Efektivitas Pasal 10 Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung)

Salsabila, Aura Shava Dhinda and Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H and Fitri Hidayat, S.H., M.H (2023) Efektivitas Pasal 10 Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti membahas permasalahan tentang Efektivitas Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Kartu Keluarga Baru Bagi Perkawinan Tidak Tercatat. Topik tersebut dipilih dilatar belakangi oleh adanya permohonan pengajuan pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga namun kemudian permohonan tersebut tidak dilanjutkan sebab pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana efektivitas aturan pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran KK baru bagi perkawinan tidak tercatat? Dan (2) Apa hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung dalam menerapkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengenai tata cara pendaftaran KK baru bagi perkawinan tidak tercatat? Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung yang diolah menjadi hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti adalah bahwa efektvitas Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 mengenai tata cara pendaftaran Kartu Keluarga baru bagi perkawinan tidak tercatat adalah tidak efektif disebabkan oleh faktor kultur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung adalah kultur hukum yang ada di masyarakat Kabupaten Tulungagung, yang masih menganggap pencatatan perkawinan tidak tercatat di Kartu Keluarga baru tidak penting. Hal ini terbukti dengan beredarnya buku nikah palsu dan jasa nikah siri di masyarakat. Upaya yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencatatan perkawinan tidak tercatat dalam Kartu Keluarga baru, serta membuat program agar lebih mendorong masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya sesuai dengan tujuan dari aturan tersebut.

English Abstract

On this essay, the author discuss the issues about the effectivity of Article 10 Ministerial Regulation Of Home Affairs Number 108 Of 2019 About Implementing Regulations Of Presidential Number 96 Of 2018 About The Requirements And Procedures For Registration Of Population And Civil Registration. The issues was choosen due to the application for registration of the marriage were not recorded on the family card, but then the applications was not continued caused by the applicant felt that the requirements were complicated. Based on the issues that were presented, author had formulate the problem as follows: (1) How the effectivity of marriage registration regulations that are not recorded in family card based on Article 10 Ministerial Regulation Of Home Affairs Number 108 Of 2019 About Implementing Regulations Of Presidential Number 96 Of 2018 About The Requirements And Procedures For Registration Of Population And Civil Registration? (2) What is the obstacle and efforts faced by the Tulungagung Regency Population and Civil Registration Office in implementing Article 10 of the Minister of Home Affairs Regulation number 108 of 2019 concerning procedures for registering a new family card for unregistered marriages? This research included as a type of of socio-legal study that using the sociological juridical approach. The legal materials that used in this research were a primary and secondary materials that will be analyzed using the descriptive qualitative analysis, namely the research method based on the results of interviews with researchers with Dispendukcapil officers in Tulungagung refency which were procedded into research results in written form. The results of the research had been obtained by the author is show that the effectivity of the Article 10 Ministerial Regulation Of Home Affairs Number 108 Of 2019 About Implementing Regulations Of Presidential Number 96 Of 2018 About The Requirements And Procedures For Registration Of Population And Civil is not effective in the implementation due to some factors that were involved such as the ignorance from the people that feel the marriage registration is unimportant and also from the the law culture factors

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 03:54
Last Modified:	15 Jan 2024 03:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209966

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aura Shava Dhinda Salsabila.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item