Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Njk)”

Putra, David Adi and Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.S and Solehuddin, S.H.,M.H (2023) Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Njk)”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan latar belakang peneliti mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu mengenai : 1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi tersangka Penyalahgunaan Narkotika Golongan I menurut putusan Pengadilan Kabupaten Nganjuk No : 244/Pid.Sus/2022/PN. Njk ?2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk No : 244/Pid.Sus/2022/PN. Njk telah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika? Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap perkara nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Njk kurang tepat, melihat dari fakta-fakta persidangan dari hasil Berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR cabang Surabaya No. Lab. : 04861/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, Barang bukti nomor : 10104/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gram milik terdakwa adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan test Urine terdakwa pada hari Kamis,tanggal 8 Juni 2022 yang menerangkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan alat tes 6 parameter merk Glory diagnostics multi screen, dimana berdasarkan hasil diatas barang bukti yang ditemukan masih dibawah ketentuan yang diatur dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dimana barang bukti shabu masih dibawah 1 gram. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkanviii sanksi pidana terdahap perkara nomor 244/Pid.Sus/2022/Pn Njk menurut peneliti kurang tepat, dimana seharusnya majelis hakim mempertimbangkan adanya pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana dalam hal ini terdakwa merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan penyalagunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Disaat dilakukan penangkapan tangan ditemukan Barang bukti shabu dimana jumlahnya masih dibawah ketentuan Sema No 4 tahun 2010,dengan tidak adanya kewajiban asesmen terpadu diperoleh terdakwa sehingga dapat menyebabkan hakim dalam putusannya dapat merugikan terdakwa sebagai seorang korban didalam perbuatanya sendiri. Dimana terdakwa juga memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dari ketergantungan narkotika berupa rehabiltasi, Selain itu hakim seharusnya mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang menanganinya yaitu Mahkamah Agung dimana sudah mengeluarkan SEMA no 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

English Abstract

In writing this research, the author discusses the Juridical Analysis of Criminal Sanctions Against the Perpetrators of Narcotics Abuse Class I in accordance with Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on the background, the researchers raised 2 problem formulations, namely regarding: 1. What was the basis for the judges' considerations at the Nganjuk District Court in imposing prison sentences on suspects of Narcotics Abuse Group I according to the decision of the Nganjuk District Court No: 244/Pid.Sus/2022/ PN. Njk?2. Is the Decision of the Nganjuk District Court No: 244/Pid.Sus/2022/PN. Njk has complied with the provisions in Law no. 35 of 2009 About Narcotics? Based on the results of the research conducted by the researchers, it can be concluded that the basis for the judge's considerations in imposing criminal sanctions on case number 244/Pid.Sus/2022/PN Njk is not quite right, looking at the facts of the trial from the results of the Minutes of the Criminalistic Laboratories of PUSLABFOR Surabaya branch No. . Lab. : 04861/NNF/2022 dated 16 June 2022, Evidence number : 10104/2022/NNF in the form of 1 (one) glass pipette still containing white crystals with a net weight of ± 0.001 gram belonging to the defendant is true Crystal Methamphetamine is registered in class I ( one) serial number 61 Appendix I of RI Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Minutes of Examination Results of the Defendant's urine test on Thursday, June 8, 2022 which explains the results of Urine Examination with a 6-parameter test kit for the brand Glory diagnostics multi screen, where based on the above results the evidence found is still under the provisions regulated in SEMA number 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation where the evidence of methamphetamine is still below 1 gram. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on case number 244/Pid.Sus/2022/Pn Njk according to the researchers were not quite right, where the panel of judges should havex considered the existence of Article 54 of the Narcotics Law where in this case the defendant is a person who commits an act of drug abuse for herself. When the hand was arrested, evidence of methamphetamine was found, the amount of which was still below the provisions of Sema No. 4 of 2010, in the absence of an integrated assessment obligation the defendant obtained so that it could cause the judge in his decision to harm the defendant as a victim in his own actions. Where the defendant also has the right to get recovery from narcotics dependence in the form of rehabilitation. In addition, the judge should heed the regulations made by the institution that handles it, namely the Supreme Court which has issued SEMA No. 4 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institutions Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Samuri
Date Deposited: 17 Jan 2024 01:44
Last Modified: 17 Jan 2024 01:44
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211215
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
David Adi Putra.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item