Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo

Saputra, Mochamad Arif Mahfudli and Erlinda Indrayani,, S.Pi., M.Si and Niken Hendrakusuma Wardani,, S.Kom., M.Kom (2023) Analisis Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya alam melimpah sehingga sangat mendukung pengembangan sektor strategi nasional yaitu pariwisata. Upaya pembangunan pariwisata di Provinsi Jawa Timur ini ditunjukan oleh Dinas Kebudayaaan dan pariwisata Jawa Timur dengan membuat sebuah program “Visit East Java” pada tahun 2011, wisata Pulau Gili Ketapang sebagai destinasi unggulan. Menurut KEPMEN-KP Nomor 64 tahun 2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Gili Ketapang dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Jawa Timur Mengetahui kekayaan alam yang dimiliki oleh Pulau Gili Ketapang pemerintah menetapkan pulau ini sebagai kawasan konservasi kelautan. Menurut PERMEN-KP Nomor 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Peran pemerintah akan membantu Pulau Gili Ketapang untuk mencapai tujuannya yang dijelaskan pada KEPMEN KP Nomor 64 tahun 2020 dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Pulau Gili Ketapang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah pulau gili Ketapang, menganalisis peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah pulau gili Ketapang dan menganalisis rencana strategi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Pulau Gili Ketapang. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif kualitatif dan metode AHP (Analysis Hierarchy Process). Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Metode penentuan informan menggunakan purposive sampling Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, pelopor, dan pengawas dalam pengelolaan kawasan konservasi Perairan daerah Pulau Gili Ketapang sudah terlaksana. Beberapa rencana dan strategi dari pemerintah yang belum terlaksana meliputi sistem pengelolaan masih belum tertata dengan baik, terdapat kerusakan lingkungan sekitar kawasan konservasi, penegakan hukum yang belum menyeluruh, dan program pemberdayaan istri nelayan tangkap yang belum terlaksana. Hasil prioritas dari AHP (Analysis Hierachy Process) dari peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah Pulau Gili Ketapang memiliki alternatif sub kriteria yang paling di prioritaskan yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan alternatif material bangunan yang tidak merusak lingkungan (S2A)

English Abstract

Indonesian is an archipelagic country that has abundant natural resource potential so that it really supports the development of the national strategic sector, namely tourism. Tourism development in East Java Province was demonstrated by the East Java Culture and Tourism Office by establishing a "Visit East Java" program in 2011 as a leading destination. According to KEPMEN-KP Number 64 of 2020 concerning the Gili Ketapang Waters Conservation Area and the Surrounding Waters in East Java Province Knowing the natural wealth owned by Gili Ketapang Island, the government has designated this island as a marine conservation area. According to PERMEN-KP Number 31 of 2020 concerning Management of Conservation Areas, Conservation Areas are areas that have certain characteristics as a unit of biodiversity and ecosystems that are protected, preserved and used sustainably. The government's role in managing the marine conservation area of Gili Ketapang Island will help Gili Ketapang Island to achieve its goals as described in KEPMEN KP Number 64 of 2020. This study aims to analyze who are the parties involved in the management of the marine conservation area in the Gili Ketapang area, to analyze the government's role in managing the marine protected area in the Gili Ketapang area and to analyze strategic plans in managing the marine protected area in the Gili Ketapang island area. To achieve this goal, a qualitative research method was used by analyzing the data in a qualitative descriptive manner using the AHP (Analysis Hierarchy Process) method. Data collection techniques for this study used interviews, observation, questionnaires, and documentation. The results of the study show that the government's role as a regulator, pioneer, and supervisor in the management of marine conservation areas on Gili Ketapang Island is not optimal. This is because several plans and strategies from the government have not been implemented optimally including management systems that are still not well organized, there is damage to the environment around conservation areas, law enforcement is not yet comprehensive, and programs to empower fishermen's wives have not been implemented. The priority results from the AHP (Analysis Hierachy Process) from the government's role in managing the water conservation area of Gili Ketapang Island has the most prioritized alternative sub criteria, namely conducting socialization and providing alternative building materials that do not damage the environment (S2A).

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523080533
Subjects:	300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping > 338.372 7 Products of fishing, whaling, hunting, trapping (Fishing)
Divisions:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Agrobisnis Perikanan
Depositing User:	soegeng Moelyono
Date Deposited:	15 Dec 2023 04:09
Last Modified:	15 Dec 2023 04:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205301

Text (DALAM MASA EMBARGO) Mochamad Arif Mahfudli Saputra.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item