Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Yang Responsif Gender Di Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah)

Herlin Wijayati, S.H., M.H and Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H (2023) Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Yang Responsif Gender Di Kota Malang (Studi Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai kewajiban Pemerintah Kota Malang dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana kerja. Pilihan judul ini dilatarbelakangi masih ada isu-isu ketimpangan gender yang ada di Kota Malang. Contohnya dalam perencanaan pembangunan, usulan kaum disabilitas atau lanjut usia yang diakomodir masih sedikit. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah di Pemerintah Kota Malang berkaitan dengan kewajiban penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah? (2) Apa hambatan dan upaya Pemerintah Kota Malang dalam rangka penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, program-program yang ada di dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Malang belum sepenuhnya dilakukan analisa gender dengan menggunakan metode Gender Analysis Pathway. Pemerintah Kota Malang perlu melakukan analisa gender untuk mengetahui isu-isu gender yang ada, sehingga akan muncul solusi berupa program-program untuk mengatasi isu tersebut.

English Abstract

In this paper raises the issue regarding the obligations of the Malang City Government in formulating gender-responsive development policies, programs and activities as outlined in the work plan. The choice of this title is motivated by the fact that there are still issues of gender inequality in Malang City. For example, in development planning, there are still few proposals from people with disabilities or the elderly that are accommodated. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of the provisions of Article 4 Paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2011 Concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 Concerning General Guidelines of Gender Mainstreaming in Regional Areas Mainstreaming in the Regions in the Malang City Government related to the obligation to prepare the Regional Work Plans? (2) What are the obstacles and efforts of the Malang City Government in the context of formulating policies, programs, and gender responsive development activities? Then the writing of this paper uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The legal material obtained will be analyzed using descriptive analysis techniques. Based on the results of the research, the programs in the Malang City Government Work Plan have not been fully analyzed using the Gender Analysis Pathway method. Malang City Government needs to conduct a gender analysis to find out the gender issues that exist, so that solutions will appear in the form of programs to overcome these issues.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	16 Jan 2024 03:49
Last Modified:	16 Jan 2024 03:49
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210810

Text (DALAM MASA EMBARGO) Clarissa Nugraha.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (6MB)

Actions (login required)

View Item