Pertanggungjawaban Yuridis Dan Ekonomis Kejaksaan Terhadap Kerusakan Barang Bukti (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Wicaksono, Ananda Kukuh and Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S and Fines Fatimah, S.H., M.H (2023) Pertanggungjawaban Yuridis Dan Ekonomis Kejaksaan Terhadap Kerusakan Barang Bukti (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset pada karena dianggap terjadi kekosongan hukum pada bentuk pertanggungjawaban kerusakan barang bukti sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan. Sedangkan pada KUHAP tertulis bahwa pengelolaan barang bukti sitaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mengingat barang bukti sitaan yang harus dikembalikan kepada pemilik atas putusan hakim. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana tata cara Kejaksaan melalui Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dalam pengelolaan barang bukti sitaan khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Malang? (2) Bagaimana langkah Kejaksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban yuridis dan ekonomis terhadap barang bukti sitaan yang hilang atau rusak? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode sosio-yuridis yaitu menekankan penelitian antara kesesuaian peraturan hukum dengan penerapan di lapangan secara empiris dengan cara meneliti langsung ke objeknya. Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yakni dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari observasi lapangan maupun hasil wawancara lapangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa memang benar adanya kekosongan hukum pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset dalam hal bentuk pertanggungjawaban kerusakan barang bukti sitaan yang di kelola oleh Kejaksaan yang pada pengaturannya hanya menjelaskan terkait dengan mekanisme pengelolaan barang bukti sitaan saja.

English Abstract

n this thesis, the author raises the problem of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Attorney General's Regulation Number Per 027/A/JA/10/2014 Concerning Guidelines for Asset Recovery in because it is considered that there is a legal vacuum in the form of liability for damage to confiscated evidence administered by the Attorney General. Whereas in the Criminal Procedure Code it is written that the management of confiscated evidence must be carried out as well as possible considering the confiscated evidence must be returned to the owner upon a judge's decision. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What are the procedures for the Prosecutor's Office through the Section for Management of Evidence and Confiscated Goods in managing confiscated evidence, especially at the Malang City District Attorney's Office? (2) What are the steps of the Attorney General's Office as a form of juridical and economic responsibility for lost or damaged confiscated evidence?Then the writing of this thesis uses the normative juridical method, namely the Statute Approach, the Comparative Approach, and the Conceptual Approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using the method of grammatical purification, systematic recovery, and theological recovery. Then the writing of this thesis uses the socio-juridical method, namely emphasizing research between the suitability of legal regulations and their application in the field empirically by examining directly to the object. Primary, secondary, and tertiary data obtained by the author will be analyzed using descriptive analytical methods, namely by providing an overview of the problems obtained from field observations and field interview result. From the results of the research using the method above, the authors obtained answers to the existing problems that there is indeed a legal vacuum in the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Attorney General's Regulation Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning Guidelines Asset Recovery in terms of liability for damage to confiscated evidence managed by the Attorney General's Office, which only explains the mechanism for managing confiscated evidence.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 06:35
Last Modified:	11 Jan 2024 06:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208348

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ananda Kukuh Wicaksono.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item