Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri,,Pendayagunaan,,Aparatur,,Negara,,Dan,,Reformasi,, Birokrasi,,Republik,,Indonesia,,Nomor,,15,,Tahun,,2019,, Dalam,,Pengisian,,Jabatan,,Pimpinan,,Tinggi,,Pratama (Jpt,,Pratama) (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Gorontalo)

Sule, Aprilia Maharani and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. (2023) Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri,,Pendayagunaan,,Aparatur,,Negara,,Dan,,Reformasi,, Birokrasi,,Republik,,Indonesia,,Nomor,,15,,Tahun,,2019,, Dalam,,Pengisian,,Jabatan,,Pimpinan,,Tinggi,,Pratama (Jpt,,Pratama) (Studi Kasus Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Gorontalo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berangkat dari permasalahan yang terjadi dalam implementasi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 6 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Implementasi kedua pasal tersebut berkaitan dengan Kebijakan sistem administrasi kepegawaian di Indonesia dalam hal promosi jabatan, dimana pegawai dituntut untuk mempunyai skill, knowledge, ability (keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan) dan dedikasi terhadap pekerjaan. Proses seleksi terbuka promosi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di berbagai daerah di Indonesia masih menuai kritik dari internal pemerintah sendiri dan masyarakat umum. Melihatnya fenomena yang terjadi tersebut, pemerintah memutuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang lebih detail melalui Peraturan Menteri (PERMEN) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 15 Tahun 2019 dapat menjadi sebagai suatu pedoman bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gorontalo, mengingat pada tahun 2021 instansi tersebut melakukan proses seleksi terbuka promosi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), yaitu pada jabatan Inspektur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukan adalah bagaimana implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri,,Pendayagunaan,,Aparatur,,Negara,,dan,,Reformasi,,Birokrasi,,Republik,, Indonesia,,Nomor,,15,,Tahun,,2019,,dalam,,Pengisian,,Jabatan,,Pimpinan,,Tinggi ,,Pratama (JPT,,PRATAMA) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihanix Gorontalo dan apa akibat pelaksanaan sistem promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri,,Pendayagunaan,,Aparatur,,Negara,,dan,,Reformasi,,Birokrasi,,Republik,, Indonesia,,Nomor,,15,,Tahun,,2019,,dalam,,Pengisian,,Jabatan,,Pimpinan,,Tinggi ,,Pratama (JPT,,PRATAMA) secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan teknik wawancara terhadap sejumlah narasumber, melalui metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh maka data tersebut dianalisis melalui teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana dengan mencoba mendeskripsikan terlebih dahulu hal-hal yang khusus untuk menjadi kesimpulan yang umum. Sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lbih sistematis guna menjawab isu hukum yang telag diartikulasikan. Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah dan melalui metode diatas, maka jawaban dari rumusan masalah, yakni: Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri,,Pendayagunaan,,Aparatur,,Negara,,dan,,Reformasi,,Birokrasi,,Republik Indonesia,,Nomor,,15,,Tahun,,2019,,dalam,,Pengisian,,Jabatan,,Pimpinan,,Tinggi Pratama (JPT,,PRATAMA) di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Gorontalo, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri (PERMEN) dan sudah terlaksana dengan baik. Namun, terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan terkait dengan keterbukaan penilaian untuk penilaian rekam jejak, akibat dari tidak dilaksanakannya tahapan tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas yang baik karena tidak didukung sumber daya manusia yang mumpuni. Serta dapat berdampak terhadap menurunnya kualitas dari pimpinan tersebut.

English Abstract

This,,research,,is,,based on problem to implementation of Article 27 of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 100 of 2000 Article 6 regarding the Appointment of Civil Servants. The implementation of these two articles is related to the policy of the personnel administration system,,in Indonesia in terms of promotion, where employees are required to have skills, knowledge, abilities (skills, knowledge, and abilities) and dedication to work. The open selection process for the promotion of Pratama High Leadership Positions (JPT) in various regions in Indonesia still draws criticism from internal government itself and the genera,,public. Seeing this phenomenon that is happening, the government decides and,,establishes more detailed laws and regulations through,,the Ministerial Regulation (PERMEN) for Administrative Reform and Bureaucratic Reform,,of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 concerning Open and Competitive,,Filling of Higher Leadership Positions in Government Agencies. By paying attention to Law Number,,5 of 2014, Government Regulation Number 11 of 2017 and Ministerial Regulation (PERMEN) Number 15 of 2019 can be used as a guideline for the Gorontalo Education and Training Personnel Agency, bearing in mind that in 2021 these agencies will carry out an open promotion selection process High Leadership Positions (JPT), namely in the position of Inspector, Head of the Gorontalo City One Stop Investment and Integrated Services Service, the Population Control, Family Planning, and Women's Empowerment and Child Protection Office of Gorontalo City. Based on this background, the legal issue raised is how to implement Article 2 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in Filling the Pratama High Leadership Position (JPT,,PRATAMA) at the Gorontalo Education and Training Personnel Agency and what are the consequences of implementing it the promotion system for Civil Servants (PNS) that is not in accordance with Article 2vii of the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in filling the Position of Primary Pratama (JPT,,PRATAMA) openly and competitively within the Regional Government of Gorontalo City. To,,answer,,these,,problems, the,,type,,of legal research used is empirical juridical by using interview techniques with a,,number,,of,,sources, through the approach method, namely the sociological juridical,,approach. After all the required data has been obtained, the data is analyzed through qualitative descriptive analysis techniques. Where by first trying to,,describe specific things to become general conclusions. So that it can be presented in a more systematic writing to answer the legal issues that have been formulated. From the results of research and analysis based on the formulation of the problem and through the method above, the answers to the formulation of the problem are: Implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 in Filling the Positions of Primary High Leaders (JPT,,PRATAMA) in the Gorontalo Education and Training Personnel, carried out based on Ministerial Regulation (PERMEN) and has been implemented properly. However, there are stages that are not implemented related to openness of assessment for track record assessment, the result of not implementing these stages can produce leaders who do not have good integrity, capability and credibility because they are not supported by qualified human resources. And can have an impact on decreasing the quality of the leadership

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	12 Jan 2024 07:36
Last Modified:	12 Jan 2024 07:36
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209344

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aprillia Maharani S.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item