Analisis Persepsi Keadilan Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terkait Fasilitas Omzet Tidak Kena Pajak Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada WP OP UMKM di Wisata Kuliner Surya Kencana Kota Bogor)

Fauzi, Mochamad Fakhrian Nur and Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, Ak. (2023) Analisis Persepsi Keadilan Pajak Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terkait Fasilitas Omzet Tidak Kena Pajak Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Studi Kasus Pada WP OP UMKM di Wisata Kuliner Surya Kencana Kota Bogor). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pertumbuhan pendapatan negara secara signifikan dari sektor UMKM dapat dijadikan sebagai salah satu potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sisi perpajakan. Berdasarkan potensi tersebut, pemerintah membentuk kebijakan pemajakan bagi sektor UMKM yaitu kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (pengganti kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Namun, kebijakan ini menimbulkan isu ketidakadilan pajak bagi UMKM dikarenakan penggunaan sistem pemajakan final (tarif 0,5%) sebagai trade-off dengan kemudahan pajak. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan isu tersebut, pemerintah menciptakan kebijakan batasan omzet tidak kena pajak sebesar 500 juta bagi WP OP UMKM. Di satu sisi, kebijakan baru yang tercantum di dalam UU HPP tersebut masih membawa pertanyaan besar apakah kebijakan tersebut mampu membawa persepsi keadilan perpajakan yang positif bagi para pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Fokus penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi keadilan bagi WP OP UMKM terhadap pemberian fasilitas omzet tidak kena pajak pada PP 23 dalam UU HPP di Wisata Kuliner Surya Kencana Kota Bogor menggunakan teori dimensi keadilan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah secara overall fairness, WP OP UMKM di Wisata Kuliner Suryakencana Kota Bogor telah menganggap bahwa fasilitas tersebut memberikan peningkatan rasa keadilan pajak. Hal tersebut sesuai dengan tujuan awal pemerintah dalam membentuk kebijakan ini yaitu untuk menciptakan peningkatan keadilan pajak di dalam sektor UMKM.

English Abstract

Significant growth in state revenue from the MSME sector can be used as one of the great potentials to increase state revenue in terms of taxation. Based on this potential, the government recreated a taxation policy for the MSME sector, namely the Government Regulation number 23 in 2018 concerning Income Tax on Income from Business received or earned by Taxpayers who have a certain gross turnover (substitute for the previous policy, namely The Government Regultion number 46 in 2013). However, this policy raises the issue of tax injustice for MSMEs due to the use of a final taxation system (0.5% rate) as a trade-off with tax convenience. Therefore, to resolve this issue, the government created a non-taxable turnover limit policy of 500 million for MSEMs Individual Taxpayer. On the one hand, the new policy contained in Harmonization of Taxation Regulation still raises big questions as to whether the policy is capable of bringing about a positive perception of tax justice for MSEMs. This study uses a qualitative descriptive approach. The research focus of this study is to find out the definition and perception of justice for WP OP UMKM in the provision of non-taxable turnover facilities in GR23 in Harmonization of Taxation Regulation in Surya Kencana Culinary Tourism, Bogor City. The results of this study are as overall fairness, MSEMs individual taxpayer in Suryakencana Culinary Tourism in Bogor City has considered that this facility provides an increased perception of tax fairness. This is in accordance with the government's initial goal in forming this policy, namely to create increased tax equity in the MSME sector

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030621
Uncontrolled Keywords:	Pajak Final UMKM, Batasan Omzet Tidak Kena Pajak 500 Juta, Keadilan Pajak
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	16 Jan 2024 02:24
Last Modified:	16 Jan 2024 02:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/210142

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mochamad Fakhrian Nur Fauzi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item