Perlindungan Hukum Masyarakat Bidoon Atas Kewarganegaraan Kuwait Ditinjau Dari Hukum Internasional

Hariyono, Rania Annisa Hanifah and Hikmatul Ula,, S.H.,M.Kn and Anak Agung Ayu Nanda Saraswati, S.H.,M.H. (2022) Perlindungan Hukum Masyarakat Bidoon Atas Kewarganegaraan Kuwait Ditinjau Dari Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan Hukum Masyarakat Bidoon Atas Kewarganegaraan Ditinjau dari Hukum Internasional. Kewarganegaraan merupakan merupakan salah satu hak setiap individu yang mutlak adanya. Namun di negara Kuwait, terdapat Hukum Kewarganegaraan (Kuwaiti Citizenship Law 1959) yang justru menciptakan kelompok tanpa kewarganegaraan, yaitu Bidoon. Bidoon sebagai kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan mengalami banyak permasalahan seperti hak-hak mereka yang terbatas hingga kelangsungan hidup mereka di negara Kuwait menjadi terancam. Dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana status hukum masyarakat Bidoon di Kuwait? Serta (2) Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat Bidoon menurut Hukum Internasional? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Data serta bahan hukum penelitian yang digunakan diperoleh dengan menggunakan teknik penelusuran studi Pustaka (library research). Bahan hukum ini kemudian dianalisis secara deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas perlindungan hukum masyarakat Bidoon atas kewarganegaraan berdasarkan Kuwaiti Citizenship Law 1959. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa status masyarakat Bidoon beralih dari yang awalnya legal residents pada awal kemerdekaan Kuwait 1961, menjadi illegal residents pada tahun 1986 setelah diterapkannya Alien Residence Act. Dengan adanya pemberlakuan ini, hak-hak yang didapat masyarakat Bidoon, yang sebelumnya setara dengan warga Kuwait asli, dicabut oleh Negara Kuwait. Untuk memperoleh hak-hak mereka kembali, jalan yang bisa ditempuh adalah dengan memperoleh kewarganegaraan Kuwait. Berdasarkan hukum internasional, Bidoon dan keturunannya memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraannya. Dalam pasal 32 Konvensi Terkait �Stateless Persons' 1954, disebutkan bahwa negara wajib memfasilitasi asimilasi dan naturalisasi orang tanpa kewarganegaraan. Selain itu terdapat aturan lain yang berfungsi untuk mengurangi dan mencegah munculnya Bidoon baru, seperti Konvensi 1961 yang berfungsi untuk mengurangi populasi stateless, CRC untuk memberikan jaminan hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang baru lahir, serta CEDAW yang memberikan jaminan hak kewarganegaraan bagi kaum wanita.

English Abstract

In writing this thesis, the author raises the issue of the Legal Protection of the Bidoon Community on Citizenship in terms of International Law. Citizenship is one of the absolute rights of every individual. However, in Kuwait, there isaCitizenship Law that createsastateless group, namely Bidoon. Bidoon asastateless group experienced many problems such as their limited rights so their survival in the state of Kuwait was threatened. From this background, the writer found two legal issues, which are: (1) What is the legal status of the Bidoon community in Kuwait? And (2) What is the legal protection that can be given to the Bidoon community according to International Law? This research is a type of normative juridical research using a statute approach, conceptual approach, and historical approach. The data and legal research materials used were obtained by using library research techniques. This legal material is then analyzed descriptively to provide an overview or explanation of the legal protection of the Bidoon community for citizenship based on the Kuwaiti Citizenship Law. From the research results, it is known that the status of the Bidoon community changed from being legal residents at the beginning of Kuwait's independence in 1961 to illegal residents in 1986 after the implementation of the Alien Residence Act. With this implementation, the rights obtained by the Bidoon community, which were previously equivalent to native Kuwaitis, were revoked by the State of Kuwait. To get their rights back, the way that can be taken is to obtain Kuwaiti citizenship. Under international law, Bidoon and its descendants have the right to acquireanationality. In article 32 of the Convention Relating to Stateless Person 1954, it is stated that the state is obliged to facilitate the assimilation and naturalization of stateless persons. In addition, other regulations function to reduce and prevent the emergence of new Bidoons, such as the 1961 Convention which serves to reduce the stateless population, the CRC to guarantee citizenship rights for newborn children, and CEDAW which guarantees citizenship rights for women.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	15 Jan 2024 07:43
Last Modified:	15 Jan 2024 07:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209841

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209841 RANIA ANNISA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item