Konstruksi Konsep Penganggaran Pemerintah Daerah Berbasis Pancasila.

Firmansyah, Rizky and Prof. Eko Ganis Sukoharsono, S.E., M.Com. (Accy), M.Com-Hons, Ph.D and Dr. Rosidi,, S.E., M.M., Ak. and Dr. Zaki Baridwan,, SE., MSi., Ak (2023) Konstruksi Konsep Penganggaran Pemerintah Daerah Berbasis Pancasila. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konstruksi konsep penganggaran pemerintah daerah berbasis Pancasila. Konstruksi ini dilakukan atas dasar kritik terhadap penganggaran yang ada saat ini yang melihat penganggaran hanya sebagai sebuah alat semata dan tidak berbasis pada ideologi. Pandangan ini menjadikan sistem penganggaran yang ada kering akan nilai-nilai ideologi bangsa yang berlandaskan pada jiwa pancasila. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat sulit untuk dicapai. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan teori tindakan komunikatif Habermas. Tindakan yang diarahkan oleh norma-norma yang disepakati bersama berdasarkan pada nilai kebenaran, kejujuran, ketepatan dan komprehensif. Pancasila menjadi representasi dari teori tindakan Habermas yang telah menjadi kesepakatan bersama dan ideologi bangsa. Nilai dari lima sila Pancasila menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Enam informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aparat pemda Provinsi Gorontalo, ahli/ akademisi di bidang Pancasila dan sektor publik, serta perwakilan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) menemukan realitas penganggaran pemda saat ini masih jauh dari cita-cita Pancasila. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi penganggaran, tidak ada keterbukaan ruang publik, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan menjadi pasif dan sulit tercapai maksimal. Pemerintah daerah pun dikunci dengan urusan wajib dari pemerintah pusat yang harus dijalankan, sekalipun urusan tersebut belum dibutuhkan masyarakat saat ini, (2) menemukan cita-cita penganggaran pemerintah daerah. Hakikat penganggaran pemda adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penganggaran yang berkeadilan menjadi harapan bangsa. Penganggaran dipandang sebagai suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum kepada rakyat dan Tuhan. Anggaran menjadi alat pemersatu dan berperikemanusiaan serta mengutamakan pada musyawarah, (3) menghasilkan konsep penganggaran pemerintah daerah berbasis pancasila, yaitu sebagai kerangka dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui prinsip gotong royong berdasar pada nilai amanah (sebagai perwujudan sila pertama), kemanusiaan (sebagai perwujudan sila kedua), persatuan (sebagai perwujudan sila ketiga), musyawarah (sebagai perwujudan sila keempat), dan berkeadilan (sebagai perwujudan sila kelima) dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

English Abstract

This study aims to produce a construction of the Pancasila-based local government budgeting concept. This construction is carried out on the basis of criticism of the current budget which sees budgeting only as a tool and not based on ideology. This view makes the existing budgeting system dry of the nation's ideological values which are based on the Pancasila spirit. In the end, social welfare is difficult to achieve. This study uses a critical paradigm with Habermas communicative action theory. Actions are directed by mutually agreed norms based on the values of truth, honesty, accuracy and comprehensiveness. Pancasila is a representation of Habermas' theory of action which has become a collective agreement and ideology of the nation. The value of the five precepts of Pancasila becomes the analytical knife in this study. The six informants used in this study included government officials from the Gorontalo Province, experts/ academics in the field of Pancasila and the public sector, and community representatives. The results of this study are (1) finding that the current reality of regional government budgeting is still far from the ideals. Starting from planning to budgeting evaluation, there is no openness of public space, either between the central government, regional government or the community, so that community involvement in the planning process becomes passive and it is difficult to achieve maximum. Regional governments are also locked in with mandatory affairs from the central government that must be carried out, even though these affairs are not needed by the community at this time, (2) find the ideals of local government budgeting. The essence of local government budgeting is to achieve social welfare. Fair budgeting is the hope of the nation. Budgeting is seen as a mandate that must be accountable to God. The budget becomes a unifying and humanitarian tool and prioritizes deliberation, (3) produces the concept of regional government budgeting based on Pancasila, namely as a basic framework for meeting community needs through the principle of mutual cooperation based on the value of the mandate (as the embodiment of the first moral principle), humanity (as the embodiment of the second moral principle), unity (as the embodiment of the third moral principle), deliberation (as the embodiment of the fourth moral principle), and justice (as the embodiment of the fifth moral principle) in achieving social welfare.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	0623020051
Uncontrolled Keywords:	Penganggaran Pemerintah Daerah, Pancasila, Keadilan, Kesejahteraan.
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Unnamed user with username nova
Date Deposited:	11 Jan 2024 03:45
Last Modified:	11 Jan 2024 03:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208130

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rizky Firmansyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item