Kewenangan Penyidik Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemeriksaan Harta Kekayaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Alvionita, Feny (2017) Kewenangan Penyidik Tentara Nasional Indonesia Dalam Pemeriksaan Harta Kekayaan Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai konflik kewenangan yang terjadi antara penyidik Tentara Nasional Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan harta kekayaan anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana hal ini dilatarbelakangi oleh kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Serma BW pada tahun 2013. Pada kasus tersebut, Badan Narkotika Nasional selaku penyidik tindak pidana asal dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bersedia menyerahkan barang bukti berkaitan dengan informasi harta kekayaan dan rekening yang telah diblokir kepada penyidik Tentara Nasional Indonesia. Padahal, pengadilan militer berwenang untuk mengadili segala tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah penyidik Tentara Nasional Indonesia memiliki kewenangan dalam pemeriksaan harta kekayaan angota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konsep (Conseptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan sistematis yang dilakukan dengan cara melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yakni penyidik Tentara Nasional Indonesia tidak memiliki kewenangan di dalam pemeriksaan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh anggota TNI karena tidak disebutkan secara eksplisit bahwa penyidik Tentara Nasional Indonesia berhak di dalam melakukan pemeriksaan harta kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu penulis berharap agar segera dilakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer khususnya berkaitan dengan kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia agar kiranya dapat dikerucutkan lagi dengan cara membatasi bentuk tindak pidana yang menjadi kewenangannya dalam mengadili agar tidak membuka adanya penafsiran-penafsiran yang dikhawatirkan dapat menyimpang dari tujuan dibentuknya suatu aturan serta tidak membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk berbuat sewenang-wenang karena tidak adanya limitasi wewenang itu sendiri.

English Abstract

In this thesis, the author raised concerns regarding conflicts of authority that took place between investigators Indonesian Armed Forces and the National Narcotics Board relating to the authority of examination wealth members of the Indonesian Armed Forces perform Money Laundering Act where it is motivated by the case of Money Laundering derived from narcotic crime committed by Sergeant BW in 2013. in that case, the National narcotics Agency as investigators of predicate offenses in the investigation of Money Laundering is not willing to give evidence relating to the assets and account information that has been blocked to the investigators of the Indonesian National Army , In fact, the military court is authorized to prosecute all criminal offenses committed by members of the Indonesian National Army. Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: Is the Indonesian National Army investigator has the authority in the examination wealth Indonesian National Army members who do Laundering Money? Then the writing of this paper using normative juridical approach to legislation (Statue Approach) and the approach to the concept (Conseptual Approach). Primary legal materials, secondary and tertiary obtained by the author will be analyzed using analytical techniques and systematic grammatical interpretation is done by looking at the relationship between rules in a legislation interdependent. From the results of research by the method above, the authors obtain answers to existing problems that investigators Indonesian Army has no authority in the examination of the assets in Money Laundering committed by members of the military because it is not mentioned explicitly that investigators Indonesian Armed Forces are entitled in the inspections wealth in Money Laundering. Therefore, the authors hope that the imminent revisions or amendments to the Law on Military Justice dealing specifically with jurisdiction to try offenses committed by members of the Indonesian Armed Forces that would be pursed again by limiting form of a criminal offense under its authority to adjudicate from opening their interpretations feared could deviate from the purpose of establishing a rule and did not open the gap for certain parties to act arbitrarily in the absence of a limitation of authority itself.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FH/2017/124/057105341
Uncontrolled Keywords:	MONEY LAUNDERING CRIME - NATIONAL ARMY UNVESTIATION INDONESIA, MONEY LAUNDERING INVESTIGATION
Subjects:	300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 8 Specific crimes and classes of crime (Business, financial, professional offenses)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Dra. Widia Permana., S.Sos., MAB.
Date Deposited:	05 Sep 2017 02:08
Last Modified:	05 Oct 2020 07:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2074

Text Feny Alvionit.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item