Pembangunan Infrastruktur Militer Oleh Cina Di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina Berdasarkan Hukum Laut Internasional

Dhiana Puspitawati, S.H., LL.M., Ph,D and Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M (2023) Pembangunan Infrastruktur Militer Oleh Cina Di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina Berdasarkan Hukum Laut Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Di dalam skripsi ini, penulis meneliti mengenai legalitas aktivitas militer asing di ZEE negara lain khususnya pembangunan infrastruktur militer oleh Cina di Mischief Reef yang merupakan bagian dari ZEE Filipina. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh pembangunan pulau buatan dan infrastruktur militer di atasnya oleh Cina di ZEE Filipina, meskipun PCA telah menghasilkan putusan pada 12 Juli 2016 tentang Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina. Selain itu, terdapat kekaburan ketentuan hukum mengenai aktivitas militer di dalam hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, yaitu pada pasal 58. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana legalitas pembangunan infrastruktur militer asing di zona ekonomi eksklusif negara lain berdasarkan hukum laut internasional; dan (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Filipina terkait pembangunan infrastruktur militer asing oleh Cina di Mischief Reef berdasarkan hukum laut internasional. Skripsi ini menggunakan metode yurids normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal. Pasal 58 UNCLOS mengandung frasa ―other internationally lawful uses of the sea‖ yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh negara asing di ZEE sebuah negara pantai. Frasa tersebut memiliki makna yang luas sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda oleh negara-negara yang memiliki kepentingannya masing-masing. Legalitas aktivitas militer asing di ZEE negara lain masih bersifat kabur, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai pembangunan infrastruktur militer yang dilakukan oleh Cina di Mischief Reef yang berada di ZEE Filipina. Ketentuan hukum mengenai legalitas aktivitas militer asing di ZEE negara lain, termasuk pembangunan infrastruktur militer masih bersifat kabur. Filipina telah menjalankan upaya hukum dengan mengajukan sengketa Laut Cina Selatan dengan Cina kepada PCA, namun Cina mengecualikan pasal 298 UNCLOS tentang compulsory dispute settlement procedures UNCLOS melalui deklarasi yang dibuatnya teradap UNCLOS pada tahun 2006. Upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh oleh Filipina untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina adalah melalui metode penyelesaian sengketa non-litigasi seperti negosiasi, mediasi atau konsiliasi. Filipina juga dapat meminta advisory opinion atau pendapat nasehat kepada ITLOS.

English Abstract

In this thesis, the author examines the legality of foreign military activities in other countries' EEZ, especially the construction of military infrastructure by China on Mischief Reef which is part of the Philippine EEZ. This problem is motivated by the construction of artificial islands and military infrastructure on them by China in the Philippine EEZ, even though the PCA has resulted in a decision on July 12, 2016 regarding the South China Sea between China and the Philippines. In addition, there is a blurring of legal provisions regarding military activities in international law, especially UNCLOS 1982, namely in article 58. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is: (1) How is the legality of building foreign military infrastructure in other countries' exclusive economic zones based on international law of the sea; and (2) How legal efforts can be taken by the Philippines regarding the construction of foreign military infrastructure by China on Mischief Reef based on international law of the sea. This thesis uses a normative juridical method with a statutory, historical and contextual approach. Primary and secondary sources of law obtained by the authors were analyzed using systematic and grammatical interpretation techniques. Article 58 UNCLOS contains the phrase "other internationally lawful uses of the sea" which regulates the rights owned by foreign countries in the EEZ of a coastal country. This phrase has a broad meaning, causing different interpretations by countries that have their own interests. The legality of foreign military activities in the EEZ of other countries is still unclear, causing the power of law. In this thesis the author discusses the construction of military infrastructure carried out by China on Mischief Reef which is in the Philippine EEZ. The legal provisions regarding the legality of foreign military activities in other countries' EEZs, including the development of military infrastructure, are still unclear. The Philippines has carried out legal efforts by submitting the South China Sea dispute with China to PCA, but China excluded article 298 of UNCLOS concerning UNCLOS compulsory dispute settlement procedures through the declaration it made against UNCLOS in 2006. Other legal remedies that can be taken by the Philippines to resolve disputes with China are through non-litigation dispute resolution methods such as negotiation, mediation or conciliation. Philippines can also ask ITLOS for advisory opinion or advice.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 04:34
Last Modified:	11 Jan 2024 04:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208277

Text (DALAM MASA EMBARGO) Amalia Farah Rosa Fadhilah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item