Implikasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Hamizan, Fakhri Alif and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum (2022) Implikasi Persetujuan Bangunan Gedung Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKASANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG", Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan, mengetahui maupun mengidentifikasi bagaimana konsep dasar dan Implikasi hukum pada "Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung." Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan historis. Berdasar dari hasil penelitian ini, "Dalam pelaksanaan persetujuan bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung merupakan sebuah syarat untuk memperoleh izin mendirikan atau memanfaatkan bangunan gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung sendiri diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung." Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan Bangunan Gedung adalah "penerbitan Perizinan Bangunan Gedung dari pemerintah untuk pemilik bangunan gedung yang digunakan oleh pemilik bangunan gedung untuk membangun atau merawat gedungnya sesuai dengan standar teknis bangunan gedung". Hal ini diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit Karena diharapkan dengan adanya penyederahaan perizinan, salah satunya adalah perizinan dalam hal bangunan gedung dengan perubahan izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung dianggap akan mempermudah alur perizinan bagi pemilik maupun penyelenggara bangunan gedung

English Abstract

This study aims to determine, identify and describe the basic concepts and legal implications of "Government Regulation No. 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law No. 28 of 2002 concerning Buildings." This research will be structured using the type of normative research. The research approach uses a statutory, conceptual, and historical approach. Based on the results of this study, building approvals are a requirement to obtain building permits or use buildings. Building approvals are regulated in "Government Regulation No. 16 of 2021 concerning Implementing Regulations of Law No. 28 of 2002 concerning Buildings." In the regulation it is stated that building approval is the issuance of building permits from the government for building owners that are used by building owners to construct or maintain their buildings in accordance with building technical standards. By the simplification of permit, from building permit to building approval, it is expected to provide a solution for complicated licensing and bureaucratic problems for building owners and administrators.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	16 Jan 2024 01:09
Last Modified:	16 Jan 2024 01:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209847

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209847 FAKHRI ALIF HAMIZAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item