Konstruksi Hukum Perjanjian Dalam Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Mashlahah Mursalah

Rasyidah, Aulia and Prof. Dr. Drs. Thohir Luth, M.A and Dr. Reka Dewantara, S.H., M.M (2023) Konstruksi Hukum Perjanjian Dalam Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Mashlahah Mursalah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis mengangkat terkait dengan Konstruksi Hukum Perjanjian Dalam Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah Berdasarkan Mashlahah Murshalah. Hal ini dilatarbelakangi oleh Regulasi Fintech Syariah berdasarkan POJK nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang memuat peer to peer lending konvensional dan syariah. Ketentuan POJK 10/2022 belum mengatur pada tataran teknis serta belum menyerap prinsip syariah, sehingga isi perjanjian mengacu pada POJK 10/2022 berdasarkan prinsip umum. Selain itu, POJK 10/2022 tidak mengatur spesifik mengenai bunga maupun bagi hasil, sehingga Ketetapan bunga berdasarkan manfaat ekonomi masih menggunakan ketentuan AFPI sebesar 0,4% perhari yang menimbulkan kerugian. Berdasarkan hal tersebut di atas, tesis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep perjanjian P2P lending syariah dalam penerapan sistem bunga berdasarkan teori keadilan? Bagaimana konstruksi hukum perjanjian dalam fintech P2P Lending Syariah yang berorientasi pada mashlahah murshalah? Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu yuridis normatif dengan jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan pendekatan perbandingan. Konsep perjanjian P2P lending syariah dalam penerapan sistem bunga masih berpedoman pada POJK 10/2022 dan Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Nomor 001/TAP/AFPI/X/2021dengan ketentuan bunga sebesar 0,4% perhari. Perjanjian P2P Lending syariah belum memiliki pedoman manfaat ekonomi dalam mekanisme bagi hasil, sehingga masih menggunakan prinsip secara umum. Penetapan bunga tidak memenuhi prinsip keadilan pada prinsip syariah dalam menentukan manfaat ekonomi. Keadilan pada konsep P2P Lending syariah juga dibangun dengan memberi posisi masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi pada posisi yang setara (adil). Oleh karena itu, konstruksi hukum perjanjian dalam fintech P2P Lending Syariah yang berorientasi pada mashlahah murshalah dapat diwujudkan dengan penyusunan ketentuan berkaitan dengan pedoman perjanjian syariah pada fintech P2P Lending berupa aturan pelaksana dari POJK 10/2022. Ketentuan mengenai perjanjian elektronik dan perhitungan manfaat ekonomi belum ditinjau sepenuhnya dari prinsip syariah, sehingga tujuan P2P Lending Syariah dalam menghindari riba dan gharar tidak berjalan efektif. Manfaat ekonomi tidak diatur secara eksplisit dalam sumber Hukum Islam, sehingga penerapannya diperbolehkan selama tidak ada melarangnya. Akan tetapi, implementasi akan manfaat ekonomi pada P2P Lending syariah masih terdapat unsur bunga, sehingga hal tersebut melanggar kepatuhan syariah. Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan terhadap POJK 10/2022,utamanya mengatur tentang mekanisme perhitungan bagi hasil dan pedoman penyusunan perjanjian secara konvensional maupun secara syariah. Aturan tersebut dijadikan pedoman teknis dalam rangka memberikan arahan oleh para pihak yang terlibat dalam P2P Lending syariah.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the Legal Construction of Agreements in Sharia Financial Technology Peer To Peer Lending Based on Mashlahah Murshalah. This is motivated by the Sharia Fintech Regulations based on POJK number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Joint Funding Services which contain peer to peer and sharia Lending conventions. The provisions of POJK 10/2022 have not regulated the technical level and have not absorbed sharia principles, so the contents of the agreement refer to POJK 10/2022 based on general principles. In addition, POJK 10/2022 does not specifically regulate interest or profit sharing, so the interest rate based on economic benefits uses the AFPI provision of 0.4% per day which causes losses. Based on the above, this thesis raises the following problem formulation: What is the concept of sharia P2P lending agreement in the application of the interest system based on the theory of justice? How is the legal construction of agreements in Islamic P2P Lending fintech oriented towards mashlahah murshalah? The type of research that the authors use to examine these problems is normative juridical with the type of legal materials using primary and secondary legal materials. The approach method that the author uses is the statutory approach, the conceptual approach and the comparative approach. The concept of sharia P2P lending agreements in implementing the interest system is still guided by POJK 10/2022 and the Decree of the Management of the Indonesian Joint Funding Fintech Association Number 001/TAP/AFPI/X/2021 with an interest provision of 0.4% per day. The sharia P2P Lending Agreement does not yet have guidelines for economic benefits in the profit sharing mechanism, so it still uses general principles. Determination of interest does not fulfill the principle of justice in sharia principles in determining economic benefits. Justice in the concept of sharia P2P Lending is also developed by giving the position of each party involved in the transaction in an equal (fair) position. Therefore, construction legal contracts in Islamic fintech P2P Lending that are oriented towards maslahah murshalah can be realized by drafting provisions related to guidelines for sharia agreements in fintech P2P Lending in the form of implementing regulations from POJK 10/2022. Provisions regarding electronic agreements and the calculation of economic benefits have not been fully reviewed in terms of sharia principles, so that the aim of Sharia P2P Lending in avoiding usury and gharar is not effective. Economic benefits are not regulated explicitly in the sources of Islamic Law, so that their application is permissible as long as there is nothing that prohibits them. However, the implementation of economic benefits in sharia P2P lending still contains an element of interest, so this violates sharia compliance. Efforts that need to be made are to make changes to POJK 10/2022, mainly regulating the mechanism for calculating profit sharing and regulating conventional and sharia agreement arrangements. These rules are used as technical guidelines in order to provide direction to the parties involved in sharia P2P Lending.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	15 Jan 2024 03:44
Last Modified:	15 Jan 2024 03:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209948

Text (DALAM MASA EMBARGO) aulia rasyidah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item