Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Kebebasan Hakim Dan Upaya Hukum Kasasi

Shiddiq, Ahmad and Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H and Dr. Faizin Sulistio, S.H.,LL.M (2023) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Kebebasan Hakim Dan Upaya Hukum Kasasi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” bahwa dalam menjalankan segala tugasnya tindakan pemerintah yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat harus berdasarkan hukum, tidak boleh sewenangwenang atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang ada atau yang berlaku. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung untuk menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana korupsi agar tidak terjadi disparitas tetapi dalam prakteknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh hakim sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, apakah Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perakara tindak pidana korupsi dan apakah hakim yang tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat dilakukan upaya kasasi ? Tesis ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif, pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengangkat permasalahan utama, yaitu 1) Apakah Perma 1 Tahun 2020 mengurangi kebebasan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi ? 2) Apakah putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang tidak menerapkan Perma 1 Tahun 2020 dalam pertimbangan hukumnya dapat dijadikan objek kasasi? Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengurangi kebebasan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum suatu putusan perkara tindak pidana korupsi karena pada dasarnya kebebasan hakim tidak bersifat absolut, dalam artian hakim memutus suatu perkara apabila terdapat peraturan perundangundangan yang jelas maka wajib mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, karena sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak menjadi pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi dapat menjadi alasan terdakwa atau penuntut umum untuk melakukan upaya hukum kasasi karena berdasarkan Pasal 253 ayat (1) salah satu alasan melakukan upaya hukum kasasi yaitu “suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya” karena kedudukan Perma dalam peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

English Abstract

The State of Indonesia is a country of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads "Indonesia is a State of Law" that in carrying out all its duties the actions of the government consisting of the executive, legislative and judicative as well as society must be based on law, may not be arbitrary or deviate from existing or applicable laws and regulations. The Supreme Court stipulates Supreme Court Regulations to serve as guidelines for judges in deciding corruption crimes so that disparities do not occur, but in practice these Supreme Court Regulations are not fully implemented by judges as a judge's consideration in their decisions. Based on this background, does the Supreme Court Regulation reduce the freedom of judges in deciding corruption cases and can judges who do not apply the Supreme Court Regulations be subject to cassation? This thesis is a juridical-normative research, the approach used in this is a statutory approach. This research raises the main issues, namely 1) Does Perma 1 of 2020 reduce the freedom of judges in deciding corruption cases? 2) Can a court decision on corruption that does not apply Perma 1 of 2020 in its legal considerations be used as the object of cassation? The results of the study show that: 1) Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Criminal Guidelines for Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law reduces the freedom of judges in preparing legal considerations for a decision on a corruption crime case because basically the freedom of judges is not absolute , in the sense that the judge decides on a case if there are clear laws and regulations, he is obliged to comply with these laws and regulations. In addition, because according to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, Supreme Court Regulations are recognized and have binding legal force. 2) Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Sentences Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes which are not a legal consideration in deciding a case of corruption can be the reason for the defendant or public prosecutor to take cassation proceedings because it is based Article 253 paragraph (1) one of the reasons for seeking cassation is "a regulation was not implemented or implemented as it should" because the position of a Perma in statutory regulations is recognized and has binding legal force.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Samuri
Date Deposited: 09 Jan 2024 04:42
Last Modified: 09 Jan 2024 04:42
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206479
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
ahmad Shiddiq.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item