Analisis yuridis makna pemberlakuan frasa "sulit pembuktiannya" terhadap penentuan jumlah hakim yang memeriksa dalam sistem peradilan pidana anak

Mukti, Bayu Krisna and Dr. Nurini Aprilianda,, S.H., M.Hum and Galieh Damaynti, S.H., M.H, S.H., M.H. (2022) Analisis yuridis makna pemberlakuan frasa "sulit pembuktiannya" terhadap penentuan jumlah hakim yang memeriksa dalam sistem peradilan pidana anak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Bahwasanya pada Pasal 44 Ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai frasa "sulit pembuktiannya" masih dapat dikatakan frasa yang kabur sehingga perlu terdapat analisa lebih lanjut mengenai konsep berfikir serta penjelasan kriteria terhadap frasa "sulit pembuktiannya". Ketidakpastian Pasal 44 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, telah menimbulkan beberapa putusan pengadilan yang masih kabur terhadap frasa "sulit pembuktiannya", seperti pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl yang menetapkan tersangka Teguh Gatot Bin Endro sebagai anak yang terbukti melakukan tindak pidana. penulis memiliki 2 rumusan masalah, yaitu Apakah kriteria pemberlakuan frasa "sulit pembuktiannya" dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Dan Apakah kesulitan yang dihadapi oleh hakim dalam menyusun pertimbangan dan memutus perkara pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl?. Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan Analisa terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan doktrin dari ahli hokum. penulis mendapatkan hasil bahwasanya pemberlakuan frasa �sulit pembuktiannya� ini dapat didasari oleh 4 hal, yaitu terdapat anak yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 7 tahun terdapat konektisitas terhadap orang dewasa yang diadili dalam 1 putusan, kemudian terdapat tindak pidana yang memang sulit untuk dibuktikan, seperti pada kebiasaannya adalah kasus pembunuhan yang sulit untuk dibuktikan. Seperti halnya pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl ini masih belum memenuhi kriteria "sulit pembuktiannya" yang diatur pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 namun Pengadilan memberlakukan Majelis Hakim dalam pemeriksaannya. Kata Kunci: Majelis Hakim, Peradilan Anak, Anak.

English Abstract

Whereas Article 44 Paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law regarding the phrase "difficult to prove" can still be said to be a vague phrase so that there needs to be further analysis of the concept of thinking and an explanation of the criteria for the phrase "difficult to prove". From the uncertainty of Article 44 paragraph (2) of the Juvenile Criminal Justice System Law, it has led to several court decisions that are still unclear on the phrase "difficult to prove", such as in Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdl which stipulates a suspect. Teguh Gatot Bin Endro as a child who is proven to have committed a crime. So the author has 2 problem formulations, namely what are the criteria for applying the phrase "difficult to prove" in Article 44 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System? And what are the difficulties faced by judges in compiling considerations and deciding cases on Decision Number 4/Pid.SusChild/2020/PN.Kdl?. To find out the answer to the formulation of the problem, the author uses a normative juridical research method by analyzing the laws and regulations, case studies, and the doctrine of legal experts. So the authors get the results that the application of the phrase "difficult to prove" can be based on 4 things, namely there are children who are threatened with imprisonment for 7 years, there is connectivity to adults who are tried in 1 decision, then there are criminal acts that are difficult to prove. , as is usually the case with murder that is difficult to prove. As is the case with Decision Number 4/Pid.SusAnak/2020/PN.Kdl, this still does not meet the criteria of "difficulty proving" as regulated in Article 44 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 but the Court applies a Panel of Judges in its examination.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Uncontrolled Keywords:	Keywords: Panel of Judges, Juvenile Justice, Children.
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	16 Jan 2024 01:50
Last Modified:	16 Jan 2024 01:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209864

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209864 Bayu Krisnamukti.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item