Efektivitas Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Terlaksananya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Pihak Kepolisian di Area Bandara Juanda Sidoarjo

Kiasatunnisa, Jur’at and Muhamad Soni Wijaya,, S.H., M.H (2023) Efektivitas Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Terlaksananya Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat oleh Pihak Kepolisian di Area Bandara Juanda Sidoarjo. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai wujud dari pengimplementasiannya yang haruslah efektif maka kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga seluruh daerah di Indonesia tanpa terkecuali sebab segala tindak kriminal dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, namun dalam hal ini pihak Kepolisian dinilai penulis tidaklah efektif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut dalam menjaga keamanan di area Bandara Juanda Sidoarjo sebab kepolisian hanyalah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara represif saja yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di sana namun tidak dengan tugas pokok dan fungsinya dalam segi preventif yakni dengan berjaga, patrol, dan lain sebagainya di area bandara setiap harinya. Hal ini disebabkan karena status Bandara Juanda itu sendiri yang merupakan bandar udara inclave civil yang mengharuskan pengamanannya dilakukan dan dikoordinasi oleh TNI. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian di Bandara Juanda Sidoarjo dengan rentang waktu bulan Oktober 2022 hingga Januari 2023. Dalam penelitian Tugas Akhir ini telah dirumuskan dua pertanyan, yaitu: (1) Bagaimanakah keefektivitasan peran anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam mengimplementasikan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjalankan tugasnya menjaga Harkamtibmas di Juanda Sidoarjo?; (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat keefektivitasan peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga Harkamtibmas di Juanda Sidoarjo? Untuk menjawab tiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian yang menjadi kesimpulan penelitian ini antara lain: 1. Pihak Kepolisian telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara represif sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di area Bandara Juanda yang memiliki status bandara inclave civil dengan cara melakukan koordinasi dengan satuan tugas (satgas) pengamanan Bandara Juanda yang diantaranya adalah AVSEC Bandara Juanda, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan komandan satuan tugas yaitu TNI AL Lanudal Juanda dengan baik meskipun dengan tidak adanya Pos Polisi Khusus di area Bandara Juanda selain Polsek Sedati. 2. Beberapa faktor yang menghambat kinerja Kepolisian dalam menjalankan tugasnya menjaga Harkamtibmas di area Bandara Juanda antara lain adalah benturan norma dalam aturan yang ada terkait tugas pokok dan fungsi antar lembaga yang turut mengamankan area Bandara Juanda sehingga tugas pokok dan fungsi Kepolisian sejauh ini di Bandara Juanda hanya terlaksana pada tugas represif saja sedangkan tugasnya secara preventif masih jauh dari kata efektif. Selain itu, pelimpahan tindak pidana di area tersebut yang harus melalui prosedur panjang terlebih dahulu guna dilakukan koordinasi dengan komandan satgas pengamanan yaitu TNI AL Lanudal Juanda dan baru kemudian dilimpahkan kepada pihak Kepolisian dianggap terlalu mengulur waktu sehingga tidak efektif dalam segi pemanfaatan waktu untuk memproses perkara juga akan memberikan dampak psikologis pada korban atau saksi yang terlibat akibat berbelitnya prosedur yang ada. Dan yang terakhir juga tidak adanya kesepakatan antar para pihak secara jelas dan tertulis dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) juga membuat pihak Kepolisian menjadi rancu dalam memaknai tugasnya di area tersebut.

English Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia is a state instrument which has main duties and functions, including maintaining security and pleasing the public in accordance with what is mandated by Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. As a form of implementation, which must be effective, the police have an obligation to guard all regions in Indonesia without exception because all crimes can occur anywhere and at any time, but in this case the police consider the authors to be ineffective in carrying out their main duties and functions in maintaining security. in the Juanda Sidoarjo Airport area because the police only carry out their main mandate and function in a repressive manner, namely by carrying out investigations and investigations into criminal acts that occurred there, but not with their main mandate and function in a preventive manner, namely by securing, patrolling, and so on in the area airport every day. This is due to the status of Juanda Airport itself which is an airport including civilians whose security is carried out and coordinated by the TNI. In this case the author conducted research at Juanda Airport, Sidoarjo with a span of time from October 2022 to January 2023. In this research, two questions have been formulated, namely: (1) How effective is the role of members of the Indonesian National Police in implementing Article 13 of Law Number 2 of 2002 to carry out their duties of guarding Harkamtibmas in Juanda Sidoarjo?; (2) What factors impede the effectiveness of the role and function of the police in carrying out their duties to protect Harkamtibmas in Juanda Sidoarjo? To answer the three formulations of the problem, this study uses empirical juridical research methods with a case study approach. The research results that become the conclusions of this study include: 1. The Police have carried out their main duties and functions repressively in accordance with what is mandated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police in the Juanda Airport area which has the status of a civil inclave airport by coordinating with the task force ( the task force) secured Juanda Airport, which included AVSEC Juanda Airport, Customs, Immigration, Quarantine, and the commander of the task force, namely the TNI AL Lanudal Juanda, even though there was no Special Police Post in the Juanda Airport area apart from the Sedati Police. 2. Several factors hindering the performance of the Police in carrying out their duties of guarding Harkamtibmas in the Juanda Airport area include conflicting norms in regulations related to the main tasks and functions between agencies that help secure the Juanda Airport area so that the main mandate and functions of the Police so far are at Juanda Airport only carried out on repressive tasks while its implementation in a preventive manner is still far from being effective. In addition, the delegation of criminal acts in the area which had to go through a lengthy procedure was first coordinated with the commander of the security task force, namely the TNI AL Lanudal Juanda and only then was it delegated to the police who were considered too time-consuming so that it was not effective in terms of time utilization to process cases as well. will have a psychological impact on the victim or witness involved due to the complexity of the procedure. And finally, the absence of a clear and written agreement between the parties in the form of a memorandum of understanding (MoU) also makes the police confused in interpreting their work in that area.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	0523170092
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	02 Nov 2023 06:47
Last Modified:	02 Nov 2023 06:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/204157

Text (DALAM MASA EMBARGO) Jur'at Kiasatunnisa.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item