Urgensi Pengaturan Wewenang Juru Sita Dalam Eksekusi Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

RizkI, Deanisha Sekar Oristania and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H and Triya Indra Rahmawan, S.H., M.H (2023) Urgensi Pengaturan Wewenang Juru Sita Dalam Eksekusi Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan urgensi pengaturan wewenang juru sita dalam eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Latar belakang dari penelitian ini dikarenakan masih banyak putusan PTUN yang tidak berhasil dieksekusi akibat kelemahan dari pasal 116 UU PERATUN selain itu kurangnya pengawasan dari pelaksanaannya, pengaturan juru sita yang belum lengkap sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Juru sita pada dasarnya memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 mengatur wewenang juru sita secara umum, akan tetapi PTUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadilan lain sehingga juru sita tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung layaknya diperadilan lain. Perlu dibentuk pengaturan khusus terkait wewenang juru sita di PTUN guna memberikan dukungan proses eksekusi putusan PTUN. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan mengenai wewenang juru sita dalam eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Indonesia ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach) yang mana bahan hukum diperoleh berdasarkan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan oleh penulis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu urgensi pengaturan mengenai wewenang juru sita di PTUN dalam konteks eksekutorial diperlukan karena berdasarkan Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 juru sita memiliki wewenang memberikan dukungan pelaksanaan eksekusi, dalam Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 mengatur wewenang juru sita secara umum, namun juru sita di PTUN tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung layaknya diperadilan lain karena memiliki karakteristik perbedaan objek eksekusi yaitu KTUN dimana yang memiliki kewenangan mengeluarkannya adalah Pejabat TUN sendiri, selain itu adanya kelemahan mekanisme eksekusi melalui Pasal 116 UU PERATUN yang belum dapat memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan putusan. Perlu kemudian MA mengatur secara khusus wewenang juru sita di PTUN dalam sebuah produk hukum PERMA dengan substansi melekatkan wewenang pengawasan kepada juru sita PTUN guna memberikan dukungan dalam hal eksekusi yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

English Abstract

In this script, the author raises the issue of the urgency of regulating the bailiff's authority in the execution of PTUN's decision which has a fixed legal power. The background of this study is that there are still many PTUN decisions that have not been successfully executed due to the weakness of Article 116 of the UU PERATUN Besides that, there is a lack of supervision from the implementation, the regulation of bailiffs is incomplete so that they cannot support the implementation of PTUN decisions that have a permanent legal power. The bailiff basically has the authority as stipulated in article 434 PERMA Number 7 of 2015 concerning the Organization and Management of the Government and the Secretariat of Justice to support the execution of decisions. Article 435 PERMA Number 7 of 2015 regulates the authority of bailiffs in general, but PTUN has different characteristics from other courts so that bailiffs cannot execute executions directly like in other courts. Special arrangements need to be established regarding the authority of bailiffs at PTUN to provide support for the execution process of PTUN's decision. Based on this above, this paper raises the problem formulation: (1) How is the urgency of the regulation regarding the authority of bailiffs in the execution of decisions that have had legal power remain at PTUN Indonesia? Then the writing of this work uses a normative juridical method by a state approach, a conceptual approach, and a historical approach by which legal materials are obtained based on library studies of primary, secondary, and legal materials. and tertiary work done by the author. From the results of the research using the above method, the authors obtained an answer to the problem, namely the urgency of regulating the authority of bailiffs at PTUN in the executorial context is necessary because under Article 434 PERMA Number 7 of 2015 bailiffs have the authority to provide support for execution, Article 435 PERMA Number 7 of 2015 regulates the authority of bailiffs in general, but bailiffs at PTUN cannot carry out direct execution as in other courts because they have different characteristics of execution object, namely KTUN, where the authority to issue them is the TUN official himself, In addition, there is a weakness in the execution mechanism through Article 116 of the UU PERTAUN which has not been able to provide legal certainty for the execution of the decision. Then the Supreme Court specifically regulates the bailiff's authority at PTUN in a PERMA legal product by attaching supervisory authority to PTUN bailiffs to provide support in terms of execution that aims to realize legal certainty in the implementation of state regulatory decisions that have had permanent legal power.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	17 Jan 2024 02:00
Last Modified:	17 Jan 2024 02:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211234

Text (DALAM MASA EMBARGO) Deanisha Sekar Oristania Rizki.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item