Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Meningkatkan Pemerataan Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo)

Anandika, Muhammad Fasha and Hermawan,, DR., S.IP., M.SI. and Abd. Qadir Muslim, S.Pd.i., M.Pd (2023) Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Meningkatkan Pemerataan Pendidikan (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Saat ini dalam penerimaan peserta didik baru telah menggunakan suatu sistem yaitu sistem zonasi, peraturan tentang sistem zonasi ini tertera pada pasal 16, 17, dan 18 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 ini memiliki tujuan untuk dapat mendorong peningkatan seluruh akses layanan dan pemerataan pendidikan. Kuota pagu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan kebijakan sistem zonasi telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas dasar Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Ponorogo Tahun Ajaran 2022/2023. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tiga fokus penelitian, yaitu: (1) Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam meningkatkan pemerataan pendidikan; (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam meningkatkan pemerataan pendidikan; (3) Peran sistem informasi dalam kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Creswell. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam meningkatkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan teori implementasi oleh Van Metter dan Van Horn adalah (1) standarnya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis dalam PPDB. Sasarannya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dan kualitas peserta didik, dan menghilangkan persepsi tentang sekolah favorit dan non favorit; (2) terdapat dua sumber daya dalam penerapan sistem zonasi ini yaitu sumber daya manusia dan sumber daya teknologi; (3) dari dinas pendidikan dan sekolah sebagai pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam berkoordinasi untuk membentuk sistem zonasi; (4) komunikasi yang dilakukan oleh implementor baik dinas pendidikan maupun sekolah sudah mengadakan koordinasi-koordinasi untuk membuat rumusan-rumusan aktivitas agar bisa memudahkan pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi, sehingga menyamakan persepsi untuk memberikan layanan kepada peserta didik; (5) sikap para implementor kebijakan sistem zonasi yaitu baik dinas pendidikan maupun pihak sekolah mendukung dan menerima kebijakan ini, karena tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di setiap daerah; (6) terdapat masyarakat yang setuju atau pro dan juga terdapat masyarakat yang merasa dirugikan atau kontra dengan kebijakan sistem zonasi ini.

English Abstract

Currently, the new student admission process has implemented a zoning system, which is regulated in articles 16, 17, and 18 of the Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021. The purpose of this regulation is to encourage the improvement of access to educational services and equal distribution of education. The quota for the new student admission (PPDB) using the zoning system policy has been established by the Ponorogo District Government based on the Ponorogo Regent Regulation No. 36 of 2022 on Technical Guidelines for New Student Admissions in Kindergarten, Elementary School, and Junior High School in Ponorogo District for the 2022/2023 academic year. The research employed a descriptive method with a qualitative approach and three research focuses: (1) the implementation of the zoning system policy in improving educational equality, (2) the supporting and inhibiting factors in implementing the zoning system policy to improve educational equality, and (3) the role of information systems in the zoning system policy. The research used the Creswell data analysis model. The results of this research indicate that the implementation of the zoning system policy in improving educational equality in Ponorogo District is based on the implementation theory by Van Metter and Van Horn, which includes: (1) the standard of the Minister of Education and Culture Regulation No. 1 of 2021 and Ponorogo Regent Regulation No. 36 of 2022 on technical guidelines for PPDB, with the aim of improving educational equality and student quality and eliminating the perception of favorite and non-favorite schools; (2) two resources are involved in implementing this zoning system, namely human resources and technological resources; (3) the education office and schools as policy implementers have cooperated well in forming the zoning system; (4) communication carried out by both the education office and schools has held coordination meetings to create activity formulations that facilitate the implementation of PPDB with the zoning system, thus aligning perceptions to provide services to students; (5) the attitude of policy implementers, both the education office and schools, is supportive and accepting of this policy, as its goal is to improve educational equality in each region; (6) there are both approving and opposing members of the community towards this zoning system policy.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030670
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	17 Jan 2024 04:10
Last Modified:	17 Jan 2024 04:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210636

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Fasha Anandika.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item