Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Penetapan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2017/Pt.Dki)

Parsaoran, Andrew Daniel and Dr. Prija Djatmika, S.H.,MS. and Eny Harjati, S.H., M.Hum (2023) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Membatalkan Penetapan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Tpk/2017/Pt.Dki). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang terdakwa kasus korupsi yang telah ditetapkan sebagai justice collaborator oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun pada putusan banding, penetapan tersebut dibatalkan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim merupakan pendapat dari hakim itu sendiri yang memengaruhi suatu putusan. Baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang mengandung keadilan serta kepastian hukum yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Karya tulis ini menguat suatu rumusan masalah yaitu; (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan penetapan terdakwa korupsi sebagai Justice collaborator? Dan (2) Apakah impliksi hukum dari dibatalkannya penetapan terdakwa sebagai Justice Collaborator?. Penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum yang ditulis dalam skripsi ini penulisin menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini diamati oleh penulis menggunakan metode tersebut, Sehingga penulis dapat jawaban atas permasalahan pecabutan status Justice Collaborator. Terkadang saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, Hakim dapat menyimpulkan dengan baik apabila saksi koperatif dalam kasus tersebut maka dari itu kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.v

English Abstract

In this Thesis, the author raises the issue of the defendant in the corruption case who has been appointed as a justice collaborator by the Corruption Eradication Commission, but in the appeal decision, the determination was canceled by the panel of judges. The judge's consideration is the opinion of the judge himself which influences a decision. Whether something is good or bad in order to provide a decree or decision that contains justice and legal certainty that can be used as the basis for deciding a case. This paper strengthens a formulation of the problem namely; (1) What is the juridical analysis of the basis for the judge's considerations in canceling the determination of the corruption accused as a Justice collaborator? And (2) What are the legal implications of canceling the defendant's appointment as a Justice Collaborator? In writing this thesis, the writer uses the Normative Juridical research method with statue approach and case approach. Legal materials written in this thesis are written using primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The results of this study were observed by the authors using this method, so that the authors received answers to the problem of revoking the Justice Collaborator's status. Sometimes witnesses have more value than other evidence. In the investigation stage until evidence before the trial court, the Judge can conclude well that if the witness is cooperative in the case, therefore the position of the witness is very important, even in practice it is often a determining factor and success in disclosing a case, because it can provide "witness testimony" which is placed as the first of the five valid pieces of evidence as stipulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 07:21
Last Modified:	11 Jan 2024 07:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208459

Text (DALAM MASA EMBARGO) ANDREW DANIEL PARSAORAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item