Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Huruf A Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di Kota Kediri)

Fatimatuzzahro, Laila Mustofia and Mohammad Dahlan,, S.H.,M.H. and Anindita Purnama Ningtyas,, S.H.,M.H. (2022) Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17 Huruf A Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Di Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai penegakan sanksi administrasi terhadap larangan penyelenggara rumah kos di Kota Kediri. Penelirian ini dilakukan karena masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelengggara rumah kos dengan menerima penghuni yang berbeda jenis kelamin selain suami istri sah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana penegakan sanksi administrasi terhadap larangan penyelenggara rumah kos serta Apa hambatan dan upaya dalam penegakan sanksi administrasi terhadap larangan penyelenggara rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Pasal 17 Huruf A Nomor 1 Tahun 2016 oleh Satpol PP Kota Kediri? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio-legal, dengan pendekatan case approach. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara rumah kos yang telah diatur di Pasal 17 Huruf A Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 mengenai larangan penyelenggara rumah kos untuk menerima penghuni kos yang berbeda jenis kelamin kecuali pasangan suami istri sudah dilakukan. Namun berdasarkan hasil analisis, penegakan sanksinya belum dilaksanakan secara maksimal karena beberapa faktor yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, dan faktor masyarakat. Kurang maksimalnya pelaksanaan penegakan hukum oleh Satpol PP juga disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat, yaitu belum adanya perwali yang mengatur pelaksanaan sanksi, tidak adanya pemilik rumah kos pada saat dilakukannya pemberian sanksi administrasi oleh Satpol PP, kurangnya kesadaran pemilik kos terhadap akan pentingnya mentaati peraturan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan jajaran samping dalam penegakan sanksi, Mengupayakan untuk bertemu secara langsung dengan pemilik rumah kos, Melaksanakan sosialisasi terkait Kewajiban dan Larangan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun kepada penyelenggara rumah kos. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Satpol PP demi terlaksananya penegakan hukum terhadap penyelenggara rumah kos yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Huruf A Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016. xi

English Abstract

In this research, the author raises the issue of enforcing administrative sanction against the prohibition of boarding houses in Kediri City. The background of this research is because in Kediri City there are still many violations committed by boarding house organizers related to accepting boarding house occupation with different gender other than married couple. Based on this, the problem formulation in this thesis is how to enforce administrative sanctions against the prohibition of boarding house organizers based on the Kediri City Regional Regulation Article 17 A Number 1 Year 2016 about the Implementation of Public Order and Public Peace by Civil Service Police Police (Satpol PP) in Kediri City? And what are the obstacles and attempts in enforcing administrative sanction against the prohibition of boarding house organizers based on Kediri City Regional Regulation Article 17 A Number 1 Year 2016 about the Implementation of Public Ordering and Public Peace by Civil Service Police Police (Satpol PP) in Kediri City? To answer the problem formulation, the author uses socio-legal method, with case approach. The data collection technique used is through library research and field studies. From the result of research by the author, it showed that the law enforcement is carried out by Civil Service Police Police (Satpol PP) against violation committed by boarding house organizers which have been regulated in Article 17 A of the Kediri City Regional Regulation Number 1 Year 2016 about the Implementation of Public Order and Public Peace regarding the prohibition of boarding house organizers to accept boarding house occupation of different gender unless it is a married couple have been carried out under applicable rules and procedures and law enforcement is carried out based on aspects of norms that apply in society. However, in this research, the Civil Service Police Police (Satpol PP) is less than optimal and firm in enforcing regulation is caused by several inhibiting factors, legal factor, law enforcement factor, community factor. The less optimal implementation of law enforcement by Civil Service Police Police (Satpol PP) is caused by several inhibiting factors, namely the absence of regulations governing the implementation of sanctions, the absence of boarding house owners when giving sanctions, and lack of awareness from boarding house owners. From those inhibiting factors, Civil Service Police (Satpol PP) also made several actions to reduce several obstacles, coordinate with other officers in enforcement of sanctions, trying to meet the boarding house owners, and also conducting socialization to the boarding house organizers. These actions have been made by the Civil Service Police (Satpol PP) for the implementation of law enforcement against boarding house organizers who violating Article 17 A Kediri City Regional Regulation Number 1 Year 2016 about the Implementation of Public Order and Public Peace.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	17 Jan 2024 04:51
Last Modified:	17 Jan 2024 04:51
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209898

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209898 Laila Mustofia Fatimatuzzahro.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item