Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Elektronik Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008

Wulandari, Anita Aini and Dr. Istislam,, S.H.,M.Hum and Dr. Abdul Madjid,, S.H.,M.Hum (2022) Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Elektronik Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Anita Aini Wulandari, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2021, Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Elektronik Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Dr. Istislam, S.H.,M.Hum., Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.Hum. Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Rekam Medis Berbasis Teknologi Informasi Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Dr. Abdul Madjid,S.H.,M.Hum. Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi dalam sektor pelayanan kesehatan terutama dalam memuat rekam medis pasien dengan menggunakan teknologi informasi elektronik. Namun, perkembangan yang ada tidak seiring dengan regulasi yang menjadi payung hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik. Permasalahan yang timbul tentunya mengenai kekosongan hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik sebagaimana dalam �Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis�. Berdasarkan permasalahan kekosongan hukum tersebut, tentunya menimbulkan suatu implikasi hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas penulisan skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana materi muatan yang dibutuhkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia terkait perlindungan hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi ? (2) Apakah implikasi Hukum atas ketiadaan pengaturan penyelenggaraan reka medis berbasis teknologi informasi elektronik yang tersendiri terhadap perlindungan hukum pasien? Adapun penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan interpretasi sistematis . Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni dalam penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik pada tingkatan peraturan menteri telah mengalami kekosongan hukum, oleh karena itu perlunya suatu regulasi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memperhatikan materi muatan yang dibutuhkan serta aturan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu pula, dalam menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik dapat memperhatikan bentuk perlindungan hukum untuk diberikan kepada pasien baik melalui sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Dengan demikian, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perlu untuk membentuk regulasi tersendiri atas penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi elektronik sebagai langkah konkrit dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi hak pasien.

English Abstract

In writing this thesis, the author raises issues related to the urgency of legal protection against the implementation of information technology-based medical records in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269 of 2008, Dr. Istislam, SH, M. Hum., Dr. Abdul Madjid, SH, M. Hum. This writing is motivated by technological developments that affect the health care sector, especially in loading patient medical records using electronic information technology. However, the existing developments are not in line with the regulations that become the legal umbrella for the administration of electronic information technology-based medical records. The problem that arises is of course regarding the legal vacuum in the administration of electronic information technology-based medical records as stated in "Article 2 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Health Number 269 of 2008 concerning Medical Records". Based on the problem of the legal vacuum, of course it raises a legal implication. Based on the above, the writing of this thesis raises two problem formulations: (1) How is the content required in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia regarding legal protection for the administration of information technology-based medical records? (2) What are the legal implications of the absence of separate arrangements for the implementation of electronic information technology-based medical records for the legal protection of patients? The writing of this thesis uses a normative juridical research method with an approach to legislation and a conceptual approach. The primary, secondary, tertiary legal materials obtained will be analyzed by systematic interpretation. From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to existing problems, namely in the administration of electronic information technology-based medical records at the ministerial regulation level, there has been a legal vacuum, therefore there is a need for a regulation to fill the legal void by paying attention to the required content. as well as rules in the formation of laws and regulations. Besides that, in ensuring legal certainty over the administration of electronic information technology-based medical records, one can pay attention to the forms of legal protection to be given to patients both through preventive and repressive legal protection facilities. Thus, the government through the Ministry of Health of the Republic of Indonesia needs to form a separate regulation on the administration of electronic information technologybased medical records as a concrete step in ensuring legal certainty and protection for patient rights.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	16 Jan 2024 01:34
Last Modified:	16 Jan 2024 01:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209857

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209857 Anita Aini Wulandari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item