Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi (Studi Komparasi Indonesia Dengan Uni Eropa)

Taqqiya, Annisa Gema and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H and Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H (2023) Urgensi Pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi (Studi Komparasi Indonesia Dengan Uni Eropa). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah terkait diperlukannya dibentuk lembaga pelindungan data pribadi sebagai wujud penyelenggaraan pelindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ketiadaan lembaga pelindungan data mengakibatkan proteksi data pribadi bisa dikatakan berada sepenuhnya pada inisiatif dari pengendali dan prosesor data karena kurangnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan data pribadi dan penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagai wujud penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana rekomendasi pembentukan kelembagaan berdasarkan studi perbandingan dengan kelembagaan pada General Data Protection Regulation (GDPR) di UNI Eropa? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan metode penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat ketidak lengkapan pengaturan mengenai lembaga pelindungan data pribadi pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Urgensi keberadaan lembaga pelindungan data pribadi melihat bahwa fungsi dan peran lembaga pelindungan data pribadi yang sangat krusial dalam penerapan UU PDP di Indonesia. Peran krusial yang dipegang oleh lembaga ini yaitu fungsi pengawasan penyelenggaraan pelindungan data pribadi, memfasilitasi penyampain pengaduan terkait dugaan pelanggaran UU PDP dan menjatuhkan sanksi administratif. Oleh karena itu, alternatif solusi yang disarankan oleh penulis dengan menambahkan pasal mengenai indenpendensi; menambahkan prasyarat indenpendensi lembaga pelindungan data pribadi pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan menambahkan ketentuan mengenai kualifikasi setiap anggota lembaga pelindungan data pribadi. SUMMAR

English Abstract

In this research, the author raises issues related to the need to form a personal data protection institution as a form of implementing personal data protection as mandated in Article 58 of the Personal Data Protection Act. The absence of a data protection agency means that personal data protection can be said to be entirely at the initiative of data controllers and processors due to a lack of oversight of the implementation of personal data protection and administrative law enforcement against violations of the PDP Law. This research is motivated by the rampant cases of personal data leaks involving the government. Based on this, this research raises the following problem formulation: (1) What is the urgency of establishing a personal data protection institution as a form of implementing personal data protection in accordance with the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? (2) What are the recommendations for establishing an institution based on a comparative study with institutions in the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union? Then the writing of this research uses the normative juridical method with the statutory approach (statute approach), comparative approach (comparative approach) and conceptual approach (conceptual approach). Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation and comparative interpretation methods. From the results of the research using the above method, the authors obtained answers to existing problems that there were incomplete arrangements regarding personal data protection institutions in the Personal Data Protection Act. The urgency of the existence of a personal data protection agency sees that the function and role of a personal data protection agency is very crucial in the implementation of the PDP Law in Indonesia. The crucial role held by this institution is the oversight function of the implementation of personal data protection, facilitating the submission of complaints regarding alleged violations of the PDP Law and imposing administrative sanctions. Therefore, alternative solutions are suggested by the author by adding an article regarding independence; adding the prerequisites for the independence of personal data protection agencies to the Personal Data Protection Act and adding provisions regarding the qualifications of each member of the personal data protection agency.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	12 Jan 2024 06:21
Last Modified:	12 Jan 2024 06:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209110

Text (DALAM MASA EMBARGO) Annisa Gema Taqqiya.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item