Tingkat Aset Komunitas dan Perolehan Hak Lembaga Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH Ngudi Waluyo) Dalam Program.

Rifqi Raynanda, Muhammad and Prof. Dr. Ir. Yayuk Yuliati,, MS. and Dr. Mofit Jamroni,, S.Pt., M.Si. (2023) Tingkat Aset Komunitas dan Perolehan Hak Lembaga Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH Ngudi Waluyo) Dalam Program. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

RINGKASAN MUHAMMAD RIFQI RAYNANDA. 195040107111123. Tingkat Aset Komunitas dan Perolehan Hak Lembaga Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH Ngudi Waluyo) Dalam Program . Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS. Sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Mofit Jamroni, S.Pt., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping. Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan Pemasalahan hutan ini perlu adanya pengolaan dan pengawasan untuk Kawasan suaka dan kawasan pelestarian alam (Rahmah et al., 2019). Maka dari itu, perlunya pembangunan yang harus di kelola sedemikian rupa hingga fungsinya dapat terpelihara sepanjang masa. Sumberdaya alam yang tidak terbaharukan harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan hasilnya selama mungkin. Sumber daya alam yang ada perlu dikelola dengan berorientasi kepada rehabilitas dan konservasi yang sudah diatur kebijakannya oleh pemerintah setempat. Pembangunan dari kehutanan ini memanfaatkan seluruh potensi sumberdaya hutan dengan keterlibatan masayarakat melalui pengembangan peluang usaha pada masyarakat yang berdomisili disekitar Kawasan hutan. Selain dari faktor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pembangunan ini nantinya dapat memberikan sebuah hak berupa pengolaan, perizinan, kemitraan melalui kegiatan perhutanan sosial. Program perhutanan sosial merupakan lanjutan dari Pengelola Hutan Bersama Masyarakat PHBM, Program ini baru dilaksanakan di tahun 2017, pentingnya di teliti agar nantinya dapat memberikan masukan atau hasil yang baru untuk penerapan program selanjutnya. Khususnya dalam lingkup kelembagaan yaitu pada aset komunitas yang rentan dikarenakan deforestrasi yang semakin meningkat yang juga berpengaruh terhadap hak-hak yang dimiliki anggota LMPSDH berupa hak garap lahan maka dari itu dilihat kefektifan dari program ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk menganalisa perbedaan aset komunitas LMPSDH Ngudi Waluyo sebelum dan sesudah adanya Program Perhutanan sosial di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. (2) Untuk Mengatahui hak apa saja yang dapat di klaim LMPSDH Ngudi Waluyo dalam Program Perhutanan Sosial di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya aset komunitas yang dimiliki LMPSDH Ngudi Waluyo memiliki perbedaan dari sebelum dan sesudah adanya program perhutanan sosial. Nilai aset SDM sebelum ada program perhutanan sosial lebih tinggi yaitu diangka 3,8 dengan kategori baik sedangkan sesudah adanya program perhutanan sosial memiliki nilai 3,5 dengan kategori sedang. Nilai aset SDA sebelum dan sesudah adanya program perhutanan sosial memiliki nilai yang sama yaitu di angka 3,1 dengan kategori sedang. Nilai aset fisik sebelum adanya program perhutanan sosial lebih tinggi yaitu diangka 3,2 dengan kategori sedang sedangkan sesudah adanya program perhutanan sosial memiliki nilai 2,3 dengan kategori buruk. Nilai aset finansial sebelum adanya program perhutanan sosial memiliki nilai 2,5 dengan kategori sedang sedangkan setelah adanya program perhutanan sosial memiliki nilai 2 dengan kategori buruk. Ini disebabkan faktor diluar berjalannya program yaitu berupa Covid – 19 yang melanda Indonesia ditambah lagi penyebaran pupuk yang bersubsidi,a adany hal ini berpotensi kepada LMPSDH Ngudi Waluyo. Hasil dari analisis perolehan hak yaitu sebanyak 18 responden dengan presentase 24% hal ini dikarenakan para petani hutan yang hidup bergantung pada lahan hutan merasa hasil yang ada di hutan adalah miliknya sendiri, padahal hutan sendiri dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat sekitarnya hanya tinggal dan memanfaatkan hasil alam yang ada untuk keperluan hidup. Hak manajemen/mengelola memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 42 Responden dengan presentase 56% hal ini sesuai dengan isi dari SK Program Perhutanan Sosial dengan :SK.5682/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017.

English Abstract

SUMMARY MUHAMMAD RIFQI RAYNANDA. 195040107111123. Level of Community Assets and Rights Acquisition of Forest Resources Management Institution (LMPSDH Ngudi Waluyo) in the Program. Supervised by Prof. Dr. Ir. Yayuk Yuliati, MS. as the Main Supervisor and Dr. Mofit Jamroni, S.Pt., M.Si. as the Co-Supervisor. Forests are conceptually juridically formulated in Article 1 Paragraph (1) of Law Number 41 of 1999 which explains that a forest is an ecosystem unit in the form of an expanse of land containing biological natural resources dominated by trees in a natural environment alliance, which is inseparable from one another. (Rahmah et al., 2019). Therefore, the need for development must be managed in such a way that its function can be maintained for all time. Non-renewable natural resources must be used as economically as possible and the results sought as long as possible. Existing natural resources need to be managed with an orientation towards rehabilitation and conservation that has been regulated by local government policies. The development of forestry utilizes all the potential of forest resources with community involvement through the development of business opportunities for communities living around the forest area. Apart from economic factors and community welfare, this development can later provide a right in the form of management, licensing, partnerships through social forestry activities. The social forestry program is a continuation of PHBM Community Forest Management, this program was only implemented in 2017, the importance of being researched so that later it can provide new input or results for the implementation of the next program. Especially in the institutional scope, namely on community assets that are vulnerable due to increasing deforestation which also affects the rights owned by LMPSDH members in the form of land cultivation rights, therefore the effectiveness of this program is examined. The objectives of this study are (1) to analyze the differences in community Subscribe to DeepL Pro to edit this document. assets of LMPSDH Ngudi Waluyo before and after the Social Forestry Program in Wungu District, Madiun Regency. (2) To find out what rights can be claimed by LMPSDH Ngudi Waluyo in the Social Forestry Program in Wungu District, Madiun Regency. The results of this study show that the community assets owned by Ngudi Waluyo LMPSDH have differences from before and after the social forestry program. The value of HR assets before the social forestry program was higher at 3.8 with a good category while after the social forestry program it had a value of 3.5 with a medium category. The value of natural resources assets before and after the social forestry program had the same value at 3.1 in the medium category. The value of physical assets before the social forestry program was higher at 3.2 in the moderate category while after the social forestry program it was 2.3 in the poor category. The value of financial assets before the social forestry program was 2.5 in the moderate category while after the social forestry program it was 2 in the poor category. This is due to factors outside the running of the program, namely in the form of Covid - 19 which hit Indonesia plus the distribution of subsidized fertilizers, this has the potential for LMPSDH Ngudi Waluyo. The results of the rights acquisition analysis are as many as 18 respondents with a percentage of 24%, this is because forest farmers who live depend on forest land feel that the results in the forest are their own, even though the forest itself is owned by the government and the surrounding community only lives and utilizes existing natural products for living purposes. Management/managing rights have the highest number, namely 42 respondents with a percentage of 56%, this is in accordance with the contents of the Social Forestry Program Decree with: SK.5682/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2017.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052304
Divisions:	Fakultas Pertanian > Agribisnis
Depositing User:	Unnamed user with username saputro
Date Deposited:	10 Jan 2024 02:16
Last Modified:	10 Jan 2024 02:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/207042

Text (DALAM MASA EMBARGO) rifqi raynanda.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item