Implementasi Peraturan Presiden Pasal 8 Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Kualitas Pelayanan Kepuasan Pengunjung pada Pengadilan Tinggi Surabaya

Nurrohim, Irham Rois and Muhamad Soni Wijaya,, S.H., M.H (2023) Implementasi Peraturan Presiden Pasal 8 Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease dan Pemulihan Ekonomi Nasional Terhadap Kualitas Pelayanan Kepuasan Pengunjung pada Pengadilan Tinggi Surabaya. Diploma thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi mempengaruhi aspek luas dalam kehidupan sosial, termasuk dalam sistem pemerintahan. Lahirnya sistem e-Government dalam pemerintahan juga dilandasi oleh perkembangan teknologi yang pesat. Pengadilan Tinggi Surabaya mengadopsi sistem tersebut dengan tujuan memangkas birokrasi dan memberikan transparansi kepada masyarakat. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian terciptanya Anjungan Mandiri Tujuan terselenggaranya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, tanpa KKN dan mengurangi persebaran Covid-19. Hasil penelitian yang didapat dari instansi terkait juga dari masyarakat membuktikan kinerja pemerintah dalam bidang e-Government menunjukan data yang beragam. Selain itu penulis juga melakukan kajian terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah selama e-Government terbentuk. Semua kinerja pemerintah dapat dilihat dari kualitas website yang ditampilkan, dan efektivitas target dari pemerintah. Pada efektivitas masih banyak hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah guna semakin memperbaiki sistem birokrasi yang sudah dibentuk. Dari hasil penelitian dan olah data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Surabaya dalam bidang e-Government sudah cukup berkualitas dinilai dari kesiapan pelayanan Anjungan Mandiri dan website.

English Abstract

Developments in technology and information affect broad aspects of social life, including the government system. The birth of the e-Government system in government is also based on rapid technological developments. The Surabaya High Court adopted the system with the aim of cutting bureaucracy and providing transparency to the public. One of the tasks of the government that is demanded by the community is the implementation of good public services. Licensing is one form of public service that is very prominent in governance. In the relationship between the government and citizens, licensing is often an indicator to assess whether a government organization has achieved good governance or not. Based on these conditions, the government made a policy regarding the licensing model through the Minister of Home Affairs Regulation Number 24 of 2006 concerning Guidelines for the Implementation of One Stop Integrated Services. Then the creation of the Independent Pavilion The purpose of its implementation is to improve the quality of public services and to be able to provide wider access to the public to obtain public services that are fast, cheap, easy, transparent, sure, without KKN and reducing the spread of Covid-19. Research results obtained from related agencies as well as from the community prove that the government's performance in the field of e-government shows various data. In addition, the authors also conducted a study of innovations made by the government during the formation of e-Government. All government performance can be seen from the quality of the website displayed, and the effectiveness of the government's targets. In terms of effectiveness there are still many things that need to be improved by the government in order to further improve the bureaucratic system that has been formed. From the results of the research and data processing that has been done, it can be concluded that the performance of the Surabaya High Court in the field of e-Government is of sufficient quality as judged by the readiness of the Independent Pavilion service and the website.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Identification Number:	0523170088
Uncontrolled Keywords:	Implementasi kebijakan, Anjungan Mandiri, Pelayanan Publik dan Pemerintahan-Policy Implementation, Independent Pavilion, public services and e-Government
Divisions:	Program Vokasi > D3 Administrasi Bisnis
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	02 Nov 2023 06:45
Last Modified:	02 Nov 2023 06:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/204150

Text (DALAM MASA EMBARGO) Irham Rois Nurrohim.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item