Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Berdasarkan Perspektif Keadilan

Azhar, Aldiva Nurrizki and Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H and Solehuddin, S.H., M.H (2023) Tinjauan Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasca Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Berdasarkan Perspektif Keadilan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan memperhatikan bahwa salah satu diantara kejahatan yang terorganisir ialah tindak pidana korupsi. Sanksi pemidanaan terhadap pelanggaran menjadi penting agar diberikannya efek jera terhadap pelaku dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara serius dalam memberantas korupsi. Sanksi pemidanaan berpengaruh terhadap diperolehnya keadilan bagi korban korupsi baik itu negara maupun masyarakat. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat dengan dengan tujuan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku korupsi. Namun barubaru ini pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dimana dalam perundang-undangan tersebut salah satunya membahas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Namun perubahan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang ini menuai kritik. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut yakni, pertama apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah memenuhi prinsipprinsip keadilan, kedua bagaimanakah sistem pemidanaan yang sesuai prinsip keadilan dan seharusnya diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukumnya yakni melalui studi kepustakaan. Sehingga penulis mendapatkan hasil dari penelitian ini yakni keberadaan tindak pidana korupsi dalam KUHP dengan mengatur ulang terkait pemidanaannya dianggap tidak perlu dan tidak memenuhi prinsip keadilan. Hal ini juga menghilangkan eksistensi kekhususan dari tindak pidana korupsi dan menimbulkan banyak permasalahan dari berbagai elemen masyarakat.

English Abstract

The background for writing this thesis is to notice that one of the organized crimes is corruption. Criminal sanctions for violations are important in order to give a deterrent effect to perpetrators and show the public that the state is serious about eradicating corruption. Criminal sanctions have an effect on obtaining justice for victims of corruption, both the state and society. Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes was made with the aim of giving strict sanctions to every perpetrator of corruption. However, recently the Indonesian government passed Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Where in the legislation, one of them discusses the punishment of perpetrators of corruption. However, changes to the provisions contained in this law have drawn criticism. The formulation of the problem based on this background is, firstly, does the punishment for perpetrators of corruption in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code fulfill the principles of justice, secondly, what is the punishment system that is in accordance with the principles of justice and should be applied to perpetrators of corruption. In answering the formulation of the problem, the author uses a normative juridical research method with a statutory approach. The legal materials used include primary and secondary legal materials with legal material tracing techniques, namely through library research. So that the authors get the results of this study, namely the existence of criminal acts of corruption in the Criminal Code by rearranging related punishments is deemed unnecessary and does not meet the principle of justice. This also eliminates the existence of specificity from criminal acts of corruption and creates many problems from various elements of society

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	10 Jan 2024 03:34
Last Modified:	10 Jan 2024 03:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/207180

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aldiva Nurrizki Azhar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item