Tata Kelola Sumber Daya Manusia (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia).

Ningrum,, Vionita Widya and Romy Hermawan,, Dr. rer. pol. S.Sos, M.AP and Rispa Ngindana,, SAP., M.AP. (2023) Tata Kelola Sumber Daya Manusia (Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu aspek yang menentukan tercapainya tujuan suatu organisasi dari berbagai sumber daya, sumber daya manusia adalah yang paling utama. Apabila semua sumber daya tersebut dikelola dengan maksimal, maka akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam sektor pemerintahan, adanya tata kelola SDM bertujuan untuk menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam menyokong pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik (Edy Topo Ashari, 2010). Dalam skripsi ini, penulis mengamati tata kelola SDM pada salah satu instansi pemerintahan yang terletak di Jakarta Timur, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mendeskripsikan proses tata kelola sumber daya manusia yang terdapat di BPJPH, dan (2) Mendeskripsikan kebijakan atau aturan yang mempengaruhi tata kelola sumber daya manusia di BPJPH. Hasil penelitian ini memberikan fakta bahwa semua proses tata kelola SDM di BPJPH berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, kecuali dalam proses perencanaan dan pengembangan SDM. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan jumlah pegawai yang dibutuhkan tidak sama dengan yang diizinkan oleh Kemenpan. Hal ini kurang sejalan dengan teori menurut Darumurti, dkk. (2021), dimana perencanaan pegawai diperlukan untuk mendapatkan SDM yang baik sesuai dengan yang diperlukan oleh instansi sesuai Anjab dan ABK masing-masing instansi. Selain itu pelaksanaan pelatihan bagi pegawai sangat minim. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa teori dan implementasi perencanaan SDM tidak sejalan, sehingga jumlah kebutuhan pegawai BPJPH tidak semuanya disetujui oleh MenpanRB dan kurang sesuai dengan hasil perencanaan yang telah dibuat oleh BPJPH, serta kurangnya pengembangan pegawai.

English Abstract

One aspects that determines the achievement of an organization's goals from various resources, human resources are the most important. If all these resources are managed optimally, it will make it easier for the organization to achieve its goals. In the government sector, human resource governance aims to create employees with integrity, competence, professionalism, high performance and prosperity in supporting the achievement of good bureaucratic management (Edy Topo Ashari, 2010). In this thesis, the author observes human resource management in one of the government agencies located in East Jakarta, namely The Halal Product Assurance Organizing Body, Ministry of Religion, Republic of Indonesia (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. The purposes of this research are: (1) Describe the human resource governance process at BPJPH, and (2) Describe the policies or rules that influence human resource governance at BPJPH. The results of this research provide the fact that all HR governance processes at BPJPH run in accordance with applicable policies, except in the HR planning and development process. This is because the number of employees required is not the same as that permitted by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. This is not in line with the theory according to Darumurti, et al. (2021), where employee planning is needed to obtain good human resources in accordance with what is required by the agency according to the Anjab and ABK of each agency. Apart from that, training for employees is very lack. The conclusion obtained from this research is that the theory and implementation of HR planning are not in line, so that the number of BPJPH employee needs is not all approved by the MenpanRB and is not in accordance with the results of the planning that has been made by BPJPH, as well as a lack of employee development.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052303
Uncontrolled Keywords:	Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Sertifikat Halal-Governance, Human Resources, Halal Certificate
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Unnamed user with username suprihatin
Date Deposited:	17 Jan 2024 06:35
Last Modified:	17 Jan 2024 06:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211482

Text (DALAM MASA EMBARGO) Vionita Widya Ningrum.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item