Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Fotocopy Surat Tanpa Legalisir Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 36 Pk/Pid.Sus/2016)

Kurniawan, Abdullah Fikri and Dr. Nurini Aprilianda,, S.H., M.Hum. and Solehuddin,, S.H., M.H. (2022) Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Fotocopy Surat Tanpa Legalisir Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 36 Pk/Pid.Sus/2016). Universitas Brawijaya. ISBN 2016070904221

Abstract

Permasalah yang dikaji dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh alat bukti fotocopy pada tindak pidana korupsi. Alat bukti merupakan kompenen penting dalam persidangan terlebih dalam membuktikan unsur kerugian negara memiliki peran yang penting guna penghitungan jumlah kerugian negara sehingga diperlukan alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana. Saat penulis mengkaji Putusan MA No: 36 PK/Pid.Sus/2016 menemukan fakta bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan jumlah kerugian negara melalui alat bukti surat berbentuk fotokopi tanpa legalisir yang keasliannya tidak diketahui. Namun hal ini bertentangan terhadap Pasal 187 KUHAP yang menyebutkan alat bukti surat yang diajukan dan dihahadapkan di persidangan sudah dalam bentuk asli atau dilegalisir oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:(1) Bagaimana kedudukan surat fotocopy sebagai surat alat bukti dalam Hukum Acara Pidana? (2) Apakah ratio decidendi hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36PK/Pid.Sus /2016 sudah sesuai dengan ketentuan mengenai Alat Bukti dalam KUHAP? Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum primer dan sekunder menjadi bahan hukum yang dipakai yakni dengan studi pustaka dan metode penafsiran terhadap analisa bahan hukum. Hasil penelitian yang didapatkan yakni:(1) Kekuatan pembuktian surat terdapat dalam keaslinya sehingga alat bukti surat fotocopy yang tidak dilegalisir oleh pihak yang menyatakan telah sesuai dengan surat aslinya tidak sah di mata hukum dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. (2) Hakim dalam memutus perkara Nomor:36 PK/Pid. Sus/2016 tidak menyesuaikan hukum acara pidana tentang alat bukti sebagaimana pada Pasal 187 KUHAP. Sehingga, jumlah kerugian negara yang dicantumkan pada surat dakwaan bukan merupakan kerugian yang riil

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem that is motivated by the strength of photocopy evidence in corruption. Proof of corruption is an important thing in the trial court. Corruption’s evidence regarding the value of real state losses for the state has an important role in imposing (additional) criminal charges and payment of compensation so that valid evidence is required according to the criminal procedure law so that the judge believes the defendant is guilty according to the indictment. When the author reviews the supreme court decision number: 36 PK/Pid.Sus/2016 found the fact that the prosecutor in proving his indictment presented photocopies of documents without being legalized and could not show the original evidence in court. Based on Article 187 Criminal Procedure Code, evidence inaletters submitted and presented at the trial must be in their original form or have been legalized by the authorized party to issue the letter. Based on the problems, the core issue in the paper’s decision are:(1) what is the positionaphotocopy ofaletter of evidence in the criminal procedure code? Is the ratio decidendi supreme court decision number: 36 PK/Pid.Sus/2016 by the provisions regarding evidence in the criminal procedure code? Then in writing study usinganormative juridical method witharesearch approach to legislation andacase approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials with library study techniques and analysis of legal materials with interpretive methods. The answer of issue papers are: (1) the strength of proof letter is in its originality so that the photocopies of evidence that are not legalized by the component authority issue stating that by the original it does not have the power of proof and legal validity. (2) the judge in deciding the case number: 36 PK/Pid.Sus/2016 is not by the criminal procedure law. Regarding evidence as regulated in Article 187 of the Criminal Procedure Code. Thus, the amount of state losses in Prosecutor’s indictment is not real amount of state losses.

Item Type:	Book
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	18 Jan 2024 06:34
Last Modified:	18 Jan 2024 06:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209912

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209912 ABDULLAH FIKRI KURNIAWAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item