Ramadhani, Dessy Putri and Dr. Sukarmi, S.H.,M.Hum and Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H.,M.Kn (2023) Konstruksi Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini berangkat dari permasalahan mengenai tingginya penggunaan ecommerce di Indonesia, hal ini tentu tidak terlepas dari adanya perselisihan atau sengketa yang akan timbul sehingga diperlukan adanya penyelesaian yang cepat. Salah satu cara menyelesaikan sengketa dalam e-commerce ini yaitu menggunakan Online Dispute Resolution (ODR). Namun sayangnya, di Indonesia belum mengatur mekanisme ODR mengenai penyelesaian sengketa online (ODR) terkhususnya dalam UUPK sebagai dasar perlindungan konsumen. Sebagai pihak yang lemah dalam transaksi e-commerce, skenario ini mengakibatkan ketidaklengkapan regulasi atau norma yang berdampak pada kepastian hukum bagi konsumen. Melalui fenomena tersebut, kemudian penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana legalitas Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia? (2) Bagaimana konstruksi hukum Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia dalam upaya perlindungan konsumen? Dalam penulisan skripsi memanfaatkan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Penulis juga akan mengkaji skripsi ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Berangkat dari metode yang digunakan, membuat penulis menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi melalui temuan kajian yaitu bahwa di Indonesia legalitas ODR dalam penyelesaian sengketa e-commerce sudah didukung oleh beberapa regulasi seperti UU AAPS, UU ITE, serta PP PMSE. Namun UUPK sebagai payung hukum konsumen dalam memperoleh haknya masih belum mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara online/ ODR. Penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa e-commerce secara sederhana dapat dilihat di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dll. Namun masih terdapat beberapa kendala yang masih merugikan konsumen sehingga diperlukan konstruksi hukum. Mengenai konstruksi hukum ODR di Indonesia dalam penyelesaian sengketa e-commerce dapat menggunakan mediasi online sebagai salah satu bentuk APS di Indonesia namun tergantung sengketa e-commerce seperti apa. Selain itu di Indonesia dapat mengadopsi atau menerapkan beberapa prosedur ODR di Uni Eropa yang berupa mediasi online dan arbitrase online dengan memulai pembuatan website sebagai platform ODR.
English Abstract
Writing this thesis departs from the problem regarding the high usage e-commerce in Indonesia, this is of course inseparable from the existence of disputes or disputes that will arise so that a quick resolution is needed. One way to resolve disputes in e commerce this is using Online Dispute Resolution (ODR). Unfortunately, in Indonesia there is no ODR mechanism regarding dispute resolution online (ODR) especially in UUPK as a basis for consumer protection. As the weak party in the transaction ecommerce, this scenario results in incomplete regulations or norms that have an impact on legal certainty for consumers. Through this phenomenon, the authors raise the following problem formulation: (1) How is legality Online Dispute Resolution (ODR) in e-commerce dispute resolution in Indonesia? (2) How is the legal construction Online Dispute Resolution (ODR) as an alternative dispute resolution e-commerce in Indonesia in efforts to protect consumers? In writing a thesis using a normative juridical method along with a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), comparison approach (comparative approach). The author will also examine this thesis using primary, secondary and tertiary legal sources using the methods of grammatical interpretation, systematic interpretation, and comparative interpretation. Departing from the method used, the author found a solution to the problems that occurred through the findings of the study, namely that in Indonesia the legality of ODR in dispute resolution ecommerce already supported by several regulations such as the AAPS Law, the ITE Law, and PP PMSE. However, UUPK as a legal umbrella for consumers in obtaining their rights still does not regulate online/ODR dispute resolution. Application of ODR in dispute resolution ecommerce simply can be seen in commerce such as Shopee, Tokopedia, Lazada, etc. However, there are still several obstacles that are still detrimental to consumers so that legal construction is needed. Regarding the legal construction of ODR in Indonesia in dispute resolution ecommerce can use mediation online as a form of APS in Indonesia but depending on the dispute e-commerce like what. In addition, in Indonesia can adopt or implementing several ODR procedures in the European Union in the form of mediation online and arbitration online by starting to create a website as an ODR platform
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052301 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Samuri |
Date Deposited: | 17 Jan 2024 02:19 |
Last Modified: | 17 Jan 2024 02:19 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211252 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dessy Putri Ramadhani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB) |
Actions (login required)
View Item |