Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rgt)

Darmawan, Dendy and Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.Hum., Ph. D and Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H (2023) Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rgt). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Rgt. Pemilihan isu tersebut dilatarbelakangi atas tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan oleh Anak Pelaku MAG, belum maksimalnya penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Rgt, serta kurang maksimalnya pertimbangan hakim dalam menafsirkan pasal 70 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) kepada Anak Berhadapan dengan Hukum pada putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt? 2. Bagaimana putusan pemaafan hakim (Rechterlijk Pardon) sebagaimana dimaksud pasal 70 UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diterapkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum? Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam memperoleh bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan seperti Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan lain lain. Dengan metode diatas, bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, gramatikal, dan futuristis. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan metode diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, Hakim Anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/Pn.Rgt memberikan pemaafan hakim sebagaimana pasal 70 UU SPPA, dengan dasar adanya pemaafan antara pelaku dan korban yang diartikan oleh hakim dengan frasa keadaan setelah dilakukannya perbuatan. Hakim Anak menyatakan bahwa pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana ringan, nyatanya tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang diperberat dengan kualifikasi yang mengikuti. Pasal 70 UU SPPA dapat diterapkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum apabila memenuhi unsur unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Karena sifatnya yang alternatif, maka timbul pula konsekuensi apabila tindak pidana yang tergolong berat, dapat saja dimaafkan dengan pertimbangan hakim lainnya.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue regarding the judge's considerations in giving a judge's pardon decision (Rechterlijk Pardon) to a Child Confronted with the Law in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rgt. The choice of this issue was motivated by the crime of theft under aggravating circumstances by the MAG perpetrator's child, the implementation of the provisions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rgt has not been maximized. As well as the judge's lack of consideration in interpreting article 70 in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on this, this thesis raises the following problem formulation: 1. What is the basis for the judge's considerations in granting a judge's pardon decision (Rechterlijk Pardon) to Children in Conflict with the Law in decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt? 2. How can the judge's pardon decision (Rechterlijk Pardon) as referred to in Article 70 of the Law on the Juvenile Criminal Justice System be applied to a child in conflict with the law? The writing of this paper uses the type of normative juridical research with the statutory law approach method (statute approach) and case approach (case approach). In obtaining legal materials the author uses literature studies such as the Juvenile Criminal Justice System Act, the Criminal Code, and others. With the above method, the legal material obtained is then analyzed using systematic, grammatical, and futuristic interpretation techniques. From the results of the research that the writer has done using the method above, the writer can conclude that, the Juvenile Judge in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2021/Pn.Rgt gives the judge forgiveness as stated in Article 70 of the SPPA Law, on the basis of forgiveness between the perpetrator and victim which is interpreted by the judge with the phrase condition after the deed is committed. The Juvenile Judge stated that Article 363 of the Criminal Code was a misdemeanor crime, in fact the crime was an aggravated crime with the following qualifications. Article 70 of the SPPA Law can be applied to children in conflict with the law if it fulfills the elements contained in that article. Because of its alternative nature, consequences also arise when a crime that is classified as serious can be forgiven with the consideration of other judges.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	17 Jan 2024 02:13
Last Modified:	17 Jan 2024 02:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211250

Text (DALAM MASA EMBARGO) Dendy Darmawan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item