Pengaturan Insolvency Test Bagi Lembaga Pengelola Investasi Dalam Permohonan Kepailitan

Darmawan, Andra Rahmad and Dr. Sukarmi,, S.H., M.Hum. and Dr. Adi Kusumaningrum,, S.H., M.Hum. (2022) Pengaturan Insolvency Test Bagi Lembaga Pengelola Investasi Dalam Permohonan Kepailitan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Konflik norma Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu ketidakpastian hukum dimana aturan mengenai syarat Kepailitan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terdapat pada Pasal 2 ayat 1 dan 5 tidak tercantum tentang insolvency test sebagai syarat Kepailitan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 162 ayat 3 kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Pasal 72 ayat 2. Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dibahas bahwa insolvency test pada kasus Kepailitan LPI ini memerlukan pembuktian insolven dahulu atau syarat kepailitan berada diawal sebelum dilanjutkan ke kasus Pailit. Proses insolvency test digunakan untuk meneliti keadaan bahwa debitur benar-benar insolven maka dalam hal ini perlu untuk menunjuk tim independen untuk melakukannya. Insolvency test dalam penemuan hukum, dibutuhkan sebuah konkretisasi, kristalisasi, dan individualisasi sebuah peraturan hukum (das sollen) dengan peristiwa yang terjadi (dassein). Perlunya sebuah aturan hukum terhadap suatu peristiwa konkret menjadi penting karena perlunya hubungan atau relasi yang mencakup antara peristiwa konkret dan peraturan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaikan konflik norma dalam syarat kepailitan dalam hal ini insolvency test pada LPI antara Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Lembaga Pengelola Investasi dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terjadi karena Pemerintah menyatakan LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan kondisi insolven atau keadaan perusahaan tidak dapat membayar utang tepat waktu. Ketentuan ini diatur dalam PP LPI. Pembuktian kondisi insolven dilakukan berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Kepastian hukum dalam implikasi yuridis penggunaan insolvency test bagi LPI dalam permohonan kepailitan penting dilakukan mengingat LPI adalah norma baru. Insolvency test dapat dijadikan instrumen hukum untuk melindungi debitor yang solven serta beritikad baik dari penyalahgunaan kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk, selanjutnya insolvency test ini dapat dimasukkan ke dalam perubahan UU Kepailitan mendatang. Insolvency test memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor, UU Kepailitan yang berlaku sekarang dirasa masih belum mengakomodir asasi perlindungan hukum yang berimbang khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap debitor. Hakikatnya insolvency test bertujuan untuk mengukur sebuah entitas (debitur) benar-benar kesulitan (atau tidak) memenuhi kewajibannya

English Abstract

The conflict of norms of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is a legal uncertainty in which the rules regarding the terms of Bankruptcy Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations contained in Article 2 paragraphs 1 and 5 are not stated on the insolvency test as a condition for Bankruptcy of Investment Management Institutions as regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Article 162 paragraph 3 then further regulated in Government Regulation Number 74 of 2020 Article 72 paragraph 2. Based on this, it is interesting to discuss that the insolvency test in the LPI Bankruptcy case requires proof of insolvency first or the bankruptcy requirements are at the beginning before proceeding to the Bankruptcy case. The insolvency test process is used to examine the condition that the debtor is truly insolvent, so in this case it is necessary to appoint an independent team to do so. Insolvency test in legal discovery requires a concretization, crystallization, and individualization of a legal regulation (das sollen) with the events that occurred (dassein). The need for a rule of law against a concrete event becomes important because of the need for a relationship or relationship that includes between concrete events and legal regulations. Based on the results of the study, it can be concluded that the resolution of the conflict of norms in the terms of bankruptcy, in this case the insolvency test on the LPI between the Job Creation Act and the PP of Investment Management Institutions with the Bankruptcy Law and PKPU, occurs because the Government states that LPI cannot be bankrupt, unless it can evidenced by the insolvency condition or the condition of the company being unable to pay its debts on time. This provision is regulated in PP LPI. Proof of insolvency is carried out based on an insolvency test by an independent institution appointed by the Minister of Finance. Legal certainty in the juridical implications of using insolvency tests for LPI in bankruptcy applications is important considering that LPI is the new norm. The insolvency test can be used as a legal instrument to protect solvent and good-intentioned debtors from bankruptcy abuse by creditors with bad intentions. The insolvency test guarantees legal certainty for investors, the current Bankruptcy Law does not seem to accommodate the basic legal protections that are balanced, especially in providing legal protection for debtors. In essence, the insolvency test aims to measure an entity (debtor) really has difficulty (or does not) fulfill its obligations.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	042301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	17 Jan 2024 01:22
Last Modified:	17 Jan 2024 01:23
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209885

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209885 Andra Rahmad Darmawan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item