Proses Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Menggunakan Analisis Forecasting Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia

Mema, Kornelis Bali and Dr. Suryadi, MS. and Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D. (2023) Proses Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Menggunakan Analisis Forecasting Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan rendahnya IPM jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional. Penulisan tesis dengan judul “Proses Formulasi Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Analisis Forecasting Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia” merupakan kajian khusus untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembangunan dengan menggunakan analisis forecasting pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat IPM. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana analisis forecasting dalam proses formulasi kebijakan pembangunan di kabupaten Sumba Barat Daya?; Bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting pertumbuhan ekonomi?; Bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting tingkat kemiskinan?; Bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakanan forecasting IPM. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui analisis forecasting proses formulasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya; Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting pertumbuhan ekonomi; untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting pertumbuhan ekonomi; Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting tingkat kemiskinan; Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting tingkat IPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) dengan teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini penyusunan program pembangunan belum menggunakan analisis forecasting. Penyusunan program pembangunan berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis, visi, misi kepala daerah dan arah pembangunan nasional maupun provinsi. Dokumen perencanaan pada umumnya merupakan pengulangan dari beberapa program kegiatan periode sebelumnya. Faktor penghambat belum diterapkan analisis forecasting dalam proses formulasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah: pertama, kekurangan sumber daya manusia yang memahami metode perencanaan dengan analisis forecasting. Kedua, kepentingan politik yang tidak sejalan dengan persoalan pembangunan. Ketiga, regulasi yang membatasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi terhadap program kegiatan agar sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Setelah peneliti melakukan forecasting terhadap kebijakan pembangunan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan IPM diperoleh model univariate time serieas AR (1) lag tiga tahun yang digunakan untuk meramalkan tiga aspek kebijakan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2022-2026. Analisis ini menunjukkan bahwa Jika kebijakan pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan saat ini masih dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi, IPM pada lima tahun yang akan datang akan fluktuatif dan cenderung menurun, sedangkan tingkat kemiskinan akan fluktuatif dan cenderung meningkat. Oleh karena itu perlu ada intervensi atau inovasi terhadap program-progam pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan IPM yang dijalankan saat ini. Dari hasil studi ini terdapat beberapa rekomendasi, yaitu: pertama, diperlukan sebuah regulasi yang mengatur tentang penerapan metode forecasting dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. BAPPENAS sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran perlu menyusun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis tentang penerapan metode forecasting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan baik di pusat maupun daerah. kedua, perlu ada evaluasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (PPKD), sebab dengan regulasi ini telah menyebabkan perangkat daerah sulit untuk melakukan inovasi terhadap program/kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ketiga, penerapan forecasting tidak hanya sebatas pada aspek kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan IPM namun pada aspek-aspek lain juga dapat dilakukan analisis forecasting sehingga dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang visioner. keempat, penerapan forecasting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sebaiknya dilakukan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebab RPJPD merupakan suatu dokumen yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah yang merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakarat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan juga merupakan acuan dan pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusun RPJMD lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

English Abstract

The problems currently faced by Southwest Sumba Regency are low economic growth, high poverty rates, and low HDI when compared to provincial and national averages. Writing a thesis with the title "Development Policy Formulation Process in Southwest Sumba Regency using Forecasting Analysis of Economic Growth, Poverty Rate, and Human Development Index" is a special study to analyze the process of development policy formulation using forecasting analysis of economic growth, poverty rate, and HDI level. The formulation of the problem in this study: How is forecasting analysis in the process of formulating development policies in the Southwest Sumba district?; What are the economic development policies in Southwest Sumba district using economic growth forecasting?; How is the poverty alleviation policy in Southwest Sumba Regency using poverty rate forecasting?; How is the policy of community empowerment in Southwest Sumba district using HDI forecasting? The purpose of this study: To determine the forecasting analysis of the development policy formulation process in Southwest Sumba Regency; To find out and analyze economic development policies in Southwest Sumba district by using economic growth forecasting; to find out and analyze economic development policies in Southwest Sumba district by using economic growth forecasting; To find out and analyze poverty alleviation policies in Southwest Sumba Regency by using poverty rate forecasting; To find out and analyze community empowerment policies in Southwest Sumba district by using HDI level forecasting. The research method used is a mixed method with data collection techniques from interviews and documentation studies. The results of this study indicate that so far the preparation of development programs has not used forecasting analysis. The preparation of development programs is based on an analysis of strategic problems and issues, the vision, the mission of regional heads, and the direction of national and provincial development. Planning documents are generally a repetition of several activity programs of the previous period. The inhibiting factors that have not applied forecasting analysis in the process of formulating development policies in Southwest Sumba Regency are: first, the lack of human resources who understand planning methods with forecasting analysis. Second, political interests that are not in line with development issues. Third, regulations limit regional apparatus to innovate program activities to suit the problems to be solved. After the researchers carried out forecasting of economic development policies, poverty rates, and HDI, a three-year univariate time series AR (1) lag model was obtained which was used to predict three aspects of development policies in Southwest Sumba Regency for the 2022-2026 period. This analysis shows that if current policies on economic development, poverty alleviation, and community empowerment are maintained, then economic growth, and HDI in the next five years will fluctuate and tend to decrease, while the poverty rate will fluctuate and tend to increase. Therefore there is a need for intervention or innovation in current economic development, poverty alleviation, and HDI improvement programs. From the results of this study, there are several recommendations, namely: first, a regulation is needed that regulates the application of forecasting methods in the preparation of development plans, both short-term, medium-term, and long-term. BAPPENAS as the coordinator of the implementation of planning and budgeting policies needs to prepare implementation guidelines and technical instructions regarding the application of the forecasting method in the process of preparing development plans both at the central and regional levels. second, there needs to be an evaluation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 90 of 2019 regarding the classification, codification, and nomenclature of development planning and regional finance and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 050-5889/2021 regarding the results of verification, validation, and inventory of updates, classification, codification and nomenclature Regional Development and Financial Planning (RDFP), because this regulation has made it difficult for regional apparatus to innovate programs/activities in preparing planning documents. Third, the application of forecasting is not only limited to policy aspects related to economic growth, poverty alleviation, and HDI improvement but forecasting analysis can also be carried out in other aspects to produce visionary development policies. fourth, the application of forecasting in the process of preparing planning documents should be carried out during the preparation of the Regional Long-Term Development Plan (RLTDP) and the Regional Medium-Term Development Plan (RMTDP), because the RLTDP is a document that contains the vision, mission, and direction of regional development which is a government guideline. region and the community in implementing regional development for 20 (twenty) years and also serve as a reference and guideline for the Regent and Deputy Regent in formulating the vision, mission, and priority programs that will become the basis for preparing the five-year RMTDP and Regional Government Work Plans (RGWP).

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: 0423030065
Uncontrolled Keywords: formulasi kebijakan, forecasting, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 18 Jan 2024 07:06
Last Modified: 18 Jan 2024 07:06
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/211192
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Kornelis Bali Mema.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item