Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011)

Sirait, Robby Hasiantara and Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S and Eny Harjati, S.H., M.Hum (2020) Penjatuhan Pidana Dibawah Batas Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia sudah seharusnya menegakan aturan-aturan yang dapat menjangkau, melindungi, dan memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya. Untuk mencapai cita-cita yang terkandung dalam hukum, mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban hukum secara konsisten dan berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum ialah keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, masih banyak ditemukannya inkonsistensi lembaga peradilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dimana hakim dipandang sebagai corong Undang-Undang. Misalnya ditemukan beberapa putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana dibawah minimum khusus seperti pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2591 K/Pid.Sus/2011. Sehingga problem yang muncul kemudian adalah adanya bentrok antara kepastian hukum di satu pihak dengan keadilan hukum di lain pihak dan telah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Hal ini dikarenakan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung pengertian bahwa hukum pidana harus bersumber pada ketentuan Undang-Undang. Atas kondisi tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: a. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 2591 K/Pid.Sus/2011 ? b. Apa konsekuensi yuridis (akibat hukum) adanya putusan pengadilan dibawah batas minimum khusus pada perkara tindak pidana korupsi ? c. Bagaimana pidana minimum khusus diancamkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang?. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) FH UB, viii artikerl-artikel dalam jurnal hukum, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, Black’s law Dictionary. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa putusan Mahkamah Agung dalam Pertimbangannya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sedemikian ringan sifatnya yaitu sejumlah Rp 13.295.251 merupakan suatu terobosan hukum ( rule breaking). Artinya dalam Pasal 3 PTPK tidak mengatur besaran akibat kerugian keuangan negara yang dikategorikan berat atau ringan sifatnya. Selain itu dalam putusan tersebut terjadinya antinomi yaitu pertentangan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akan tetapi ketiga asas tersebut tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Berikutnya akibat hukum putusan Mahkamah Agung, penulis membahas sejauh mana kekuasaan kehakiman yang dimiliki hakim hingga sampai dikeluarkannnya putusan pemidanaan dibawah minimum khusus. Putusan Mahkamah Agung tersebut tetap sah menurut hukum ( inkracht) dan tidak dapat dilakukan upaya hukum kembali walaupun secara materiil putusan tersebut melanggar asas legalitas. Dan terakhir diperoleh, penulis dengan mengkaitkan kedudukan hukum pidana dalam kebijakan hukum dan memperhatikan kondisi di lapangan serta membandingan aturan pidana minimum di negara lain dan melahirkan konsepan pemidanaan dan merumuskan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK yang akan datang

English Abstract

Indonesia is supposed to uphold the rules that can reach, protect, and provide a sense of justice for its people. To achieve the ideals contained in the law, it is absolutely necessary to law enforcement and legal order consistently and continuously. It is necessary to realize the purpose of law is justice and legal certainty. But in an effort to realize legal certainty, there is still a lot of the discovery of the judiciary inconsistencies in breaking criminal sanctions where judges are seen as the Funnel Act. For example, the PTPK LAW governs the special minimum criminal limit as in the formulation of article 2 and article 3 of the PTPK, but still found some decisions of judges who sentenced under the special minimum criminal penalties such as the Supreme Court ruling No. 2591 K/Pid. Sus/2011. So that the problem arises later is a conflict between legal certainty on the one party with legal justice on the other and has been contrary to the principle of legality in criminal law. This is due to the legal basis as stipulated in article 1 paragraph (1) of the criminal CODE which contains the notion that the law should be sourced to the provisions of the law. In this case, this paper raises the problem: a. What is the judgment of the Supreme Court judge in verdict number 2591 K/Pid. Sus/2011? b. What is the juridical consequence (due to the law) of the Court's judgment under the specific minimum threshold in the case of corruption crime? c. How is the special minimum criminal in article 2 and article 3 of the forthcoming PTPK LAW? This type of research is normative juridical with a method of legislation and case approach. The source of primary legal material used is legislation, jurisprudence. Sources of secondary law are books obtained from the Central Library of Brawijaya University and the Center for Legal Sciences Documentation (PDIH) FH UB, articles in law journals, thesis, and other scientific writings. The source of tertiary legal material is obtained from KBBI, Black's Law x Dictionary. From the results of the research that the Supreme Court's decision in its consideration of the defendant proved to commit a criminal offence so lightly that the amount of Rp 13,295,251 is a new law. The meaning in article 3 PTPK does not regulate the magnitude of the financial losses of countries that are categorized as weight or light nature. In addition, in the ruling that the occurrence of antinomy is the conflict of principles of justice, legal certainty, and benefit but can not be separated because of the same need. The following ruling on the ruling of the Supreme Court, the author discusses the extent to which the judiciary's authority has been issued under the specific minimum. The Supreme Court ruling remains lawful ( Inkracht) and cannot be attempted by the law back even though the ruling materilically violates the legal basis and the occurrence of antinomy. And finally acquired, the authors by relating the position of criminal law in legal policy and pay attention to the conditions in the field as well as pairing the specific minimum rules in other countries then the author has given the conceptualizing and reformulating Provisions of article 2 and article 3 of the upcoming PTPK LAW

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0502001
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	24 Nov 2023 07:17
Last Modified:	04 Oct 2024 08:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/204752

Text Robby Hasiantara Sirait.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item