Cahyaningrum, Dwi Regita and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S and Miاda Istiqomah, S.H., MTCP, Ph.D (2023) Reformulasi Pengaтuran Pedoman Pelaporan Dan Peneтapan Sтaтus Graтifikasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini peneliti mengangkat permasalahan yang di latar belakangi oleh keadaan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 tentang PelaporangGratifikasi yang mengatur tentang limitatif jumlah gratifikasi. Namun, dalam Undang-Undang RepublikkIndonesia No. 201Tahun 20011Tentang Perubahan AtassUndang-UndanggNo. 311Tahun 19999Tentang PemberantasankTindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara rinci mengenai limitatif jumlah gratifikasi. Jika diteliti kembali, Undang-Undang Republik IndonesiamNo.120 Tahunk20012Tentang Perubahan atas Undang-UndangeNo.31 Tahuno19999Tentang Pemberantasan TindakoPidana Korupsil memiliki hierarki yang lebih tinggi dari Peraturan KPKllNo. 2 Tahun 20199tentang PelaporankGratifikasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka kemudian ditetapkan rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain (1) Apa implikasi hukum berlakunya berdasarkan Peraturan KPK No.ll2 Tahun 2019 tentang PelaporanllGratifikasi bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam perkara gratifikasi? dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan yang tepat terkait dengan Pedoman Pelaporan dan Penetapan status gratifikasi di masa yang akan datang? Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. digunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batasan penerimaan gratifikasi. Dari rumusan masalah dan metode penelitian yang telah ditetapkan diatas, penulis kemudian peneliti dapan menemukan jawaban. Pertama, implikasi hukum yang disebabkan oleh Pasal 19 Peraturan KPKnNo. 21Tahun12019 tentang Pedoman Pelaporani dan PenetapangStatus Gratifikasi yang mengatur tentang Batasan jumlah penerimaan gratifikasi yang memiliki Hierarki yang lebih rendah dari Undang-Undang Republik Indonesia No.120 Tahun12001 tentang Perubahankatas Undang-Undangx No.31 Tahuno1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan asas Lex Superiori derogat Legi Inferior maka Peraturan KPK No.02 Tahun 2019 tentang PelaporangGratifikasi akan dikesampingkan dan tidak mengikat secara hukum karena dibawah peraturan kementrian. Hal ini menyebabkan sebuah celah hukum dan ketidakpastian hukum yang memerlukan reformulasi hukum terkait ketentuan tersebut. Kedua, diperlukannya reformulasi hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.200Tahun12001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 311Tahun 11999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan peraturan yang mengatur tentang limitatif jumlah gratifikasi dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 19 dalam Peraturan KPK No. 21Tahun22019 tentang Pedomangdan Penetapan Status Gratifikasi ke dalam Pasal 12 C Undang-Undang No. 201Tahun 2001 tentang Pemberantasani Tindak PidananKorupsi.
English Abstract
In this thesis, the researcher raised the problem which was motivated by the circumstances in the provisions of Article 19 of KPK Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Report which regulates the limiting amount of gratification. However, in the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes does not regulate in detail regarding the limit of the amount of gratification. If we examine it again, the Law of the Republic of Indonesia, No. 12 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, has a higher hierarchy than the Corruption Eradication Commission Regulation No. 2 of 2019 concerning Gratification Report. Based on this description, the formulation of the problem in this thesis is then determined, including (1) What are the legal implications of the application based on KPK Regulation No. 2 of 2019 concerning Reporting of Gratification for law enforcement officials and the public in gratification cases? and (2) What is the reformulation of appropriate regulations related to the Guidelines for Reporting and Determining Gratification Status in the future? The research method used is normative research with a statutory approach. Two types of legal materials are used, namely primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials is carried out through a literature study that focuses on laws and regulations that regulate the limits of receiving gratuities. From the formulation of the problem and research methods that have been defined above, the writer then the researcher can find answers. First, the legal implicit caused by Article 191of KPK Regulation No.02 of 2019cconcerning Guidelines for Reporting and Determinationoof Gratification Status which regulates the Limitation of the amount of acceptance of gratuities that have a lower hierarchy than the Law of the Republic of Indonesia No.020 of 2001cconcerning Amendmentsxii to Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes Based on the principles of Lex Superiori derogat Legi Inferior, KPK Regulation No.02 of 2019 concerningggGratification Reporting will be set aside and is not legally binding because it is under ministry regulations. This causes legal and law enforcement loopholes that require legal reformulation related to these provisions. Second, the need for legal reformulation in the Law of the Republic of Indonesia No. 20 of02001 concerning Amendmentssto Law No. 31 of111999 concerning the Eradicationnof Corruption Crimesssby including regulations governing the limiting amount of gratuities in Article 2 paragraph (3) and Article 19 in KPK RegulationnNo. 2 of22019 concerning Guidelinessand Determination of Gratification Status in Article 12 C of Law no. 20oof22001ccconcerning the Eradication offfCorruptionn Crimes.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Samuri |
| Date Deposited: | 17 Jan 2024 03:52 |
| Last Modified: | 17 Jan 2024 03:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211366 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dwi Regita Cahyaningrum.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |