Febrilyanti, Alda Putri and Dr. Istislam, S.H., M.Hum. and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H (2023) Implementasi Pasal 167 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Perizinan Industri Tas Dan Koper Di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Implementasi Pasal 167 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Perizinan Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyak ditemukan pelaku usaha industri tas dan koper yang ada di Kecamatan Tanggulangin kurang memahami atau tidak mengetahui tentang penyelenggaraan izin usaha berbasis risiko melalui sistem online singgle submission (OSS), sehingga mereka tidak mendaftarkan usahanya melalui sistem tersebut. Pada ayat (1) dimana seharus nya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS. Bedasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana efektivitas implementasi Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Perizinan Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? (2) Apa hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menegakkan pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terhadap Perizinan Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo? Kemudian penulis menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer serta sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptifix dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Bedasarkan hasil penelitian, bahwa Implemetasi Pasal 167 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko terhadap Perizinan Industri Tas dan Koper di Kecamatan Tanggulangin belum efektif. Ditunjukkan dengan faktor aparatur penegak hukum, dimana tidak ada staff khusus dari DPMPTSP untuk mengingatkan pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS. Kemudian pelaku usaha industri tas dan koper tidak mendapat sanksi apabila tidak mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS. Kedua faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai dilihat dari hambatan jaringan dan sistem OSS troubel/error pada saat digunakan, adanya penolakan persyaratan pada saat pengisian di sistem OSS yang menyebabkan lamanya penerbitan izin. Ketiga, faktor masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Ke empat, faktor budaya pelaku usaha tas dan koper di Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo masih di identikkan dengan sistem tradisional yang masih melekat dalam masyarakat Hambatan yang terjadi dalam penegakan pasal 167 ayat (1) yakni adanya penolakan persaratan yang ada di sistem dengan tidak terdeteksinya persyaratan tersebut apakah sudah terverifikasi atau belum ke dinas terkait, sehingga pelaku usaha harus datang ke tempat untuk mengkonfirmasi hal tersebut dan menyebabkan lamanya proses penerbitan izin. Kemudian pada saat menggunakan sistem OSS troubel/error. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak DPMPTSP untuk menanggulangi hambatan tersebut dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik serta berpedoman pada kebijakan yang berlaku dengan membantu pengisian data pemohon/pelaku usaha yang ada di sistem OSS, melakukan pengecekan verifikasi data kemudian menghapus data apabila terjadi verifikasi namun tidak terkonfirmasi oleh sistem sehingga pemohon dapat mengisi ulang. Upaya untuk menanggulangi hambatan lain yang muncul seperti sistem OSS mengalami trouble atau website error yakni DPMPTSP membantu sebisa mungkin, kemudian mengarahkan langsung ke BKPM jika sistem OSS troubel/error karena BKPM yang memiliki kewenangan terhadap p
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to the Implementation of Article 167 Paragraph (1) Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing for Bag and Suitcase Industry Licensing in Tanggulangin District. The choice of theme was motivated by the fact that many business actors in the bag and luggage industry in Tanggulangin District did not understand or did not know about the implementation of risk-based business licenses through the online single submission (OSS) system, so they did not register their businesses through the system. In paragraph (1) where the implementation of risk-based business licensing should be carried out electronically and integrated through the OSS system. Based on this, the authors raise the formulation of the problem, namely: (1) How is the effectiveness of the implementation of Article 167 paragraph (1) Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing for Bag and Suitcase Industry Licensing in Tanggulangin District, Sidoarjo Regency? (2) What are the obstacles and efforts made in enforcing article 167 paragraph (1) Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing for Bag and Suitcase Industry Licensing in Tanggulangin District, Sidoarjo Regency? Then the author uses a type of socio-legal research with a sociological juridical approach. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis techniques by presenting the data obtained from interviews and then analyzing it to produce a conclusion.xi Based on the results of the research, the Implementation of Article 167 Paragraph (1) of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Licensing for Licensing for the Bag and Luggage Industry in the Tanggulangin District has not been effective. Shown by the factor of law enforcement officials, where there is no special staff from DPMPTSP to remind business actors who do not register their business through the OSS system. Then the bag and luggage industry business actors do not receive sanctions if they do not register their business through the OSS system. The two factors are inadequate facilities and facilities, seen from network barriers and the OSS system, trouble/error when used, the rejection of requirements when filling in the OSS system which causes a long time for issuing permits. Third, the factor of people who are less aware of the law. Fourth, the cultural factor of the bag and suitcase business actors in Tanggulangin District, Sidoarjo Regency is still identified with the traditional system that is still inherent in society. Obstacles that occur in enforcing Article 167 paragraph (1) namely the rejection of the requirements in the system with the undetected requirements whether they have been verified or not to the relevant agency, so that business actors have to come to the place to confirm this and cause a lengthy process for issuing permits . Then when using the OSS system there are problems/errors. The efforts made by DPMPTSP to overcome these obstacles by providing the best service and guided by applicable policies by helping to fill in data on applicants/business actors in the OSS system, checking data verification then deleting data if verification occurs but is not confirmed by the system so that the applicant can refill. Efforts to overcome other obstacles that arise, such as the OSS system experiencing trouble or website errors, namely DPMPTSP help as much as possible, then direct it to BKPM if the OSS system is problematic/error because BKPM has the authority to repair the OSS system.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 052301 |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Samuri |
Date Deposited: | 10 Jan 2024 03:24 |
Last Modified: | 10 Jan 2024 03:24 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/207163 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Alda Putri Febrilyanti.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (7MB) |
Actions (login required)
View Item |