Analisis Yuridis Post Bidding Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Rahmawati, Annisa Nur and Prof. Dr. Sukarmi, S.H., M. Hum. and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H (2023) Analisis Yuridis Post Bidding Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Post Bidding yang dilakukan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi salah satu indikator dalam pemenuhan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan pertimbangan KPPU mengenai Post Bidding sebagai salah satu bentuk pelanggaran persaingan usaha pada putusan KPPU. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan Post Bidding pada Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah di Indonesia terkait dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? (2) Bagaimana analisis pertimbangan Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Putusan KPPU Nomor 15/KPPUL/2020 berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis yang dilakukan dengan memperhatikan satu peraturan hukum dengan peraturan perundang-undangan lain. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Post Bidding diindikasikan sebagai salah satu pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu mengenai persekongkolan tender, hal ini dikarenakan Post Bidding tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yaitu prinsip transparansi, bersaing, dan adil/tidak diskriminatif, terutama adanya asymmetric information yang hanya ditujukan pada pihak-pihak yang diatur sedemikian rupa untuk menjadi pemenang tender. Majelis KPPU dalam menentukan Post Bidding pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 dan Nomor 15/KPPUL/2020 didasarkan pada unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22. Maka, dapat disimpulkan bahwa Post Bidding sebagai pelanggaran Pasal 22 harus memenuhi unsur-unsur persekongkolan tender, namun untuk menentukan suatu tindakan merupakan Post Bidding ditentukan terutama dalam unsur waktu terjadinya. KPPU sebaiknya memperjelas terkait mekanisme serta ruang lingkup pelarangan Post Bidding dalam Pengadaan Barang/Jasa agar tercipta kepastian hukum pada KPPU dalam menilai suatu indikasi terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	12 Jan 2024 06:30
Last Modified:	12 Jan 2024 06:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209157

Text (DALAM MASA EMBARGO) Annisa Nur Rahmawati.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item