Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Pada Subsektor Pengolahan Ikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021

Andika, Muhammad Rizky and Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab,, MP (2023) Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) Pada Subsektor Pengolahan Ikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia sering disebut sebagai negara bahari karena memiliki potensi yang besar dan pemanfaatan sumberdaya perikanan yang relatif tinggi. Dengan dimilikinya potensi yang besar, sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk menuju kemakmuran atau bisa disebut oddisey to prosperity. Bahan pangan yang rentan rusak (membusuk) seperti ikan dan hasil perikanan lainnya, hanya membutuhkan waktu sekitar 8 jam mulai dari ikan ditangkap dan didaratkan, proses pembusukan sudah mulai terlihat. Untuk mempertahankan agar ikan tetap segar dan terhindar dari proses pembusukan dengan cara pengolahan, kurangnya fasilitas pengolahan ikan di pelabuhan seperti Cold Storage maupun usaha industri pengolahan ikan, menyebabkan pada beberapa kasus nelayan harus sampai membuang hasil tangkapannya Kembali. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang komperehensif yang mengatur dan mengubah banyak ketentuan di berbagai sektor, bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi. Undang-undang ini diusahakan dapat menarik para investor dari dalam negeri dan luar negeri agar mendirikan usahanya di Indonesia khususnya pada subsektor pengolahan ikan. Tempat penelitian dilaksanakan pada Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan desember 2022 hingga maret 2023. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perizinan berusaha berbasis risiko OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) pada subsektor pengolahan ikan. Menganalisa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada subsektor pengolahan ikan. Menganilisa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada subsektor pengolahan ikan. Menganalisa kepatuhan hukum pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban persyaratan perizinan berusaha berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada subsektor pengolahan ikan. Peneliti menggunakan metode purposive sampling dalam penentuan key informan, dengan melihat social situation yang ada. Pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut seperti narasumber yang memiliki kekuatan dan otoritas pada situasi sosial dan objek penelitian yaitu perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada subsektor pengolahan ikan, sehingga mampu memberikan jalan awal bagi peneliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwars III yaitu indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada subsektor pengolahan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, secara garis besar sudah berjalan dengan optimal. Variabel indikator seperti komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi, dan struktur birokrasi masih ada yang belum berjalan secara optimal, yaitu variabel indikator komunikasi dimensi kejelasan belum terpenuhi karena ada keraguan dari implementor terkait kejelasan informasi yang diberikan saat sosialisasi dilakukan dan didukung narasi bahwa masih ada pelaku usaha yang belum paham secara menyeluruh dengan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko ini, akan tetapi untuk variabel yang lain sudah berjalan secara optimal. 2) Terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pada subsektor pengolahan ikan, kendala tersebut terbagi menjadi kendala eksternal dan internal, untuk kendala eksternal seperti jaringan internet, device yang digunakan dalam melakukan perizinan, dan cuaca yang dapat mempengaruhi jaringan internet. Kendala internal seperti sosialisasi, komunikasi yang terjalin, dan juga pemahaman pelaku usaha terhadap perizinan berusaha berbasis risiko 3) Beberapa pelaku usaha masih ada yang belum patuh terhadap hukum yang berlaku dalam pemenuhan kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko seperti pemenuhan kewajiban laporan kegiatan penanaman modal, akan tetapi semua pelaku usaha sudah patuh dalam pemenuhan kewajiban seperti persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko, laporan rencana usaha, laporan kegiatan usaha, dan standar pelaksanaan kegiatan usaha karena berhubungan dengan pangan manusia yang membutuhkan sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP serta Hazzard Analisyst Critical Control Point atau HACCP. Saran yang dihasilkan dalam penelitian seperti berikut 1) Pemerintah mengadakan sosialisasi lebih terperinci seperti sosialisasi yang sesinya hanya membahas standar pelaksanaan kegiatan usaha, membahas kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), dan lain-lain, agar para pelaku usaha lebih fokus terhadap tema sosialisasi yang diadakan 2) Pemerintah lebih menekankan dan lebih tegas serta melakukan pengawasan yang ketat kepada pelaku usaha agar lebih patuh terhadap hukum terkait pemenuhan kewajiban perizinan berusaha berbasis risiko 3) Pelaku usaha harus lebih memahami kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko. Saat sosialisasi diadakan pelaku usaha harus lebih fokus terhadap sosialisasi yang diberikan serta melakukan komunikasi kepada implementor apabila terjadi kesulitan saat melakukan perizinan berusaha berbasis risiko. Pada penelitian ini juga terdapat saran untuk akademi seperti berikut 1) Adanya penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan secara khusus disetiap provinsi 2) Adanya penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang menjadi hambatan bagi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS-RBA pada sektor kelautan dan perikanan lebih khusus sub sektor pengolahan ikan pada setiap daerah provinsi masing – masing 3) Adanya penelitian lebih lanjut dari pandangan pelaku usaha terkait kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS-RBA pada sektor kelautan dan perikanan secara khusus sub sektor pengolahan ikan baik secara umum di Indonesia maupun setiap daerah provinsi masing-masing.

English Abstract

Indonesia is often referred to as a maritime country because it has great potential and relatively high utilization of fishery resources. By having great potential, the fisheries and marine sector can be a way for people to achieve prosperity or can be called odds to prosperity. For foodstuffs that are prone to damage (rot) such as fish and other fishery products, it only takes about 8 hours from the time the fish is caught and landed, the decomposition process has started to show. To keep the fish fresh and avoid the process of spoilage by processing, the lack of fish processing facilities at ports such as cold storage and the fish processing industry has resulted in fishermen having to throw their catch back in some cases. With Law Number 11 of 2020 Concerning Job Creation. Comprehensive laws that regulate and amend many provisions in various sectors, aim to carry out structural reforms and accelerate economic transformation. Attempts to make this law attract domestic and foreign investors to establish their businesses in Indonesia, particularly in the fish processing sub-sector. The location of the research was carried out at the Directorate of Business and Investment, Directorate General of Strengthening the Competitiveness of Marine and Fishery Products, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia. This research was conducted from December 2022 to March 2023. The purpose of this research is to find out the OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) risk-based business licensing in the fish processing sub-sector. Analyze the implementation of risk-based business licensing policies (OSS-RBA) in the fish processing subsector. Analyze the factors constraining the implementation of risk-based business licensing policies (OSS-RBA) in the fish processing sub-sector. Analyze the legal compliance of business actors in fulfilling the obligations of risk-based business licensing requirements (OSS-RBA) in the fish processing sub-sector. Researchers used a purposive sampling method in determining key informants, by looking at the existing social situation. Sampling of data sources with certain considerations. These considerations are like sources who have power and authority in social situations and research objects, namely risk-based business licensing (OSS-RBA) in the fish processing sub-sector, so as to be able to provide a starting point for researchers. The data analysis method used in this study uses the theory of George C. Edwards III, which is an indicator of successful policy implementation. The results of the study show that 1) Implementation of a risk-based business licensing policy (OSS-RBA) in the fish processing sub-sector based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, in general, has run optimally. Indicator variables such as communication,resources, bureaucratic attitudes, and bureaucratic structures are still not running optimally, namely the communication indicator variable the dimension of clarity has not been fulfilled because there are doubts from the implementer regarding the clarity of information provided during the socialization carried out and supported by the narrative that there are still business actors who do not fully understand this risk-based business licensing policy, but for other variables it has been running optimally. 2) There are factors that become obstacles in the implementation of risk-based business licensing policies (OSS-RBA) in the fish processing sub-sector, these obstacles are divided into external and internal constraints, for external constraints such as internet networks, devices used in conducting permits, and bad weather can affect the internet network. Internal obstacles such as outreach, established communication, and also the understanding of business actors regarding risk-based business licensing 3) Some business actors still do not comply with applicable laws in fulfilling risk-based business licensing obligations such as fulfilling the obligation to report investment activities, however all business actors have complied with the fulfillment of obligations such as the basic requirements for risk-based business licensing, business plan reports, business activity reports, and business activity implementation standards because they relate to human food which requires processing feasibility certificates or SKP and Hazard Analyst Critical Control Points or HACCP. The suggestions generated in the research are as follows 1) The government holds more detailed socialization such as socialization in which the session only discusses business activity implementation standards, discusses the standard classification code for Indonesian business fields (KBLI), and others, so that business actors focus more on the socialization theme 2) The government emphasizes more and is more assertive and carries out strict supervision on business actors so that they are more compliant with laws related to fulfilling risk-based business licensing obligations 3) Business actors must have a better understanding of risk-based business licensing policies. When the socialization is held, business actors must focus more on the socialization provided and communicate with the implementor if there are difficulties when carrying out risk-based business licensing. In this study there are also suggestions for academies as follows 1) There is further research on risk-based business licensing policies in the marine and fisheries sector specifically in each province 2) There is further research on the factors that become obstacles to risk-based business licensing policies or OSS-RBA in the marine and fisheries sector, more specifically the fish processing sub-sector in each provincial area. fish processing sector both in general in Indonesia and in each respective province.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523080568
Subjects:	300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping > 338.372 7 Products of fishing, whaling, hunting, trapping (Fishing)
Divisions:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Agrobisnis Perikanan
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	20 Dec 2023 06:38
Last Modified:	20 Dec 2023 06:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205412

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Rizky Andika.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item