Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Terms And Services Jasa Transportasionline

NUGRAHA PRATAMA SEPTIANSYAH GUSTI and Ratih Dheviana Puru Hitanngtyas, S.H., LL.M and Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn (2018) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Terms And Services Jasa Transportasionline. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pengalihan tanggungjawab dalam suatu klausula baku pada umumnya disebut dengan klausula eksenorasi, dimana sebagaimana diuraikan dalam paragraph sebelumnya bahwa terdapat beberapa contoh klausula eksenorasi dalam terms and services aplikasi penyedia jasa transportasi online yang mana dalam penelitian ini Penulis akan memfokuskan terhadap GO-JEK, permasalahan yang timbul adalah mengenai keberlakuan dari terms and services tersebut yaitu sebagai sebuah perjanjian baku atau hanya sebagai ketentuan tertulis yang dibuat melalui media elektronik oleh pihak penyedia jasa transportasi online GO- JEK yang dalam hal ini juga bertindak sebagai penyedia aplikasi saja. Permasalahan mengenai keberlakuan terms and services tersebut akan berdampak pada dilarang atau tidaknya klausula eksenorasi untuk diterapkan dalam terms and services aplikasi GO-JEK tersebut, kedepannya permasalahan ini akan berdampak pula pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi GO-JEK. Melalui Penelitian hukum yuridis normatif yangmerupakan sebuah penelitian yang berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas-asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan suatu permasalahan tertentu. Peneliti mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penggunaan klausula eksonerasi dalam Terms and Services yang disediakan oleh penyedia jasa transportasi GO-JEK? Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi dalam terms and services dari aplikasi penyedia jasa transportasi online GO-JEK adalah dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif lebih menitik beratkan kepada pembuatan aturan guna mencegah terjadinya pelanggaran. Aturan yang terdapat guna melakukan pencegahan terhadap adanya klausula eksonerasi adalah Pasal 18 Undang-Undang Perindungan Konsumen. Selanjutnya larangan ini akan berhubungan dengan Pasal 1320 KUHPerdata khususnya syarat kausa halal dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian pengangkutan secara online. Dengan dilanggarnya syarat kausa halal yang merupakan syarat objektif dari sahnya perjanjian ini, maka mengakibatkan perjanjian pengangkutan secara online dalam bentuk terms and services aplikasi GO-JEK ini batal demi hukum sehingga menghilangkan hak yang awalnya akan diterima dengan adanya perjanjian, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan para pihak akan kembali ke keadaan pada saat perjanjian pengangkutan online tersebut belum dibuat. Sehingga implikasi dari perlindungan hukum secara prefentif ini dapat dilakukan dengan cara penyesuaian pada bentuk terms and services dengan cara perubahan, penghapusan, dan/atau penambahan. Sedangkan perlindungan represif yang lebih memfokuskan kepada pembalasan dari perbuatan merugikan pihak lain yang dibebankan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlindungan represif dapat dilakukan dengan pemberian sanksi baik sanksi administratif yaitu berupa teguran tertulis, denda, sampai dengan pencabutan ijin untuk beroperasi kepada pihak penyedia jasa transportasi online GO-JEK juga dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada pihak pengguna jasa yang merasa dirugikan dengan adanya kesalahan yang tidak tertanggung akibat dari adanya klausula eksonerasi.

English Abstract

The transfer of responsibility in a standard clause is generally referred to as an exenoration clause, where as described in the previous paragraph that there are several examples of exclusion clauses in the terms and services of online transportation service provider applications, which in this study the author will focus on GO-JEK, the problems that arise is about the validity of the terms and services, namely as a standard agreement or only as a written provision made through electronic media by the online transportation service provider GO-JEK, which in this case also acts as an application provider only. Problems regarding the applicability of these terms and services will have an impact on whether or not the exenoration clause is applied in the terms and services of the GO-JEK application, in the future this problem will also have an impact on the legal protection provided to users of GO-JEK transportation services. Through normative juridical legal research, which is a research in the form of an inventory of applicable laws, to seek the principles of these laws, so this research seeks to make legal findings that are in accordance with a particular problem. The researcher raises the problem formulation, namely how is the legal protection for consumers related to the use of the exonation clause in the Terms and Services provided by GO-JEK transportation service providers?. The results of this study state that the legal protection for service users who are disadvantaged due to the exoneration clause in the terms and services of the GO-JEK online transportation service provider application is through preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection focuses more on making rules to prevent violations. The rules that exist to prevent the existence of an exonation clause are Article 18 of the Consumer Protection Law. Furthermore, this prohibition will relate to Article 1320 of the Civil Code, especially the terms of halal causes in an agreement, including online transportation agreements. With the violation of the halal causal conditions which are the objective conditions of the validity of this agreement, the online transportation agreement in the form of terms and services for the GO-JEK application is null and void, thereby eliminating the rights that will initially be received with the agreement, as well as the obligations that must be carried out by the parties to the agreement. Thus it can be said that the position of the parties will return to the state when the online transportation agreement was not made. So that the implications of this preventive legal protection can be made by adjusting the form of terms and services by means of amendments, deletions, and / or additions. Meanwhile, repressive protection that focuses more on retaliation for actions that harm other parties is imposed on certain parties. In this case, the author believes that repressive protection can be carried out by imposing administrative sanctions, namely in the form of written warnings, fines, to revocation of permits to operate to the online transportation service provider GOJEK as well as the obligation to make compensation payments to service users. who feel aggrieved by an error that is not covered as a result of the exonation clause.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	15 Jan 2024 03:17
Last Modified:	15 Jan 2024 03:17
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208268

Text (DALAM MASA EMBARGO) 208268 NUGRAHA PRATAMA S GUSTI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item