Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta Oleh Korporasi Swasta di Indonesia, Inggris, dan Belanda

Arum, Shelly Sepitha and Dr. Bambang Sugiri,, S.H., M.Hum. and Dr. Fachrizal Afandi S.Psi.,, S.H., M.H. (2022) Studi Komparasi Pengaturan Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta Oleh Korporasi Swasta di Indonesia, Inggris, dan Belanda. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tentang analisis yuridis terhadap suap di sektor swasta yang dilakukan oleh korporasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Tindak pidana penyuapan amat sering sekali terjadi dan nilai tertinggi untuk subyeknya adalah korporasi. Kasus penyuapan yang dilakukan oleh korporasi sangatlah tinggi. Namun di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang penyuapan yang dilakukan antara korporasi dengan sektor privat. Padahal disamping itu Indonesia telah meratifikasi UNCAC (United Nation Convention Against Corruption). Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:(1) Bagaimana pengaturan Tindak Pidana suap yang dilakukan oleh korporasi swasta di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi swasta di Belanda dan Inggris? (3) Bagaimana reformulasi pengaturan tindak pidana suap yang dilakukan oleh korporasi swasta di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan studi kasus (Case Approach). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui dikumpulkannya beberapa bahan hukum yang kemudian ditulis dengan menggunakan Content Analysis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan cara menafsirkan beberapa undang- undang dengan menghubungkan beberapa pasal dalam suatu perundang-undangan atau perundang-undangan lain. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap hanya menyebutkan subyek hukum hanya �perorangan'. Korporasi sebagai subyek hukum baru diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tetapi hanya terbatas pada korporasi yang berhubungan dengan pejabat negara saja. Beberapa Negara di Eropa seperti Inggris dan Belanda sudah meratifikasi UNCAC dengan memasukkan korporasi di sektor swasta sebagai subyek hukum dan mengatur pemidanaan dalam KUHP. Maka dari itu, Indonesia perlu menggunakan wawasan tersebut untuk meninjau kembali eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang masih berlaku namun belum pernah ada kasus-kasus berikutnya yang diadili menggunakan undang-undang tersebut. Korporasi dapat ditetapkan sebagai subyek hukum dan dapat dipidana sebagaimana subyek hukum �orang'. Dan undang-undang tindak pidana suap di sektor swasta perlu diatur karena kerugian yang ditimbulkan juga berdampak pada masyarakat secara umum, serta agar tercipta stabilitas dan persaingan ekonomi yang sehat.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the juridical analysis of bribery in the private sector carried out by corporations in the perspective of Indonesian criminal law. The crime of bribery occurs very often and the highest score for the subject is the corporation. Cases of bribery committed by corporations are very high. However, in Indonesia, there are no regulations governing bribery between corporations and the private sector. In addition, Indonesia has ratified UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the regulation of the crime of bribery committed by private corporations in Indonesia? (2) How is the regulation of bribery committed by private corporations in the Netherlands and England? (3) How is the reformulation of the regulation of criminal acts of bribery carried out by private corporations in Indonesia? Then the writing of this paper uses a normative juridical method with a statutory approach (Statute Approach), a comparative approach (Comparative Approach), and a case study approach (Case Approach). The method of data collection in this study was carried out by literature study. Literature study is a collection of legal materials that is carried out through the collection of several legal materials which are then written using Content Analysis. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a systematic interpretation, namely by interpreting several laws by linking several articles in a piece of legislation or other legislation. From the results of the research using the above method, the authors obtained answers to the existing problems that Law Number 11 of 1980 concerning the crime of bribery only mentions legal subjects only 'individuals'. Corporations as new legal subjects are regulated in the Corruption Crime Act (Law Number 20 of 2001), but are limited to corporations dealing with state officials. Several countries in Europe, such as the UK and the Netherlands, have ratified UNCAC by including corporations in the private sector as legal subjects and regulating punishment in the Criminal Code. Therefore, Indonesia needs to use this insight to review the existence of Law Number 11 of 1980 which is still valid but no subsequent cases have been tried using this law. Corporations can be designated as legal subjects and can be punished as legal subjects 'persons'. And the law on criminal acts of bribery in the private sector needs to be regulated because the losses incurred also have an impact on society in general, and in order to create stability and healthy economic competition.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:19
Last Modified:	15 Jan 2024 07:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209852

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209852 SHELLY SEPITHA ARUM.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item