Urgensi Platform Petisi Daring Oleh Presiden Sebagai Konsekuensi Penguatan Sistem Presidensil

Siswanto, Azzahrasya Sophia and Ria Casmi Arrsa,, S.H., M.H and Prischa Listiningrum,, S.H., LL.M. (2022) Urgensi Platform Petisi Daring Oleh Presiden Sebagai Konsekuensi Penguatan Sistem Presidensil. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Azzahrasya Sophia Siswanto, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2022, URGENSI PLATFORM PETISI DARING OLEH PRESIDEN SEBAGAI KONSEKUENSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL, Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H., Prischa Listiningrum, S.H., LL.M. Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu tentang urgensi platform petisi daring oleh presiden sebagai konsekuensi penguatan sistem presidensil. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil yang memiliki konsekuensi presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan yang terhadap jabatannya adalah hasil dari pemilihan umum yang suaranya dari rakyat. Terhadap hal itu presiden memiliki kewajiban bertanggung jawab atas program kerjanya karena mendapat mandat dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk bebas mengutarakan pendapatnya dan ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya permasalahan di negara akan sebuah kebijakan, peraturan maupun bidang lain memerlukan sebuah wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Majunya teknologi berpengaruh kepada pemerintahan, salah satunya Indonesia yang tergabung dalam Open Government Partnership. Hal ini memerlukan sebuah platform agar hal-hal tersebut dapat terwujud. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya platform petisi daring. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Mengapa diperlukan platform petisi daring oleh Presiden sebagai konsekuensi penguatan sistem presidensil di Indonesia? (2) Bagaimana mekanisme model platform petisi daring oleh Presiden sebagai konsekuensi penguatan sistem presidensil di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini dibagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penulisan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum, dan doktrin. Sedangkan, bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penulis mendapatkan hasil berupa: Platform petisi daring oleh presiden diperlukan dikarenakan hak kebebasan berpendapat rakyat dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin dalam peraturan perundang- undangan. Partisipasi masyarakat hanya bersifat pada satu arah saja. Banyak permasalahan kasus yang terjadi seperti penolakan kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan permohonan lain yang perlu diberi wadah. Selain itu diperlukan pula untuk mewujudkan Open Government Indonesia (OGI) yang berbasis pemerintahan terbuka dan keterlibatan rakyat berlandaskan teknologi. Penulis membuat model alur petisi daring di Indonesia sebagai ide untuk alur petisi daring di Indonesia. Sebagai perbandingan penulis membandingkan mekanisme petisi daring di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jerman.

English Abstract

In this thesis, the author takes the issue of the urgency of an online petition platform by the president as a consequence of strengthening the presidential system. The reason for choosing this topic is that Indonesia adheres to a presidential system of government which has the consequence that the president acts as the head of government whose position is the result of a general election whose votes are from the people. In this regard, the president must be responsible for his work program because he has a mandate from the people. The people have the right to freely express their opinions and participate in government which is guaranteed in the laws and regulations. The number of problems in the country regarding a policy, regulation, or other fields requires a forum to accommodate the aspirations of the people. Advances in technology affect the government, one of which is Indonesia which is part of the Open Government Partnership. This requires a platform for these things to happen. This can be realized by the existence of an online petition platform. Based on this, this research raises two problems: (1) Why is an online petition platform by the President is needed as a consequence of strengthening the presidential system in Indonesia? (2) What is the model for the online petition platform by the President as a consequence of strengthening the presidential system in Indonesia? The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials used by the author are divided into primary, secondary, and tertiary. Primary legal materials are in the form of laws and regulations related. Secondary legal materials are in the form of legal books, theses, legal journals, and doctrines. Meanwhile, the tertiary legal materials are the internet and the Big Indonesian Dictionary. The author gets the results: An online petition platform by the president is needed because the citizen's right to freedom of opinion and the right to participate in government are guaranteed in-laws and regulations. Citizen's participation is only in one direction. There are many problems in the case, such as policy refusals, infrastructure improvements, and other requests that need to be accommodated. In addition, it is also necessary to realize Open Government Indonesia (OGI) based on open government and people's involvement based on technology. The author makes an online petition model in Indonesia as an idea for an online petition flow in Indonesia. For comparison, the author compares the online petition mechanism in the United States, South Korea, and Germany.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	16 Jan 2024 02:46
Last Modified:	16 Jan 2024 02:46
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209874

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209874 Azzahrasya Sophia Siswanto.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item