Perlindungan Konsumen di Rumah Makan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Manalu, Sindy Irawati and Dr. Yuliati,, S.H., LLM and Dr. Djumikasih,, S.H., M.Huma (2022) Perlindungan Konsumen di Rumah Makan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Konsumen di Rumah Makan. Penulis memilih tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengharuskan masyarakat (baik konsumen maupun pelaku usaha) untuk melakukan protokol kesehatan di rumah makan. Namun dalam praktiknya pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 dalam perlindungan hak konsumen Rumah Makan Kawasan Lowokwaru Kota Malang? (2) Apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 di Rumah Makan pada Kawasan Lowokwaru Kota Malang? Skripsi yang ditulis oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris (sosio legal) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis akan mengalisis data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, karena disini penulis mengkaji, mengolah, serta membahas informasi yang didapatkan dari penelitian secara ilmiah. Dari hasil penelitian dengan melakukan metode di atas, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Penerapan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/382/2020 belum berjalan dan terlaksana secara efektif sebagaimana yang dikehendaki oleh keputusan menteri tersebut. Penerapak Keputusan Menteri Kesehatan tersebut di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang memiliki beberapa hambatan, yaitu hambatan yuridis dan non yuridis.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Consumer Protection in Restaurants. The choice of the theme was motivated by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/382/2020 which requires the public (both consumers, and business actors) to implement health protocols. However, in practice, business actors are more concerned with profit in running a business. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/382/2020 in protecting the rights of consumers in the Lowokwaru Restaurant in Malang City? (2) Are there any obstacles in implementing the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/382/2020 in Restaurants in the Lowokwaru Area, Malang City? Then this thesis uses an empirical juridical method (socio legal) with a sociological juridical approach. Primary data and secondary data obtained by the author will be analyzed using qualitative descriptive analysis techniques, because this study examines, processes, and discusses information obtained from scientific research. From the results of the research by carrying out the method above, the authors obtained answers to the existing problems that the application of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/382/2020 has not run and implemented effectively as desired by the ministerial decree. The implementation of the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia in Lowokwaru District, Malang City has several obstacles, namely juridical and non-juridical barrier

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	19 Jan 2024 03:17
Last Modified:	19 Jan 2024 03:17
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209525

Text (DALAM MASA EMBARGO) 209525 SINDY IRAWATI MANALU.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (8MB)

Actions (login required)

View Item