text (DALAM MASA EMBARGO) Henry Purnama aji.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item