Aviva, Akmalia and Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum. and Shinta Puspita Sari, S.H., M.H. (2023) rgensi Pengaturan Pemenuhan Bea Masuk Terhadap Barang Bawaan Penumpang Kegiatan Usaha Jasa Titip Beli. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian skripsi ini, mengangkat permasalahan pada aspek Urgensi Pengaturan Pemenuhan Bea Masuk Terhadap Barang Bawaan Penumpang Kegiatan Usaha Jasa Titip Beli. Jasa titip beli merupakan kegiatan bisnis atas jasa pembelian barang yang biasanya diperoleh setelah melakukan perjalanan ke luar daerah atau luar negeri. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini yakni pada pembebasan pajak bea masuk yang merujuk dalam Pasal 12 tentang pembebasan bea masuk dan cukai PMK No. 203/PMK.04/2017, terhadap barang bawaan penumpang yang membawa barang komersial dari kegiatan usaha jasa titip beli. Berdasarkan hal tersebut, penelitian skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap pada barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli? (2) Bagaimana pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli?. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Terhadap permasalahan hukum yang dilakukan penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban mengenai rumusan masalah urgensi atas pengaturan pemenuhan bea masuk barang Jasa Titip Beli didasari dari beberapa aspek. Pada aspek sosiologis, bahwa barang Jasa Titip Beli merupakan barang komersial yang apabila mendapatkan pembebasan bea masuk hal ini berdampak pada kerugian pajak negara serta mengakibatkan barang dari luar negeri beredar dengan harga yang lebih rendah berpengaruh terhadap penurunan minat konsumen pada industri lokal oleh UMKM di Indonesia. Pada aspek filosofis, sebagai pemenuhan dari cita – cita negara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum serta sejalan dengan konsep perekonomian nasional dan Pasal 33 bahwa perekonomian negara berdasarkan asas kekeluargaan bukan atas persaingan dan individualistis. Dalam aspek yuridis, belum adanya regulasi yang mengatur khususnya mengenai batasan-batasan dalam kegiatan usaha Jasa Titip Beli di Indonesia, regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kegiatan usaha Jasa Titip Beli yang lebih kondusif serta dinilai tidak memenuhi syarat keabsahan perjanjian pada syarat klausula halal. Sedangkan berkaitan mengenai pengaturan pemenuhan bea masuk terhadap barang bawaan penumpang kegiatan usaha Jasa Titip Beli. Pembebasan bea masuk yang kini diterapkan di Indonesia merupakan penerapan konsep Deminimus Value Threshold yang juga dilakukan sebelumnya oleh Negara Uni Eropa yang kini telah dihapus pada 2021 sebagai tanggapan terhadap penelitian yang menunjukkan bahwa batas pembebasan bea masuk di Uni Eropa yang disalahgunakan dan berpotensi terjadinya penipuan. Peniadaan terhadap konsep ini yang dapat dilanjutkan oleh Indonesia dirancang untuk melindungi produk dan bisnis lokal (UMKM), dan didorong oleh kesiapan baik SDM dan sistemnya, serta kondisi keuangan dan ekonomi dari negara. Saat ini untuk mengatasi akan hal tersebut produk dari pelaku usaha Jasa Titip Beli perlu melaporkan barang bawaannya pada Custom Declaration dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) untuk dinilai atas kewajiban pajak Bea Masuk 10% dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan pemenuhan PPN 11% dan PPh 7,5% hingga 15%.
English Abstract
In this thesis research, raising problems in the aspect of the Urgency of Regulating the Fulfillment of Import Duties on Passenger Luggage for Buying and Selling Service Business Activities. Buying and selling services are business activities for purchasing goods that are usually obtained after traveling outside the region or abroad. The problem in this thesis research is the exemption of import duty tax which refers to Article 12 concerning Import Duty and Excise Exemption PMK No. 203 / PMK.04 / 2017, for passenger luggage carrying commercial goods from purchase service business activities. Based on this, this thesis research raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of regulating the fulfillment of import duties on passenger luggage for Titip Beli Service business activities? (2) How are the arrangements for the fulfillment of import duties on passenger luggage for Titip Beli Service business activities? In this legal research using normative juridical methods with statute approach, conceptual approach and comparative approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using analytical descriptive analysis techniques. Regarding the legal problems conducted by the research with the above method, the author obtained answers regarding the formulation of the urgency problem of regulating the fulfillment of import duties on goods based on several aspects. In the sociological aspect, that Titip Beli Service goods are commercial goods which, if they get import duty exemption, this has an impact on state tax losses and results in goods from abroad circulating at lower prices, affecting the decline in consumer interest in local industries by UMKM in Indonesia. In the philosophical aspect, as a fulfillment of the ideals of the state contained in the preamble of the NRI Constitution in 1945, namely promoting general welfare and in line with the concept of the national economy and Article 33 that the country's economy is based on family principles, not on competition and individualistic. In the juridical aspect, there is no regulation that governs, especially regarding restrictions in the business activities of Titip Beli Services in Indonesia, these regulations are expected to be able to create more conducive Titip Beli Service business activities and are considered not to meet the requirements for the validity of the agreement in the terms of halal clauses. Meanwhile, regarding the arrangement of fulfilling import duties on passenger luggage, Titip Beli Service business activities. The import duty exemption that is now being applied in Indonesia is an application of the Deminimus Value Threshold concept which was also carried out previously by European Union Countries which has now been removed in 2021 in response to research showing that the import duty exemption limit in the European Union is misused and has the potential for fraud. The elimination of this concept that can be continued by Indonesia is designed to protect local products and businesses (UMKM), and is driven by the readiness of both human resources and systems, as well as the financial and economic conditions of the country. Currently, to overcome this, products from Titip Beli Service business actors need to report their luggage to the Custom Declaration and Special Goods Import Notification (PIBK) to be assessed for the tax liability of 10% Import Duty and Import Tax (PDRI) with the fulfillment of 11% VAT and 7.5% to 15% PPh.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Uncontrolled Keywords: | Urgensi, Pengaturan Pemenuhan Bea Masuk, Jasa Titip Beli |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Samuri |
| Date Deposited: | 09 Jan 2024 07:39 |
| Last Modified: | 09 Jan 2024 07:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206628 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Akmalia Aviva.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |